AbstrakTanjungpinang merupakan salah satu daerah yang menjadi entry point penampungan dan pemulangan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) yang dideportasi dari Malaysia. Tingginya jumlah PMB yang dideportasi dari Malaysia melalui Kota Tanjungpinang, membuat Pemerintah Kota Tanjungpinang kewalahan mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Tanjungpinang berkolaborasi dan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi collaborative governance yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan PMB di Tanjungpinang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan penanganan PMB. Sementara itu pengolahan data menggunakan teknik reduksi. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi collaborative governance dalam penanganan PMB di Kota Tanjungpinang dapat dilihat dari faktor struktur sosial, kultural dan kepentingan pemerintah. Dari analisis terhadap tiga faktor tersebut, faktor struktur sosial dan kultural tidak terlalu mempengaruhi jalannya kolaborasi. Namun, faktor kepentingan pemerintah menjadi faktor yang menyebabkan gagalnya suatu kolaborasi termasuk dalam hal partisipasi aktif dari pemangku kepentingan dalam pembuatan keputusan. AbstractTanjungpinang is one of the areas that became the entry point for the shelter and repatriation of Deprived Migrant Workers (PMB) deported from Malaysia. The high number of PMBs deported from Malaysia through Tanjungpinang City, made the Tanjungpinang City Government overwhelmed in overcoming these problems. Therefore, to overcome this, the Tanjungpinang City Government collaborated and coordinated with various stakeholders to be able to resolve the situation. This study aims to analyze what factors influence collaborative governance by regional governments in handling PMB in Tanjungpinang. The method used is a qualitative method with a descriptive approach, data collection techniques using interview techniques, observation and documentation relating to handling PMB. Meanwhile data processing uses reduction techniques. The results of the study found that the factors that influence collaborative governance in handling PMB in Tanjungpinang City can be seen from the factors of social, cultural and government interests. From the analysis of these three factors, the factors of social and cultural structure do not significantly influence the course of collaboration. However, the government interest factor is a factor that causes the failure of a collaboration, including in terms of active participation from stakeholders in decision making.
It has been nineteen (19) years of special autonomy imposed in the land of Papua. But the problem of education in Papua and West Papua is not something new to hear. Papua and West Papua still rank 31 out of 34 provinces in Indonesia. Policies to improve the quality of human resources of Papuans are an important part of the framework for bringing prosperity to all Indonesians. This study uses a descriptive qualitative method. To see the results of the policy evaluation researchers used the theory of evaluation according to Willian N Dunn on four (4) criteria namely; Efficiency; Effectiveness; Leveling out; Responsiveness. Research Results: 1. The education budget allocation of 20% of the APBD is only 13% which has been realized, around 7% that has not been implemented. 2. Undergraduate Scholarship Program, Teacher Welfare Program, and Dropout Rate Program, which is implemented by the City Government of Sorong, has been running well. But there is no clear budget transparency from the Government related to these education financing programs. 3. Every year around 200 indigenous Papuan students are given scholarships. Teacher welfare has been noted but is not guaranteed. Weak economic students are given tuition fees. 4. The implementation of the education funding program by the City Government of Sorong is still unknown by all Sorong city residents, lack of socialization and some programs are still closed. Otonomi khusus sudah diberlakukan di tanah Papua selama sembilan belas tahun lamanya. Tetapi, masalah pendidikan di Papua dan Papua Barat bukan sesuatu yang baru untuk didengar. Papua dan Papua Barat masih menempati peringkat ke-31 dari 34 propinsi di Indonesia. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Papua menjadi bagian penting dari kerangka kerja untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk melihat hasil evaluasi kebijakan, peneliti menggunakan teori evaluasi menurut Willian N Dunn pada empat (4) kriteria: Efficiency, Effectiveness, Leveling out, dan Responsiveness. Hasil Penelitian menunjukkan: pertama, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD hanya 13% yang telah terealisasi, sementara sekitar 7% belum dilaksanakan. Kedua, Program Beasiswa Sarjana, Program Kesejahteraan Guru, dan Program Angka Putus Sekolah, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sorong, sudah berjalan dengan baik meskipun tidak ada transparansi anggaran yang jelas dari pemerintah terkait program pembiayaan pendidikan. Ketiga, sekitar 200 siswa sudah mendapat beasiswa setiap tahun. Kesejahteraan guru telah dicatat meskipun tidak ada jaminan, sementara siswa dengan ekonomi lemah diberi biaya kuliah. Keempat, implementasi program pendanaan pendidikan oleh Pemerintah Kota Sorong masih belum diketahui oleh semua warga kota Sorong, terutama karena kurangnya sosialisasi dan beberapa program masih ditutup.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.