ABSTRAKDari hasil penelitian ini dapat dikemukan sebagai berikut: (1). Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap warga masyarakat dan penghormatan hak masyarakat atas pengelolaan sumberdaya tanah telah diatur dalam Pasal 18 B UUD 1945 (sebagai hak konstitusional), Pasal 28l UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 (sekaligus hak asasi manusia) Dalam penjelasan pasal 22 UUPA telah di jelaskan bahwa cara perolehan hak milik bisa saja dengan melakukan pembukaan tanah. Cara tersebut sebenarnya dimungkinkan menurut hukum adat. Karena dasar hukum agraria nasional adalah mendasarkan diri pada hukum adat (lihat pasal 5 UUPA). (2). Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat pemilik tanah masih jauh dari harapan, hal ini terlihat dari perlakuan pemerintah dan aparat keamanan yang melakukan penggusuran terhadap mereka dan rumah-rumah tempat tinggalnya dirobohkan dan beberapa orang warga masyarakat yang bersikeras bertahan ditangkap dan ditahan oleh aparat dengan dalih bahwa mereka telah memasuki tanah tanpa ijin pemilik yang sah. Pada hal merekalah yang pertama kali menghuni tanah tersebut sebagai tempat tinggal dan tempat penyambung hidupnya.Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pemilikan Hak Atas Tanah
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk sanksi administratif terhadap tindakan malpraktik yang dilakukan oleh dokter dan rumah sakit dalam persepktif hukum positif Indonesia. Begitu pentingnya keberadaan dokter dalam kehidupan manusia, bukan berarti menjadikan dokter sebagai profesi yang tanpa imun. Artinya adalah dokter akan pasti mendapat sanksi apabila melakukan kesalahan walaupun pekerjaannya sangat dibuutuhkan oleh masyarakat. Etika, moralitas dan professional dalam profesi dokter harus tetap dijaga dalam segal keadaan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Hasil penelitian menunjukkan tindakan malpraktik yang dilakukan oleh dokter dan rumah sakit telah memiliki mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Secara administratif, segala bentuk malpraktik yang dilakukan oleh dokter dan rumah sakit dapat diancam dengan sanksi hukuman pidana, perdata, sanksi administratif, dan denda. Adapun bagi rumah sakit, dapat dijatuhi sanksi secara langsung dan tidak langsung. Pada tingkatan yang lebih final, sanksi administratif dari tindakan malpraktik yang dilakukan oleh dokter dan rumah sakit dapat berujung pada pencabutan izin praktik. Kata kunci: Sanksi Administratif, Malpraktik, Dokter, Rumah Sakit. AbstractThis study aimed to examine the forms of sanctions for malpractice committed by doctors and hospitals in the perspective of positive Indonesian law. The method used is the normative legal research method or the library legal research method is the method or method used in legal research conducted by using existing library materials. The results showed malpractice actions carried out by doctors and hospitals have clear legal responsibilities stipulated in Act Number 29 of 2004 concerning Medical Practices. Administratively, all forms of malpractice carried out by doctors and hospitals can be threatened with imprisonment, civil, administrative sanctions, and fines. As for hospitals, they can be sentenced directly and indirectly. In the later, final stages, the final stages of court decisions made by doctors and hospitals can be carried out on license revocation.
ABSTRAKFenomena Kriminalitas Remaja sudah menjadi pembicaraan umum baik di lingkungan Masyarakat, Pemerintah maupun Penegak hukum, dimana banyak sekali remaja yang melakukan tindak kriminal baik dilakukan secara sendiri ataupun secara berkelompok. Hal ini memerlukan adanya perhatian khusus serta penanganan yang tepat terhadap perilaku remaja tersebut. Peran Kepolisian sebagai Penegak Hukum dan masyarakat sekitar sangatlah penting demi terciptanya harapan untuk membimbing para remaja agar dapat berperilaku baik di dalam berkehidupan bermasyarakat. Di dalam jurnal ini penulis mencoba membahas masalah tindak kriminalitas yang dilakukan oleh para remaja yang terjadi di kota depok, antara lain; apa yang menjadi faktor penyebab perilaku remaja tersebut, apa upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, dan bagaimana aspek hukumnya. Dengan demikian diharapkan angka kriminalitas yang dilakukan oleh para remaja khususnya di kota Depok dapat diminimalisir. Kata kunci : Remaja, kriminalitas, aspek hukum.
The more single-use plastic is used, the higher the possibility of increasing plastic waste in the environment. Chemicals in plastics can endanger living things and humans, plastic / inorganic waste is still very minimal management. so that the use of used or recycled plastics as packaging or containers of liquid soap must be carried out to preserve the environment. To overcome this problem, Group 2 Community Service (PKM) STIH IBLAM will implement the use of recycled or used plastic bottles as hand soap packaging. Currently the Indonesian people are facing challenges that require human resources to adapt to the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic situation. Health, social and economic aspects must go hand in hand and support each other in order to achieve the expected goals. It is hoped that through the use of recycled or used plastic bottles as hand soap packaging it can help economically, socially, and maintain health during the COVID-19 pandemic. The results obtained from this activity are the use of recycled or used plastic bottles as hand soap packaging can reduce costs compared to using single-use plastic bottles and protect the environment from plastic waste which is difficult to decompose. Empowering the community for economic and social sustainability, as well as implementing health protocols in efforts to prevent and control COVID-19 in accordance with the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number Hk.01.07 / Menkes / 382/2020 concerning Health Protocols for Communities in Places and Public Facilities in the Context of Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan yang profesional, tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas kinerja dan citra Polri di tengah masyarakat. Persepsi masyarakat saat ini menunjukkan bahwa oknum penyidik Polri di tingkat Polres masih dinilai kurang bersih, masih bisa disuap, suka memeras, dan kadangkala bekerjasama dengan para tersangka kasus hukum. Hal ini kemudian yang membuat citra negatif Polri di mata masyarakat. Sebagai organisasi publik yang merupakan sub pemerintahan, Polri mengalami dampak dari perubahan paradigma pembangunan tersebut. Polri mengalami perubahan paradigma mendasar dari abdi penguasa pada masa Orde Baru menjadi abdi masyarakat di era reformasi.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.