Karakteristik hukum Islam Indonesia dominan diwarnai oleh kepribadian Arab (arab oriented) dan lebih lekat kepada tradisi mazhab Syafi’i. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum Adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan nasional yang diskriminatif, termasuk ketidak adilan pemenuhan hak dan ketidak sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui legislasi. Hukum Islam dapat di jadikan sumber utama dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia. Pemberlakuan hukum Islam secara formal yurdis sebenarnya telah berlangsung di Indonesia hanya saja hukum Islam yang berlaku masih bersifat parsial yaitu hukum keperdataan Islam “hukum keluarga (ahwal al-syakhsiyyah)” khususnya seperti perkawinan, kewarisan, perwakafan, dan perbankan syariah. Dalam penerapan hukum Islam di Indonesia bukan hanya di dalam hukum keperdataan namun segala linik aspek hukum nasional. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (library research) dimana penelitian yang menekanka pada penelusuran dan penelaahan sumber-sumber tertulis dan bahan bacaan lain yang ada kaitannya dengan tema pembahasan.
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Kabupaten Sinjai. Metode yang digunakan peneliti disini adalah pendekatan empiris dimana menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden, kemudian data sekunder yang diperoleh dari literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Semangat ummat islam di Kabupaten Sinjai untuk mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki sudah cukup menggembirakan. Hal ini disebabkan kondisi masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam. Adapun Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dipeganruhi oleh 4 faktor, Yang Pertama : faktor substansi hukum yaitu masih adanya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tentang pengelolaan wakaf. Kedua : Faktor aparat pemerintah (struktur hukum) kurang memberikan pengawasan secara formal dan informal terhadap pelaksanaan wakaf. Ketiga : kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan undang-undang tentang wakaf. Keempat : Budaya Hukum dimana masyarakat yang masih menganggap bahwa masalah perwakafan belum penting. Sebagai rekomendasi penelitian, perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan wakaf dan bagi wakif di dalam memilih Nazhir agar supaya dilakukan secara selektif, dengan mengutamakan pada pengangkatan seorang Nazhir yang memiliki kemampuan pengetahuan keterampilan profesionalitas yang memadai guna menunjang tugas untuk mengelola harta tanah wakaf.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.