Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 1-2/ PUU-XII/ 2014 secara subtansial mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacum) yang berfungsi sebagai dasar pijakan lembaga pengawas eksternal hakim konstitusi. Selain itu dengan berlakunya sistem pengawasan hakim MK melalui Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dipandang telah menyimpangi asas nemo judex idoneus in propria causa karena salah satu anggota MKMK merupakan hakim konstitusi sehingga berakibat mengadili perkaranya sendiri. Metodologi penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini yaitu metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundangundangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Pengawasan hakim MK memerlukan Reinventing (pembaharuan hukum) dalam sistem pengawasan hakim MK yaitu memasukkan MA dan DPR sebagai salah satu anggota Dewan Etik, anggota MKMK tidak boleh merangkap jabatan tertentu dan mengganti satu orang Hakim Konstitusi dengan satu orang mantan Hakim Agung. Perubahan yang terjadi dalam pengawasan hakim MK semoga tetap dapat meningkatkan kewibawaan MK dan tetap memegang prinsip imparsialitas.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.