Sampai saat ini ilmu pemerintahan masih menjadi sebuah diskursus yang hangat dan perdebatan yang seru baik diantara internal ilmuwan dan praktisi pemerintahan maupun kalangan eksternal dalam bidang keilmuan lainnya. Dikatakan demikian karena masih menjadi tanda tanya besar sebagian kalangan mengenai apakah ilmu pemerintahan itu sudah mandiri dan otonom ataukah dia merupakan cabang dari ilmu lainnya seperti ilmu politik dan ilmu administrasi. Pertanyaan ini merupakan bentuk rasa ingin tahu secara mendalam mengenai posisi ilmu pemerintahan yang harus dijelaskan oleh para pemerhati ilmu pemerintahan (ilmuwan pemerintahan). Dalam banyak hal ditemukan penjelasan yang beragam dari beberapa ahli dan literatur tetapi masih belum memberikan kesatuan pemahaman secara utuh mengenai ilmu pemerintahan tersebut. Terutama mengenai obyek pengkajian ilmu pemerintahan (obyek materi dan obyek forma), kemudian metode yang digunakan dalam mengkaji serta pokok bahasannya apa saja. Akibatnya ilmu pemerintahan belum diterima secara utuh sebagai ilmu yang mandiri dan otonom. Ada- pun lebih banyak dijumpai penelusuran dan pengkajian pada tataran praktik penyelenggaraan pemer- intahan tetapi belum menyentuh pada khasanah pengembangan ilmu itu sendiri yang melahirkan teori pemerintahan. Untuk itu perlu dirumuskan ketiga hal diatas dalam rangka mengenal ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mandiri dan otonom.
Dengan adanya pemberian otonom kepada pemerintahan daerah maka diharapkan akan mempercepat tercapainya tujuan pemerintah yaitu terjaminnya kesejahteraan masyarakat. Serta diharapakan juga dengan pemberian otonom seluas-luasnya ini pemerintah mampu untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada daerah tersebut baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemudian jua diharapkan agar dapat menigkatkan dan lebih memperhatikan penerapan prinsip demokrasi, pemerataan da juga rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.Pemerintah meyakini bahwa pemberian devolution of authority ini adalah suatu hal yang memang seharusnya di lakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini di karenakan pemerintah daerah pada akhirnya adalah menjadi pihak yang paling mengerti tentang segala aspek yang ada pada daerah tersebut sehingga segala tugas-tugas kepemerintahan yang ada pada daerah tersebut akan terlaksana dengan efektif dan efisien.Adanya pmberian otonomi yang berpegang pada prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, ini sudah cukup menjadi sebuah bukti bahwa pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada daerah. Hal ini sejalan dengan apa yang tertuang dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.