The World Health Organization (WHO) defines the 2019-nCoV type of corona virus as a pandemic of a new type of disease spread throughout the world, this is not only a public health case, but will touch every sector. The COVID-19 (cov-19) pandemic has resulted in an emergency for the healthy condition of the Indonesian people, so President Joko Widodo has issued Presidential Decree No. 11/2020. In "procuring vaccines and implementing vaccinations for the prevention of the COVID-19 pandemic" President Joko Widodo stipulates Presidential Decree No. 14/2021. In choosing health facilities and infrastructure independently & responsibly, every human being has the right to choose according to his wishes, due to the pandemic conditions that concern the interests of the people and the state, so giving vaccinations is actually voluntary because emergency conditions can be forced. Although there is already a legal umbrella for Law No. 4/1984: "Infectious Disease Outbreaks" and Law No. 6/2018: "Health Quarantine", many in the field agree and vice versa on the implementation of vaccination in the community. The purpose of the study is to understand the nature of the administration of the corona vaccine according to the laws and regulations adopted and the factors that occur in society. Using a normative method with a qualitative approach. Giving vaccines to the community is forced. limited availability of vaccines; there are those who support there are those who are antipathy from the community regarding the implementation of vaccination; uneven distribution. The reason for the community's refusal to receive the Covid-19 vaccine is due to different trusts, this is supported by the lack of communication channels as well as the delivery of information that is not well targeted, the data on the type of vaccine is limited in information, the availability of the Covid-19 vaccine, as well as safe conditions. The government should fully support the Nusantara vaccine and the Merah Putih vaccine developed by Indonesian researchers. World Health Organizatioan (WHO) mendefinisikan Virus corona jenis Virus 2019-nCoV sebagai pandemi jenis penyebaran penyakit baru keseluruh dunia, hal ini bukan hanya kasus kesehatan masyarakat, tapi akan menyentuh setiap sektor. Pandemi covid-19(cov-19) mengakibatkan kedaruratan kondisi sehat khalayak Indonesia, sehingga Presiden Joko Widodo menetapkan KeppresNo.11/2020. Dalam “pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi untuk penanggulangan pandemi covid-19” Presiden Joko widodo menetapkan Perpres No.14/2021. Dalam memilih sarana juga prasarana kesehatan secara mandiri & bertangggungjawab tiap manusia punya hak memilih sesuai dengan keinginannya, berhubung kondisi pandemi yang menyangkut kepentingan rakyat dan negara lebih diutamakan, jadi pemberian vaksinasi yang sebenaranya bersifat volunteer karena kondisi darurat bisa bersifat dipaksakan. Meskipun sudah ada payung hukum UU No.4/1984:”Wabah Penyakit Menular” serta UU No.6/2018:“Kekarantinaan Kesehatan”, tapi dilapangan banyak yang setuju dan sebaliknya pada pelaksanaan vaksinasi dimasyarakat. Tujuan penelitian untuk memahami sifat dari pemberian vaksin corona menurut peraturan perundangan yang dianut dan faktor- faktor yang terjadi di masyarakat. Memakai metode normatif dengan pendekatan kualitatif. Pemberian vaksin kepada masyarakat bersifat memaksa. keterbatasan ketersedian vaksin; ada yang mendukung ada yang antipati dari masyarakat terkait pelaksanaan vaksinasi; penyaluran yang tidak merata. Alasan penolakan masyarakat dalam menerima vaksin Covid-19 dikarenakan adanya trust yang berbeda, hal ini didukung kurangnya alur komunikasi juga cara penyampaian informasi yang kurang tepat sasaran, data jenis vaksin terbatas informasinya, ketersediaan vaksinCov-19, juga syarat aman. Pemerintah selayaknya mendukung penuh vaksin Nusantara dan vaksin Merah Putih yang dikembangkan para peneliti Indonesia.
