This study aims to determine the regulations regarding the legal protection of the use of personal data in an effort to provide legal certainty to the public and the role of law enforcers in preventing criminal acts of misuse of personal data in the future from the perspective of criminal law reform through normative juridical research methods. Based on the results of the research, it shows that in order to create legal certainty, it is necessary to establish a law that regulates specifically, clearly, structured and comprehensively regarding the protection of personal data and harmonizes existing laws and regulations governing personal data protection as well as clear mechanisms related to coordination between enforcers. law. In this regard, the researcher proposes that there should be the formation of norms regulating criminal sanctions in their enforcement as a deterrent effect as well as reconstruction and reformulation of norms in the regulations regarding personal data protection that are currently in effect.
Kejahatan merupakan masalah yang universal tak terkecuali pada masa pandemi Covid-19 yang merupakan penyebaran penyakit yang menyebar dengan cepat dan mematikan. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, beberapa negara mencatat terdapat penurunan kejahatan, akan tetapi terdapat beberapa catatan bagi kejahatan jalanan, kekerasan rumah tangga serta kejahatan siber yang jumlahnya meningkat. Fenomena tersebut dipicu oleh faktor ekonomi, dimana pada masa pandemi Covid-19 terdapat pembatasan di berbagai sektor dalam upaya pencegahan penyebaran covid 19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil analisis menunjukan bahwa selain terdapat beberapa faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan serta kendala-kendala dalam menemukan penyebab terjadinya kejahatan secara jelas, diperlukan suatu konsep atau sistem yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan terhadap pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan melibatkan berbagai macam elemen negara termasuk warga negara. Kata Kunci: Kejahatan, Covid 19, Kriminologi
This study aims to determine the obstacles in implementing social work sanction and compensation by law enforcers and the efforts that must be undertaken in order to achieve the objective of fair punishment. The approach method in this research is a sociological juridical approach. The research specifically used analytical descriptive method. The results of this study conclude that social work criminal sanction have not been implemented by law enforcers, this is because there is no clear regulation in the form of legislation as the legal basis, including the absence of an institution that functions to oversee the implementation of social work sanctiion and compensation. As for the efforts aside of the support for the establishment of laws and regulations so that social work sanction can be applied, is also by the courage of law enforcers to implement social work sanction, so that the objectives of fair punishment can be realized.
Sila Kedua Pancasila berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”, menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara adil dan beradab meskipun berstatus sebagai narapidana. Selain itu, pada sila kelima, menyebutkan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, berarti meskipun menjadi narapidana berhak untuk mendapatkan hak-haknya layaknya seperti kehidupan manusia secara normal. Di masa pandemi covid 19, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan narapidana melalui program asimilasi. Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat khawatir terhadap narapidana yang dibebaskan akan melakukan kejahatan kembali. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana konsep asimilasi ditinjau dari perspektif teori pemidanaan dan apakah kebijakan asimilasi dalam masa pandemi covid 19 sudah sesuai dengan konsep asimilasi. Dalam menganalisis digunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode statue approach. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep asimilasi ditinjau dari perspektif teori pemidanaan integratif dinilai kurang tepat karena tujuan pemidanaan yaitu mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi pelaku dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM). Kebijakan asimilasi dalam masa pandemi covid 19 telah sesuai dengan konsep asimilasi, yaitu dengan dipenuhinya persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi peneliti berpendapat bahwa kebijakan tersebut seharusnya disertai dengan rekonstruksi dan/atau reformulasi terkait sistem pemidanaan melalui penerapan sanksi pidana kerja sosial serta pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui restorative justice. Kata Kunci: Asimilasi, Covid 19, Penegakan Hukum.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.