Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui penerapan pendidikan multicultural pada SMK Kesehatan Mutiara Bangsa Purwakarta Jawa Barat.. Metode penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data yang diperoleh dari kajian literature atau studi pustaka serta observasi danwawancara. Lokasi penelitian SMK Kesehatan Mutiara Bangsa Purwakarta Jawa Barat. Responden sejumlah 38 siswa kelas X. Hasil penelitian: Penerapan pendidikan Multicultural di SMK Kesehatan Mutiara Bangsa Purwakarta Jawa Barat sudah sesuai dan terlaksana dengan baik.1).Penerapan menghargai pluralitas dan heterogenitas sudah sesuai dengan intruksi pemerintah berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. 2).Penerapan Idiologi sudah baik dilaksanakan sesuai dengan intruksi pemerintah berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.3).Penerapan konsep multikultural telah menggunakan konsep demokrasi, keadilan, hukum, nilai-nilai budaya,etos, hak asasi manusia. 4). Pelaksanaan pendidikan multikultural sebagai ide dan proses sudah terlaksana tanpa melihat gender, kelas sosial, etnik, ras, dan karakteristik budaya harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah 5)Pelaksanaan Tujuan Pendidikan multikultural sudah terlaksana dengan baik tidak membedakan kelompok etnis atau tradisi budaya dan agama Pendidikan akan dasar-dasar kemanusiaan untuk perdamaian, kemerdekaan, dan solidaritas. 6).Pelaksanaan pendidikan multikulturan telah menggunakan model, yakni :a) Pengajaran tentang keragaman budaya sebuah pendekatan asimiliasi kultural; b) Pengajaran tentang berbagai pendekatan dalam tata hubungan sosial;c) Pengajaran untuk memajukan pluralisme tanpa membedakan strata sosial dalam masyarakat;d) Pengajaran tentang refleksi keragaman untuk meningkatkan pluralisme dan kesamaan . 7).Penerapan Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Multikultul Comission on Education for theTwenty-first Century, bahwa pendidikan sepanjang hayat sebagai suatu bangunan ditopang oleh empat pilar, yaitu (a) leraning to know atau learning to learn, (b) learning to do, (c) learning to live together, (d) learning to be.
Policies are always associated with the public. Public Policy is a binding decision for the public at a strategic level or broadly the nature made by public authorities. Then education financing. Education financing can be interpreted simply as the cost that must be available and needed in organizing education in order to achieve its vision, mission, objectives, objectives, and strategic. Education financing required for the procurement of buildings, facilities and infrastructure, tutoring, teacher salaries, employee salaries and so on. Nowadays, the management of education, especially primary and secondary education, is the responsibility of the local government. With the granting of large authority, it is expected that the government can maximize the ability or capacity of existing regions in terms of education financing. This research is intended to determine the policy of education financing budget, the source of education budget and allocation of education financing. With this research, of course, it is expected to provide benefits both academically and practically. The research method used is a qualitative descriptive approach. Data collection both primary and secondary data using literature riview techniques of online observation and documentation. The results of the study also provide some suggestions including the need for a clear financing mechanism, in the form of standard education costs that must be paid to enter the school.
Masalah ditemui di lapangan saat kepala sekolah belum berhasil membawa lembaganya ke arah tujuan yang ingin dicapai dan meningkatkan mutu pendidikan. Pentingnya artikel ini mewujudkan agar Sekolah dapat mengelola pendidikan dengan baik, berdasarkan kebijakan standar kepemimpinan kepala sekolah sebagai pengelola pendidikan di MTs Insan Kamil Payatiman Purwakarta. Standar Kebijakan berpedoman pada Pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Kedua, Undang Undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 10. Ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Bab III Persyaratan Bakal Calon Kepala Sekolah Pasal 2 (1). Tujuan dalam artikel ini untuk meningkatkan standar kepemimpinan kepala sekolah pengelola pendidikan dan meningatkan mutu pendidikan di Indonesia. Metode penelitian lapangan (field research) bersifat kualitatif deskriptif lokasi di MTs Insan Kamil Payatiman Purwakarta Jawa Barat. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan dari bulan Februari 2020 sampai April 2020. Analisis data diperoleh dari data primer dan sekunder kemudian di olah, mulai dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan uji keabsahan data, responden adalah guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tata usaha, siswa dan orang tua juga masyakat. Hasil penelitian Kepala sekolah MTs Insan Kamil Payatiman Purwakarta telah melaksanakan dengan baik fungsi sebagai pendidik, manajer, administrator, supervisor, pemimpin, inovator, wirausahawan. pencipta iklim kerja.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.