Cita-cita pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menimbulkan persoalan dilematis. Keberpihakan terhadap perlindungan ekosistem hutan dipertanyakan kembali ketika dihadapkan pada kepentingan manusia massal. Sebab, pada kenyataannya, pembangunan berkelanjutan tidak benar-benar mengupayakan keseimbangan alam. Praktik pembangunan berkelanjutan yang diwujudkan oleh MIFEE mengakibatkan marjinalisasi komunitas adat Orang Marind di Papua. Perlakuan alam yang diskriminatif turut mempengaruhi relasi perempuan dan alam. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan ‘proyek kekhawatiran bersama’ menimbulkan kerentanan produksi di tingkat lokal. Argumen tulisan ini bertujuan menempatkan kepentingan gender dalam analisis untuk menjelaskan keberceraian manusia dan alam dengan bertolak dari relasi perempuan terhadap alam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi literatur.
Tulisan ini membahas sistem pengelolaan air bersih Desa Suntenjaya di kawasan hulu DAS Cikapundung di Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan kerangka new institutionalism in economic sociology. Studi-studi sebelumnya tentang desa yang memiliki potensi mata air hanya menempatkan perhatian pada perbaikan formalitas lembaga, khususnya pada optimalisasi peran pemerintah desa dan BUMDes dalam mekanisme Pengelolaan Air Bersih (PAB). Studi-studi ini belum menganalisa insentif dan hambatan pada tata kelola air di luar institusi formal. Padahal, institusi informal juga berperan besar dalam PAB. Untuk menutupi kekurangan tersebut, penelitian ini mengadaptasi tipologi Helmke-Levitsky untuk mengidentifikasi interaksi antara kelembagaan formal desa dengan kelembagaan informal-lokal ulu-ulu dalam tata kelola air bersih desa. Secara metode, penelitian ini menyajikan keterbaruan berupa pengaplikasian software digital untuk proses koding wawancara dengan menggunakan QDA Miner. Berdasarkan temuan penelitian ini, kelembagaan informal-lokal ulu-ulu telah berperan sebagai substitusi kelembagaan formal desa. Lemahnya kapasitas kelembagaan formal di tengah adanya kebutuhan masyarakat terhadap sistem pengelolaan air bersih memunculkan peran ulu-ulu untuk menjawab permasalahan tersebut melalui pengelolaan air bersih desa berdasarkan hak asal-usul desa.
Kajian ini bertujuan menawarkan solusi pandangan negara kesejahteraan terhadap crowdfunding sebagai sebuah platform big data PMKS mengoptimalkan program perlindungan sosial. Revolusi Industri 4.0 dan pandemi Covid-19 secara sistemik, membawa perubahan program perlindungan sosial dalam bentuk big data terintegrasi dari pemerintah pusat sampai daerah dan mempercepat arus perubahan. Sementara beban Kemensos dalam program perlindungan sosial begantung pada struktur APBN yang mempunyai keterbatasan anggaran. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai alat intervensi pemerintah menjembatani program perlindungan sosial yang terkoneksi dengan data kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial perlu beradaptasi dengan perubahan. Dengan menggunakan soft system dynamic methodology (SSDM), pendekatan negara kesejahteraan melalui konsep crowdfunding, dapat memperluas cakupan penerima layanan perlindungan sosial serta mempertajam ketepatan sasaran penerima yang dikelola terintegrasi dengan big data. Peneliti melakukan analisis customers, actors, transformation process, worldview, owners, dan environmental constraints CATWOE dan menggunakan aplikasi Vensim. Hasil pengolahan data berupa diagram kausalitas (CLD) sistem berpikir menggambarkan kondisi sebenarnya terhadap perbandingan kausalitas sistem berpikir seharusnya.
Kata Kunci: Perubahan Sosial Ekonomi, Pembangunan, Jalur Lintas Selatan
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.