Penulis artikel ini mengungkapkan adanya prokontra di sekitar perlu tidaknya pemberiansanksi pidana terhadap pelaku diskriminasi rasial. Namun, menurut dia, hal terpentingsebelum menjawab kontroversi itu adalah harus diperjelas juga tentang siapa yang dapatdiminta tanggung jawabnya dalam hal terjadi diskriminasi rasial. Di bagian lain tulisannya,penulis mengatakan perlu segera diadakan penyempurnaan peraturan peundang-undanganyang berkaitan dengan perlindungan hak asasi warga negara.
Perancangan Undang-Undang tentang Batas Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia sudah menjadi usul inisiatif DPR sebagai salah satu RUU yang sangat penting pada masa transisi ini. Tentu saja Rancangan Undang-Undang ini merupakan suatu hal yang baru terutama dari segi substansi dan pelaksanaan operasionalnya. Terbukti sampai sekarang Indonesia belum bisa menentukan dan menetapkan batas wilayah negaranya serta belum mempunyai undang-undang mengenai batas wilayah negara. Rancangan Undang-Undang ini merupakan amanah dari konstitusi negara sebagaimana tercantum dalam Amandemen Kedua UUD 1945 dalam Pasal 25 A. Bahwa mutlak diperlukan undang-undang yang mengatur perbatasan sebagai dasar kebijakan dan strategi untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan UU D 1945.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.