The purpose of this research is to see how local governments allocate capital expenditure for public services and to identify factors that influence the allocation. 142 local governments were used as sample, consising of 23 cities and 119 regencies. Budget realisation reports from 2010 to 2012 were used for analysis. The descriptive statistics shows that the proportion of capital expenditure to total expenditure for city governments are relatively homogenous between 10 to 30% but varied for regency governments. The multiple linear regression analysis shows that budget effectiveness rate and special purpose grant have positive influence on the proportion of capital expenditure.Keywords: local government, proportion of capital expenditure, budget effectiveness rate, special purpose grant Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal untuk pelayanan publik dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proporsi alokasinya. Terdapat 142 pemerintah daerah yang digunakan sebagai sampel yang terdiri dari 23 kota dan 119 kabupaten. Analisis penelitian ini didasarkan pada laporan realisasi anggaran dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Berdasarkan statistik deskriptif terlihat proporsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah kota relatif sama antara 10 hingga 30%, tetapi belanja pemerintah kabupaten lebih bervariasi. Analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa efektifitas anggaran dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap proporsi belanja modal.Kata kunci: pemerintah daerah, proporsi belanja modal, tingkat efektifitas anggaran, dana alokasi khusus PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Ini berimplikasi pada daerah-daerah untuk memiliki hak, kewenangan dan kewajiban otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Selain itu, Pemerintah daerah (Pemda) juga memiliki kewenangan dalam mengontrol terlaksananya anggaran daerah (APBD) di bawah pengawasan pemerintah pusat.Dalam alokasi anggaran, pemerintah memiliki dua alternatif penggunaan yaitu: Belanja Langsung yang langsung berkaitan dengan kegiatan pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam berbagai program layanan barang, jasa dan fasilitas, dan; Belanja Tidak Langsung yang bersifat operasional rutin yang tidak langsung berkaitan dengan
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.