Tulisan ini merupakan hasil penelitian terhadap sejumlah karya yang berbicara tentang pentingnya mengatahui sebab dan akibat dari trend nikah muda. Dalam melacak sebab dan akibat pada tulisan ini memanfaatkan studi kepustakaan sebagai pisau bedah kajian yang data-data primernya diolah secara kualitatif dengan. Tulisan ini menemukan, pertama, berat ringannya tanggung jawab yang dipikul bukan hanya ditentukan oleh banyak sedikitnya beban, melainkan tujuan dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini. Kedua, keputusan menikah di usia muda karena rasa cinta yang begitu besar, kehamilan pra nikah, desakan dari orang tua, mengikuti tradisi daerah sehingga menyebabkan keputusan diambil didasarkan pada suasana batin. Ketiga, akan menerima banyak konsekuensi negatif dari pernikahanya. Dasar agama dalam hal ini ahli fiqih juga berbeda pendapat dalam hal syarat baligh. Menurut Imam Maliki dan Syafii, mensyaratkan harus baligh bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinan, sedangkan menurut Imam Hanafi tidak ada syarat baligh dalam perkawinan, karena adanya hak ijbar. Sedangkan undang-undang perkawinan di Indonesia mensyaratkan batas minimum usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengulas lebih dalam bagaimana reformasi hukum keluarga khususnya yang terkait dalam pembaharuan UU perceraian di Negara Pakistan, Metode yang akan digunakan dalam penelitian dengan analisis deskriptif dan study kepustakaan menjadi penelitian untuk membahas perkembangan pembaharuan perceraian yang ada di Negara Pakistan sebagai dasar data yang digunakan, selanjutnya temuan dari pemaparan ini akan menghasilkan benih pembaharuan hukum keluarga yang berada di negara Pakistan ketika masih dalam pejajahan yang di lakukan oleh Inggris. Kemudian metode yang digunakan yaitu intra doctrinal reform dibarengi dengan cara ekstra doctrinal reform. Negara Pakistan mendapatkan kemerdekaannya sehingga bebas dari Inggris pada tahun 1947, lalu secara tegas menyebut dirinya sebagai Negara Islam dan menjadi terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Hukum keluarga Islam di atur dalam MFLO yang berarti Muslim Family Law Ordinance pada tahun 1961, diterbitkan oleh pemerintahan prasiden Zianul Haq. Meskipun demikian, mereka telah menerapkan konsitusi hukum Islam polemik sehingga terjadi perdebatan antara kelompok konservatif dan modernis mengenai materi hukum keluarga yang akan di tetapkanm nantinya di Negara Pakistan.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.