AbstrakPerkawinan dapat putus karena salah satu pihak Murtad, karena Murtad dapat menyebabkan masalah dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini majelis hakim menjatuhkan putusan yang sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Artikel ini menggunakan penelitian hukum yang mana kajian ini mendasarkan pada hukum positif, termasuk putusan hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila terdapat salah satu pihak yang Murtad, dapat berdampak pada perkawinan dan status hak waris anak. Oleh karena itu, perkawinan para pihak yang telah putus tidak mungkin bisa rujuk kembali kecuali dengan melakukan akad nikah yang baru. (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No: 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal) I. RELASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang mana dengan adanya suatu perkawinan akan menimbulkan suatu akibat ikatan lahir bathin diantara keduanya. Perkawinan bukan saja menyangkut hubungan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan melainkan seluruh keluarga besar yang memiliki hubungan nasab keluarga. Selain itu perkawinan yang terjadi tidak hanya melibatkan hubungan antara manusia dengan manusia (hablu min annas), melainkan melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah SWT (hablu min Allah).Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) di dalamnya telah ditentukan mengenai definisi atau pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2 juga disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut pelaksanaan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan merupakan syarat mutlak mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan. Terkait hal pencatatan dilakukan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Mengenai pencatatan perkawinan sebenarnya bukan hal yang secara tegas diatur sebagai syarat sahnya perkawinan namun memiliki akibat penting bagi hubungan suami istri, karena sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi, dan juga bertujuan menjamin ketertiban dan kepastian hukum serta pembuktian dalam bidang perkawinan. Adakalanya dalam suatu perkawinan itu timbul suatu masalah, apabila perkawinan telah berlangsung beberapa tahun lamanya kemudian salah satu pihak atau keduanya telah pindah agama, misalnya dari agama Islam ke non Islam, hal ini berakibat perkawinan tersebut tidak lag...
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.