Regulasi terkait pariwisata halal di Indonesia belum jelas dan masih lemah, hal ini menjadi dilema karena Indonesia belum mempunyai pedoman khusus untuk pariwisata halal dan masih diatur secara umum di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Sedangkan Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang unggul dalam hal pariwisata halal, jika dibandingkan dengan negara muslim lainnya. Hal ini terbukti dengan penghargaan yang diterima Indonesia dari Global Muslim Travel Index (GMTI) pada tahun 2019. Pariwisata halal Indonesia memberi dampak positif tersendiri bagi perekonomian dan lapangan pekerjaan di Indonesia.
The practice of cartels is a type of practice that is prohibited in Law no. 5 of 1999 concerning Antimonopoly, because it is an agreement that aims to dominate the market, by regulating the production and/or marketing of goods and/or services, and may result in monopolistic practices and unfair business competition in that market. Formulated by the rule of reason, which is regulated in Article 11 of Law no. 5 of 1999 concerning Antimonopoly. If relevant, the practice of cartels is included in the form of syirkah (cooperation) in muamalah fiqh. However, based on sharia business law, the practice of cartels is different from syirkah (cooperation) according to Islamic law, because the ultimate goal of cartel practices is to set prices for certain products and limit the availability of products in the business competition market, resulting in unfair and unfair competition. for other companies, and to benefit members who are involved in the practice of the cartel, which is against the rules in the Qur'an and Al-hadith based on the word of Allah. Keywords: Cartel Practice, Syirkah, Sharia Business Law Abstrak: Praktik kartel merupakan jenis praktik yang dilarang dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli, karena merupakan perjanjian yang bertujuan untuk menguasi pasar, dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, dan dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasar tersebut. Dirumuskan secara rule of reason, yang diatur pada Pasal 11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopli. Jika direlevansikan praktik kartel termasuk dalam bentuk syirkah (kerja sama) dalam fiqh muamalah. Namun berdasarkan hukum bisnis syariah bahwa praktik kartel berbeda dengan syirkah (kerja sama) menurut Syariat Islam, karena tujuan akhir dari praktik kartel adalah menetapkan harga dari produk tertentu, serta membatasi ketersediaan produk di pasar persaingan usaha, sehingga mengakibatkan timbulnya persaingan yang curang dan tidak adil bagi perusahaan yang lain, dan untuk menguntungkan anggota-anggota yang terlibat dalam praktik kartel tersebut, yang bertentangan dengan aturan dalam Al-quran dan Al-hadits berdasarkan firman Allah. Kata Kunci: Praktik Kartel, Syirkah, Hukum Bisnis Syariah
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pola komunikasi (verbal dan non-verbal) antara dokter dengan pasien dalam pemberian pelayanan kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji asosiasi antara karakteristik pasien dengan pola komunikasi dokter-pasien. Penelitian ini penting dilakukan karena permasalahan interaksi antara dokter dengan pasien masih sering ditemukan dalam realitas yang terdapat di masyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut terutama berkaitan dengan pola komunikasi antara dokter dengan pasien dalam pemberian pelayanan kesehatan.Penelitian ini menganalisis 100 orang pasien yang menjalani rawat inap di salah satu rumah sakit di Kota Surabaya. Pengambilan sambel dilakukan dengan teknik quota random sampling berdasarkan jenis kamar rawat inap, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur dengan menggunakan angket. Adapun analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif untuk mengetahui pola komunikasi yang secara umum terjadi di lokasi penelitian. Selanjutnya teknik analisis inferensial dilakukan dengan melakukan uji tabulasi silang, uji t-test dan uji binary logistic regression untuk mengetahui asosiasi antara karakteristik pasien dengan pola komunikasi dokter-pasien. Adapun untuk memperdalam temuan data, penelitian ini menambahkan data hasil indepthinterview kepada 8 orang informan yang terdiri dari dokter dan pasien rawat inap di lokasi penelitian. Pola komunikasi yang secara umum terjadi di lokasi penelitian menunjukkan hasil yang relatif seimbang antara pola komunikasi yang berpusat pada pasien dengan pola komunikasi yang berpusat pada dokter. Adapun pasien yang mengalami pola komunikasi berpusat pada dokter, jika dipahami dengan menggunakan sudut pandang teori relasi kekuasaan dari Michel Foucault, merupakan pasien yang mengalami upaya dominasi kekuasaan oleh dokter dalam sebuah relasi kekuasaan. Selanjutnya karakteristik pasien yang terbukti berasosiasi dengan pola komunikasi dokter-pasien adalah; lokasi tempat tinggal, agama/aliran kepercayaan, tingkat pendidikan, penghasilan, kepemilikan keluarga/relasi orang berpengaruh, status penggunaan asuransi kesehatan BPJS, dan jenis kamar rawat inap.
Abstrak: Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan ibadah umrah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini memunculkan kerjasama di berbagai bidang, terutama pada bidang penerbangan. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang menjadi pilihan utama bagi PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) untuk memberangkatkan jemaah umrah. Namun ternyata PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mengingkari komitmen kerjasama tersebut, dengan membuat mekanisme wholesaler untuk penjualan tiket penerbangan ibadah umrah melalui penujukan langsung yang tidak transparan, hanya kepada kelima wholesaler saja. Hal ini dipandang sebagai praktik diskriminasi terhadap PPIU lainnya dan tentu saja melanggar ketentuan hukum persaingan usaha pada Pasal 19 huruf d, karena melakukan penguasaan pasar dengan cara melakukan praktik diskriminasi. Selain itu mekanisme wholesaler penjualan tiket penerbangan ibadah umrah tersebut berdampak negatif terhadap pihak terkait yaitu, konsumen, biro dan agen perjalanan umrah lain, serta PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. itu sendiri. Kata Kunci: Wholesaler; Tiket Penerbangan; Ibadah Umrah; Praktik Diskriminasi; PT. Garuda Indonesia. Abstract: The latest data shows that the number of Indonesians who travel for Umrah has increased significantly. This has led to cooperation in various fields, especially in the field of aviation. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. is the main choice for PPIU (Umrah Worship Travel Organizer) to dispatch Umrah pilgrims. However, it turns out that PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. denying the commitment to cooperation, by establishing a wholesaler mechanism for the sale of flight tickets for Umrah pilgrimages through non-transparent direct appointments, only to the five wholesalers. This is seen as a discriminatory practice against other PPIUs and of course violates the provisions of the business competition law in Article 19 letter d, because it controls the market by practicing discrimination. In addition, the wholesaler mechanism for selling Umrah flight tickets has a negative impact on related parties, namely, consumers, other Umrah travel agents, and agents, as well as PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. itself. Keywords: Wholesaler; Flight ticket; Umrah; Discriminatory Practices; PT. Garuda Indonesia.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.