General election, as a locust for citizens, functions to practice their voting rights, including those people with different abilities. Although there have been policies covering the right of the later, until now, the election system still facing problems for fulfilling the right for people with disabilities. Based on report documents of two general elections, this article discusses several crucial challenges such as data on people with disabilities, accessibility to voting venue, lack of understanding of both field officer and persons with disabilities. Thus, these situations reflect a big agenda for the expected future elections in regard to in the fulfillment of persons with disabilities rights.Keywords: Penyandang Disabilitas, Pemilu, Aksebilitas.
Abstract. The rise of social conflicts generated in Pemilukada in different ways need an anticipated measure. If the problems continue to increase, Social Development Goals such as community development is difficult to realize while public will only be a victim. In this regard, this article intends to explore a case of social conflict during Pemilukada in Palopo City. This means understanding the causes of the emergence of social conflicts exists in during Pemilukada. Utilizing a qualitative research approach with exploration methods based on available sources, the analysis is performed by linking the existing conflict theory with the results of interviews and observations of the author. Findings indicates three points generating the emergence of social conflict, where each of them have a deterrent social conflict in Pemilukada. Abstrak. Maraknya konflik sosial yang ditimbulkan dalam pemilukada di berbagai daerah sudah seharusnya dapat diantisipasi secara lebih baik. Karena jika masalah sosial ini terus mengalami peningkatan maka salah satu tujuan dari pembangunan sosial yaitu pengembangan masyarakat justru tidak akan terwujud karena masyarakat hanya akan menjadi korban dari konflik yang telah terjadi selama pemilukada berlangsung. Karena itu, penulis mencoba untuk melakukan penelitian berdasarkan salah satu kasus konflik sosial yang telah terjadi pada pemilukada yaitu di Kota Palopo. Berkaca dari konflik sosial yang terjadi dalam pemilukada di Kota Palopo, penulis mencoba menakar apa saja penyebab dari munculnya konflik sosial yang ada dalam pemilukada. Dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan metode ekplorasi berdasarkan sumber-sumber yang ada. Kemudian analisa dilakukan dengan menghubungkan antara teori konflik yang ada dengan hasil wawancara dan pengamatan penulis. Di mana dari analisa penulis telah ditemukan tiga hal yang menjadi penyebab dari munculnya konflik sosial, masing-masing dari ketiganya ini juga dapat menjadi pencegah terjadinya konflik sosial dalam pemilukada.
Social entrepreneurship is a very new thing in the field of entrepreneurship, in the concept of social entrepreneurship an institution tries to combine two aspects, namely social and profit. Establishment of a promatic workshop as an effort to institutional independence and as a space for updating automotive training after motorcycles as a place of training and work. The purpose of this study is to analyze the management carried out by the Dompet Dhuafa Independence Institute in the promatic workshop business unit as a social enterprise. The research method used is a qualitative descriptive research method with an approach to be able to analyze in detail and depth. Data collection techniques carried out by researchers using observation, interviews, and documentation studies. In analyzing the data, researchers tried to use data analysis techniques by Miles and Hubermen, namely by collecting data, coding data, and analyzing data. Then the theory used in this study as an analytical knife uses management theory put forward by George R. Terry with an emphasis on aspects of planning, organizing, implementing and controlling. The results of the study show that the Promatic workshop organized by the Independence Institute fits the main characteristics of a social enterprise. Then the four aspects of management were also carried out well to build the Mandiri Institute's confidence to open and manage new business units in other fields of education.
Kebutuhan ketahanan pangan keluarga di masa pandemi covid 19 ini merupakan isu krusial saat ini. Tidak hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia juga turut andil dalam pembahasan yang menjadi salah satu kekhawatiran dari adanya pandemi ini. Urban Farming dianggap sebagai salah satu solusi dari ketersediaanya ketahanan pangan keluarga di masa pandemi. Karena itu, peneliti tertarik untuk melihat keberfungsian urban farming terhadap ketahanan pangan keluarga di masa pandemi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan didukung oleh tekhnik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan obervasi partisipasi kepada objek penelitian. Sehingga ditemukan beberapa strategi keberfungsian sosial dari urban farming terhadap ketahanan pangan keluarga di masa pandemic, yaitu adanya peningkatan kemampuan kelompok tani dalam menghadapi masalah yang dialaminya, penghubung masyarakat dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh berbagai sumber, pelayanan dan kesempatan, peningkatan kinerja kelompok tani secara efektif berkualitas dan berperikemanusiaan dan merumuskan serta mengembangkan perangkat kelompok tani yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya ketahanan pangan bagi masyarakat sekitarnya.Kata Kunci : Urban Farming, Ketahanan Pangan, Pandemi.
Abstract. The issue of fulfilling political rights for voters with mental disabilities in the 2019 general election still left many problems, ranging from the presence of the Constitutional Court's decision to the stigma of society towards voters with mental disabilities. With the decision from the Constitutional Court that allows people with mental disabilities to become voters, it actually causes a lot of disturbance to people with mental disabilities. Therefore, the authors are interested in seeing how the policy direction for fulfilling the political rights of voters with mental disabilities will be in the 2024 election. With a qualitative methodology that aims to reveal facts and provide an overview and phenomena that occur with literature study and interview techniques, it is expected to be able to provide an overview of the policy on fulfillment of the political rights of voters with mental disabilities as expected in the 2024 elections. Based on the findings that existing policies still need to be addressed in order to provide clearer definitions, mechanisms, and requirements for voters with mental disabilities. Access to information on the policy is also felt to be important for both mentally disabled voters and lower-level implementers in order to implement it properly.Keywords: Policy, Voters with Mental Disabilities, 2024 General Election. Abstrak. Persoalan pemenuhan hak politik bagi pemilih disabilitas mental pada pemilu tahun 2019 yang lalu masih menyisakan banyak persoalan, mulai dari hadirnya keputusan MK hingga stigma masyarakat terhadap pemilih disabilitas mental. Dengan keputusan MK yang memperbolehkan penyandang disabilitas mental menjadi pemilih justru banyak menimbulkan pengusikan terhadap penyandang disabilitas mental. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melihat bagaimana arah kebijakan pemenuhan hak politik pemilih disabilitas mental pada pemilu tahun 2024. Dengan metodologi kualitatif yang memiliki tujuan guna mengungkapkan fakta serta memberikan gambaran dan fenomena yang terjadi dengan teknik studi pustaka dan wawancara diharapkan mampu memberikan gambaran terhadap kebijakan pemenuhan hak politik pemilih disabilitas mental sesuai dengan yang diharapkan di pemilu tahun 2024. Berdasarkan temuan bahwa kebijakan yang sudah ada masih harus dibenahi agar dapat memberikan definisi, mekanisme serta syarat-syarat bagi pemilih disabilitas mental yang lebih jelas. Akses informasi terhadap kebijakan tersebut juga dirasakan penting baik bagi pemilih disabilitas mental maupun pelaksana tingkat bawah agar dapat mengimplementasikan secara baik.Kata Kunci: Kebijakan, Pemilih Disabilitas Mental, Pemilu 2024.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.