ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pemekaran di Kabupaten Bandung yaitu lahirnya Kabupaten Bandung Barat melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, dimana proses lahirnya Kabupaten Bandung Barat tak lepas dari proses politik dan juga isu subjektif yang senantiasa mewarnai proses pemekaran. Isu subjektif berupa kepentingan elit politik, pemilik modal dan juga birokrasi senantiasa menjadi isu yang bergulir selama pemekaran ini terjadi dan lebih menarik dibanding isu objektif pemekaran itu sendiri. Dalam proses pembentukan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2007, terdapat agenda setting yang dilakukan oleh beberapa aktor yang terlibat dalam proses pembentukannya. Aktor tersebut bukan hanya aktor pemerintah saja, namun juga melibatkan aktor LSM, pengusaha, media dan juga masyarakat pada umumnya yang memiliki kepentingan dalam pemekaran ini. Isu subjektif seperti kepentingan kekuasaan dan juga birokrasi tentu ada dalam proses pemekaran dan menambah dinamika dalam proses pemekaran Kata Kunci: Agenda Setting, Pemekaran Daerah, Isu, Aktor, Kepentingan. ABSTRACT This research was motivated by the expansion of Bandung district, which created the West Bandung District based on the Constitution number 12, year 2007
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.