the maternal audit Program that took place since 2012 as the development of quality improvement efforts and safety of maternal health services is still not by Hope. The maternal audit process itself is lengthy so that there can be certain time gaps in problem-solving, the possibility of changing the contents of the clinic's audit and a verbal autopsy is inaccurate. This research is expected to answer questions and provide solutions for the lack of functioning of the maternal audit in reducing maternal mortality, and generate a comprehensive policy in the effort to reduce maternal mortality by auditing Maternal quality. PENDAHULUANUntuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan kesinambungan pelayanan kesehatan, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi. Pemerintah merasa perlu untuk memberlakukan rekam medic elektronik yang terintegrasi, terstruktur. Pemanfaatan teknologi ini mungkin merupakan jawaban untuk rekonstruksi audit maternal. Program ini telah berlangsung sejak 2012 sebagai pengembangan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan ibu dengan proses menelaah bersama kasus kesakitan dan kematian Ibu. Program ini merupakan pengembangan audit klinis dengan tambahan penggunaan berbagai informasi dan pengalaman berbagai kejadian di lapangan. keputusan untuk pemilihan rencana tindak lanjut yang paling berdampak meningkatkan akselerasi penurunan angka kematian Ibu. ReauditProsedur reaudit sama dengan prosedur audit kecuali tentu pemilihan topik, kriteria, dan standar. Hasil reaudit seharusnya lebih baik daripada hasil audit sebelumnya karena reaudit dilakukan setelah implementasi perubahan dilakukan. Apabila hasilnya sama saja, analisis dan perencanaan perubahan perlu diperbaiki lebih lanjut.
Patient-centered care as one of the health services quality domains can be implemented effectively and efficiently through the case management service model. The importance of case management is further enhanced by the presence of these factors: increased accountability and transparency in public health services, and the important role in respecting patient rights. However, implementation of case management in the hospital is not yet clearly regulated in existing legal products. The aim of this study was to find the legal basis for case management practice in health facilities within Indonesian laws and regulations. This research used a normative juridical approach. This study found that based on laws and regulations, the hospital organizes plenary individual health services, including preventive, curative, rehabilitative, also promotive in hospital. This service is able to achieve through a coordinated and collaborated continuum of care in the case management process. As mentioned in legislation, respect for patient rights realized through a collaborative partnership approach. This client-centered approach is responsive to the patient's needs, preferences, culture and values. Case management is a health service that upholds health service rights. Namely, participation, accountability, non-discrimination, transparency, upholding human dignity, empowerment and based on legal regulations.
Audit maternal adalah bagian dari perubahan dalam organisasi perawatan kesehatan. Namun birokrasi yang rumit dan kaku mengakibatkan organisasi kesulitan menerima perubahan tanpa bukti ilmiah yang jelas dan meyakinkan. Angka kematian ibu yang masih tinggi menunjukkan bahwa audit ibu belum optimal. Seringkali rekomendasi audit tidak dilaksanakan sehingga perubahan yang diharapkan tidak terjadi. Kajian ini bertujuan untuk menemukan aspek organisasi yang kurang optimal dalam pelaksanaan audit untuk mendorong semua pihak berkolaborasi dalam perubahan yang berkelanjutan, terarah dan terencana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan review naratif dengan menggunakan data sekunder dari tujuh artikel sebelumnya. Artikel dianalisis untuk menemukan berbagai hambatan dan kendala pada audit maternal, kemudian dikategorikan berdasarkan konteks perilaku organisasi yaitu individu, kelompok dan struktur. Penelitian ini mengidentifikasi kompleksitas dalam audit maternal dan keterkaitan antara aspek individu, kelompok dan struktural, termasuk masalah persekusi, perilaku kooperatif yang rendah, dan kebijakan politik. Hal tersebut berdampak besar pada upaya penurunan angka kematian ibu. Oleh karena itu diperlukan intervensi klinis dan non klinis, serta politis dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu. Penyusunan kebijakan, proses analisis, dan tindak lanjut audit maternal harus melibatkan setiap elemen organisasi, baik individu maupun kelompok, dalam struktur organisasi.
Latar Belakang: Pelayanan berpusat pada pasien (patient-centered care) sebagai salah satu domain kualitas pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui model pelayanan case management (CM). Pelaksanaan CM secara profesional berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dan otonomi klien, meningkatkan pengalaman perawatan individu, meningkatkan kesehatan populasi, dan mengurangi biaya perawatan. Pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan kesehatan masyarakat serta menghargai hak pasien semakin menekankan perlunya CM. Namun, pelaksanaan CM di rumah sakit (RS) masih belum mempunyai pengaturan yang jelas dalam produk hukum yang telah ada. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dasar hukum pelaksanaan CM di fasilitas kesehatan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tata kelola RS dan praktik kedokteran di Indonesia. Data dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil: Dalam peraturan perundang-undangan, pelayanan kesehatan secara paripurna meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dapat dicapai melalui kesinambungan perawatan (continuum of care) secara terkoordinasi dan bersifat kolaboratif, seperti yang terdapat dalam proses CM. Penghargaan hak pasien yang disebutkan dalam peraturan perundangan dapat terwujud melalui pendekatan kemitraan kolaboratif yang berpusat pada klien dan responsif terhadap budaya, preferensi, kebutuhan, dan nilai-nilai yang diyakini pasien. Belum ditemukan sumber hukum terkait case manager dan CM sebagai subjek dan objek hukum di Indonesia. Kesimpulan: Case management dalam patient-centered care merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang menjunjung tinggi hak pelayanan kesehatan seperti partisipasi, akuntabilitas, non-diskriminasi, transparansi, menjunjung martabat manusia, pemberdayaan, dan berdasarkan peraturan hukum. Pelaksanaan CM membutuhkan regulasi berupa peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum yang menaungi proses CM dan case manager di Indonesia.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.