This study examines the enforceability of Force Majeure's clauses in the Performance of business contracts during the covid-19 pandemic in Indonesia, so that a study of the problem with the legal issues discussed are Is the Covid-19 Pandemic a force majeure? and What is legal consequences as a result of the force majeure agreement in implementing contracts during the Covid 19 pandemic? The method used is a normative juridical research method, namely research on legal principles using secondary data. While the data analysis method used is a qualitative method and the data collection tool used is the study of documents. The results of this study are The Covid-19 pandemic can be categorized as force majeure as long as it is proven by the debtor by paying attention to three instruments such as the Agreement, Article 1244 jo. 1245 BW, and Government Policy. If the debtor cannot prove this, the debtor is declared to have broken his promise to the creditor. If the debtor can prove it and the creditor agrees, there are several legal steps that can be taken, namely: delaying the implementation of the agreement by making an addendum or canceling the agreement.
Background: Setiap pelaku usaha bisnis menempatkan kepentingan bisnis di prioritas utama. Masih ada beberapa aspek lain yang perlu difikir dan diikutsertakan diantaranya aspek hukum dan manajemen khususnya bagi pelaku usaha brem di wilayah Kabupaten Madiun. Tujuan kegiatan ini untuk mengadakan penyuluhan dan pendampingan terkait Pengelolaan Bisnis dan Aspek Legalitas Pada Kelompok UKM Produsen Brem Di Desa Bancong Metode: Pengabdian dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan pendampingan berdasarkan yuridis-empiris. Hasil: Aspek hukum dan aspek manajemen sangat penting bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis UKM. Aspek hukum pada UKM terkait bentuk badan usaha, perizinan, kekaryawanan atau SDM (sumber daya manusia), perjanjian/kontrak, pertanahan, jaminan kesehatan, permodalan dan kekayaan intelektual seperti merek. Aspek manajemen pada UKM terkait dengan keberadaan tata kelola perusahaan, struktur organisasi, bussiness plan, audit perusahaan, pemasaran, pembukuan, dan pertanggung jawaban/laporan. Aspek hukum pada UKM terkait bentuk badan usaha, perizinan, kekaryawanan atau SDM (sumber daya manusia), perjanjian/kontrak, pertanahan, jaminan kesehatan, permodalan dan kekayaan intelektual seperti merek sedangkan Aspek manajemen pada UKM terkait dengan keberadaan tata kelola perusahaan, struktur organisasi, bussiness plan, audit perusahaan, pemasaran, pembukuan, dan pertanggung jawaban/laporan.
This research examines the existence of a Land Bank which was established based on law number 11 of 2020 concerning Job Creation which gets the pros and cons of the community, activists, and academics. Land as a gift from God Almighty is controlled by the State and used as much as possible for the prosperity of the people. The legal issue discussed in this study is the urgency of establishing a land bank and the role and function of the Land Bank as a land management institution. The method used is a normative juridical research method, namely research on legal principles using secondary data. The data analysis method used was qualitative methods and the data collection tool used was document study. The result of this research is that the presence of a land bank is very much needed by the community and government in the management and arrangement of land for the public interest and residence. The role and function of a land bank is an institution that manages land by carrying out the planning, acquisition, procurement, management, utilization and distribution of land
<p>Hukum Waris sangat penting bagi setiap orang, karena berkaitan dengan prospek status kekayaan yang dimiliki. Dalam kehidupan sehari-hari, perhitungan pembagian pewarisan tidak selalu sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan terkesan <em>njlimet</em>. Perlu ada penyegaran dan penyuluhan dalam penyampaian cara perhitungan pewarisan dan siapa ahli waris berdasarkan ketentuan hukum adat agar surat pernyataan ahli waris dibuat sebagaimana mestinya. Tujuan kegiatan ini adalah mengadakan penyuluhan mengenai silsilah ahli waris yang diberikan dan dicontohkan melalui diagram pewarisan atau pohon pewarisan. Metode yang digunakan dengan memberikan penyuluhan dan pendampingan berdasarkan pembelajaran demonstrasi. Hasil dari Pengabdian Masyarakat yaitu instrumen hukum sangat penting dalam aspek kehidupan masyarakat khusunya masyarakat Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yang dalam hal ini diikuti oleh perangkat kelurahan se-Manguharjo dan hukum waris membantu dan memudahkan masyarakat dalam pembagian hak waris secara legal.</p><p> </p><p><span lang="EN-US"><br /></span></p>
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.