Doktrin hukum pada prinsipnya terbagi atas dua, yaitu doktrin klasik dan doktrin kontemporer. Doktrin hukum kontrak klasik menekankan pada aspek kepastian hukum. Aspek ini tergambar dari penekanannya bahwa setiap pernyataan kehendak harus dituangkan dalam kontrak yang ditandatangani para pihak agar memiliki kekuatan mengikat. Doktrin klasik membedakan secara tegas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Tuntutan atas pelanggaran kontrak harus dengan dasar wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, doktrin kontemporer lebih menekankan pada aspek keadilan dan kepatutan. Doktrin kontemporer mengenal kontrak sebagai konstruksi yang terdiri atas tahap pracontractual, contractual, dan postcontractual. Karenanya, doktrin kontemporer menganggap janji-janji pra kontrak memiliki akibat hukum tertentu, hal mana berbeda dengan doktrin klasik yang tidak mengakui adanya akibat hukum pra kontrak. Doktrin kontemporer juga tidak lagi membedakan secara tegas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan pelanggaran kontrak karena wanprestasi pada prinsipnya merupakan specific genus dari perbuatan melawan hukum.
Hukum hak asuh anak di Indonesia, dari sisi normatif dan praktik, secara umum masih menerapkan model pengasuhan terpisah atau pengasuhan oleh salah seorang orangtua anak (split parenting, split custody). Patronase penentuan hak asuh dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak ada dua. Pertama, patronase normatif dengan mengacu pada ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Kedua, patronase kepentingan terbaik anak berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung. Pengasuhan bersama (shared parenting) merupakan gagasan yang ingin menengahi perbedaan kedua model Gagasan ini ingin menengahi perbedaan kedua model dan patron tersebut serta menawarkan suatu konsep pengasuhan yang tidak hanya berfokus pada perwujudan kepentingan terbaik si anak, namun juga mengupayakan peran maksimal kedua orangtua dalam mengasuh anak-anaknya.
The precontractual issues in Indonesia had been raised due to the existing gap between the codification of contract law and the practical needs in contract law. As an umbrella act of civil law, The Indonesian Civil Code (Burgerlijke Wetboek) has yet regulate precontractual issue. Likewise, the judicial practice remains to establish law certainty (formalitiy of a contract), instead of giving justice to the parties who get injured on account of breaking the precontractual promises. Due to effort of updating the contract law, its substance should attach precontractual as a crucial term. Precontractual promissory should be stated as legally bound to the parties. Hence, act of lawlessness toward precontractual promise is about to punished by either of these legal instrument: 1) tort (onrechtmatige daad), by condemning the violator to redeem the other party's interest (reliance interest); 2) breach of contract, by condemning the violator to redeem, not merely toward reliance interest, but also toward expectation interest of injured party; or 3) consumer protection, by condemning the violator either redeem some reliance interest or to continue or not of performing a specific act which had been declared in precontractual phase.
Berbagai pendekatan dilakukan dalam menganalisis nilai-nilai keadilan, yang secara ontologis merupakan nilai abstrak dan ideal, yang kemudian ingin ditampilkan dalam suatu bangunan pemahaman yang lebih empiris. Jurimetri merupakan salah satu perwujudan dari hal itu. Jurimetri ingin melahirkan satu analisis hukum berbasis data-data empiris yang dianggap lebih objektif dan teruji. Jurimetri diterapkan dalam aspek-aspek tertentu, seperti perhitungan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan penghitungan jumlah nafkah anak yang adil dan layak. Jurimetri sangat kompatibel diterapkan dalam hal-hal tersebut, terutama sekali jika Hakim ingin menetapkan suatu nilai yang dianggap paling adil dan layak melalui suatu rangkaian pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kuantitatif, baik dengan pendekatan matematis sederhana atau yang lebih kompleks.There are some perspectives in analyzing justice as an empirical and testable concept. Jurimetrics is one of those perspectives to perform justice as a value to be measured and tested. Jurimetrics concern on analyzing legal issue based on empirical database. Jurimetrics mainly applied in some cases, such as indemnity based on unlawful act and deciding child livelihood. Jurimetrics is highly compatible for those matter notably if Judges want to established a testable and comprehensive value. Jurimetrics is applied by retrieving, processing, and analyzing quantitative database either by simple or complex mathematical approach.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.