Pagebluk corona resulted in a critical health condition of the public and disrupted the economy of the archipelago. The impact of the corona pagebluk in Indonesia; business sector, especially the Micro Small Business (UMK) sector. Some MSE actors have difficulty paying debts and employee salaries and even fire their employees, funding difficulties so that they are constrained in buying raw materials, declining buyers, closed access so that distribution and production are hampered. Micro and Small Enterprises (UMK) are the most important pillars in the Indonesian economy. The large number of Indonesian MSEs is related to all the obstacles in the field, especially during the Covid-19 pandemic. The normative legal method is used in this study, the focus is on 'secondary data' covering primary; secondary; tertiary legal materials. Qualitative approach with descriptive research nature. The government's efforts to raise the MSE class for a long-term strategy through the CK Law. A legal entity business unit makes it easier for MSEs to run their business. This makes it easier for MSEs to get capital assistance from banks. With the help of definite capital, it will be easier for his business to develop. In order to survive and develop, MSEs make several legal efforts, register their businesses, obtain halal permits and certificates, register brands, make cooperation agreements with relevant agencies, form or join MSE organizations. MSEs as the biggest supporter of the economy must receive special attention from the Indonesian government, so that they can become masters in their own country. All matters relating to government policies in tackling COVID-19 must consider the economic aspect, so as to avoid a deep downturn in MSEs actors. Pagebluk corona mengakibatkan kegentingan kondisi sehat khalayak dan mengacaukan perekonomian nusantara. Imbas pagebluk corona di Indonesia; bidang bisnis, terutama sektor Usaha Mikro Kecil (UMK). Beberapa pelaku UMK mengalami kesulitan membayar hutang dan gaji karyawan bahkan memecat karyawannya, kesulitan pendanaan sehingga terkendala dalam membeli bahan baku, menurunnya pembeli, tertutupnya akses sehingga penyaluran dan produksi terhambat. Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Banyaknya UMK Indonesia berkaitan dengan segala hambatan di lapangan, terutama dimasa pandemi covid-19. Menggunakan metode hukum normatif, fokusnya “data sekunder” meliputi “bahan hukum primer;sekunder;tersier”. Pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Upaya pemerintah untuk menaikkan kelas UMK untuk strategi jangka panjang melalui UU CK. Unit usaha berbadan hukum memudahkan UMK menjalankan usahanya. Sehingga memudahkan UMK mendapat bantuan modal dari bank. Dengan bantuan permodalan yang pasti maka usahanya akan lebih mudah berkembang. Agar dapat survive dan berkembang UMK melakukan beberapa upaya hukum, mendaftarkan usahanya, mendapatkan perijinan dan sertifikat halal, mendaftarkan merek, membuat perjanjian kesepakatan kerjasama dengan instansi terkait, membentuk atau bergabung dalam organisasi UMK. UMK sebagai pendukung perekonomian terbesar harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia, sehingga bisa menjadi tuan di negerinya sendiri. Segala hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam menanggulangi cov-19 harus mempertimbangkan segi ekonomi, sehingga menghindari keterpurukan mendalam pelaku UMK.
The term startup emerged at the end of the 90s between 1998 and 2000. Many new business entities in the field of information technology have emerged using websites as a means of supporting their business. A business entity built to penetrate the market with rapid development. In 2021 in Indonesia, there will be 1 decacorn startup, namely Gojek and 7 unicorn startups, namely Tokopedia, Grab, Traveloka, OVO, Bukalapak, J&T Express and Lazada. According to Startup Ranking (www.startupranking.com) data, the number of Indonesian startups ranks 5th in the world at around 2,274. This study aims to understand the Indonesian laws and regulations governing startup businesses and the obstacles faced by startup entrepreneurs in starting and running their business activities. Using normative research methods that focus on secondary data. The nature of this research is descriptive by using a qualitative approach to get the symptoms from being studied. The results of this study explain that startup companies to be able to operate legally must comply with the provisions of Law no. 19/2016 which replaced Law No. 11/2008 concerning “Information and Electronic Transactions”. Law no. 7/2014 concerning Trade, Presidential Regulation No.74/2017 concerning “Electronic-Based National Trading System Roadmap”. The legal breakthrough made by the government is to stipulate Government Regulation no. 20/2019 regarding trading through the online system. The obstacles faced by startups are not registering their business licenses, not paying taxes, forgetting to register intellectual property rights, ignoring the rights and legality of employees. Istilah startup muncul di penghujung era 90-an antara 1998 sampai 2000. Banyak bermunculan badan usaha baru bidang teknologi informasi dengan menggunakan website sebagai sarana pendukung bisnisnya. Suatu badan usaha yang dibangun untuk melakukan penetrasi pasar dengan perkembangan dalam waktu yang cepat. Pada 2021 di Indonesia tercatat ada 1 startup decacorn yaitu Gojek dan 7 startup unicorn, yaitu Tokopedia, Grab, Traveloka, OVO, Bukalapak, J&T Express dan Lazada. Menurut data Startup Ranking (www.startupranking.com) jumlah startup Indonesia terbanyak urutan ke 5 dunia sekitar 2.274. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur usaha startup dan hambatan yang dihadapi pengusaha startup dalam memulai dan menjalankan kegiatan usahanya. Menggunakan metode penelitian normatif yang fokus pada data sekunder. Sifat dari penelitian ini deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan gejala- gejala dari yang diteliti. Hasil penelitian ini menjelaskan Perusahaan startup untuk bisa beroperasi secara legal harus memenuhi aturan Undang-Undang No. 19/2016 yang mengganti Peraturan UU No.11/2008 perihal “Informasi dan Transaksi Elektronik”. Aturan perundang-undangan No.7/2014 membahas “Perdagangan”, Peraturan Presiden No.74/2017 perihal “Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik”. Terobosan hukum yang dilakukan pemerintah yaitu menetapkan Peraturan Pemerintah No. 20/2019 perihal perdagangan melalui sistem online. Kendalanya yang dihadapi startup tidak mendaftarkan ijin bisnisnya, tidak membayar pajak, lupa mendaftarkan HAKI, mengabaikan hak juga legalitas karyawan.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.