Hoax dan black campaign selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan khususnya pada pemilu serentak 2019 lalu. Hal ini sangat berbahaya dan mengancam demokrasi di Indonesia. Pasalnya apabila tidak dilakukan pencegahan secara baik akan semakin berbahaya lagi untuk pemilu serentak 2024 mendatang. Terbaru pada Pemilihan Walikota Magelang (Pilwalkot) 2020 juga terjadi beberapa pelanggaran hoax dan black campaign yang pada akhirnya masuk dalam sengketa pemilu. Sehingga Penyelenggara pemilu perlu bersinergi dan bekerjasama dalam mencegah hoax dan black campaign. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah bekerja maksimal tetapi perlu diperkuat oleh stake holder salah satunya bersinergi dengan akademisi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode sosialisasi dan FGD. Metode ini digunakan untuk memberikan pembekalan materi terkait sinergitas akademisi dan Bawaslu dalam mencegah hoax dan black campaign yang dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan pemilu khususnya supaya demokrasi di Indonesia lebih baik. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya sinergitas akademisi dan Bawaslu khususnya dalam mencegah hoax dan black campaign. Serta memotivasi dan mendorong keterlibatan masyarakat untuk membantu mencegah hoax dan black campaign di tengah masyarakat. Hasil pengabdian; telah terlaksana kegiatan pengabdian dan dihasilkan sebuah kesepahaman bahwa akademisi fokus dalam kajian literasi serta melahirkan pemilih cerdas milenial melalui edukasi politik dan bijak dalam bersosial media serta mendorong keterlibatan mahasiswa dalam pemilu.
Indonesia is a large nation with a diversity and a lot of its society. In a multicultural society, there is a potential conflict among the nation's children who are at risk of splitting unity and unity. This kind of reality is often found in various democratic contestations in the election of regional chiefs (elections). Religious moderation becomes very important when in a process of democracies emerging identity politics which of course risk injuring democratic values. The purpose of this research is to discuss the effectiveness of religious moderation in realizing the democratic elections (regional election) and the function of political political parties in religious moderation as a pillar of democracy in Indonesia. The method used is research libraries. The conclusion of this research is the first, religious moderation is effective in establishing democratic elections, both political parties serve as a mobilizer for religious moderation to create a dignified and lasting democracy
This research departed from strong legal positivism in the development of legal science and legal practice in Indonesia. This research aims to analyze the positivism in legal science and legal practice, particularly in law enforcement reflected on judge jurisprudence (court verdict). The method used in this research was juridical normative with library study approach, related to expert’s doctrines and news sources related to some cases in Indonesia. This research explains that positivism highly affects law enforcement system. It can be seen from some judge jurisprudences tending to emphasize dominantly the positive law and ordinance and to prioritize law certainty. It of course generates pros and cons within society concerning judge verdict in some cases by people considered overriding justice aspect. In making verdict, a judge should obligatorily prioritize justice value, and law certainty and benefit and thereby can protect, put anything in order, and create peace in society life in dealing with the challenge of rapid time change.
Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia telah menimbulkan dampak berbagai sektor kehidupan, khususnya sector pariwisata. Pemerintah Kabupaten Magelang dalam hal ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang berlandaskan atas kebijakan pemerintah pusat dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Magelang sekaligus kebijakan yang mendukung bangkitnya sector pariwisata. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pemerintah kabupaten Magelang dalam meningkatkan potensi pariwisata pada masa pandemi. Metode Penelitian menggunakan metode kepustakaan melalui pendekatan kualitatif dengan bahan bacaan berupa jurnal ilmiah, makalah maupun website resmi yang berkaitan dengan judul dan variabel yang menjadi pokok penulisan. Pemerintah Kabupaten Magelang telah mempersiapkan kelayakan destinasi wisata agar tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19. Destinasi wisata yang diperbolehkan untuk dibuka hanya pariwisata yang telah menerima sertifikat CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pemerintah Kabupaten Magelang juga menyelenggarakan Vaksinasi Covid-19 massal di tempat wisata. Selain itu, Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam rangka melakukan penguatan sinyal internet di lokasi wisata alam.
Formula-E organizers are included in the Governor's Instruction Number 49 of 2021 and are made on a regional priority scale. This caused controversy considering that at that time, Indonesia was still hit by COVID-19, and the government was trying to handle the community and carry out economic recovery. The research problem formulation is the legal politics of the DKI Jakarta government's policy in implementing Formula-E during the covid-19 pandemic. The purpose of this research is to determine the interests of the people affected by the implementation of Formula-E, which is used as a regional priority scale in the implementation of Formula-E Instruction Governor (INGUB) Number 49 of 2021. This type of research is descriptive qualitative; namely, it describes research based on theories and legal materials about legal politics and policies made by the government. This study uses a qualitative descriptive method using literacy studies and legislation-techniques in analyzing data using narrative analysis techniques. This study concludes that the administration of government affairs must prioritize the safety of the people first above other interests. The regulations that apply must be under the hierarchy so that the existing regulations do not conflict with higher regulations because the regulations at the lower level must adapt to the regulations at the upper level, namely the 1945 Constitution (UUD 1945) and the Pancasila State Constitution.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.