Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan dua kegiatan utama yaitu Pembuatan Buku Profil Desa dan Penguatan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Singoyudan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Potensi yang dimiliki oleh desa harus dapat menjadi jati diri pengembangan kemajuan desa. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan pendampingan dan melibatkan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk secara langsung terjun ke lapangan dan mengembangkan/menyusun profil dusun dan pembuatan website serta pelatihan untuk mewujudkan SDM yang handal. Output yang dihasilkan dari pengabdian masyarakat ini antara lain: Pertama, Desa Singoyudan telah memiliki buku profil desa dengan edisi terbaru dan dengan penambahan informasi-informasi yang diperlukan. Kedua, Desa Singoyudan memiliki website dan media sosial aktif yang berisi informasi-informasi desa dan dusun. Pengembangan yang perlu dilakukan setelah program ini antara lain pembaharuan profil dusun yang up-to-date serta pemanfaatan media sosial dalam pemberian pelayanan selain website yang telah dibuat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana. Pola kehidupan dalam masyarakat yang dipengaruhi perkembangan teknologi informasi menjadikan kejahatan lebih mudah menjangkau anak-anak, sebagai sosok yang masih rentan untuk melakukan suatu kejahatan, termasuk bagi anak penyandang disabilitas tertentu. Anak sebagai pelaku tindak pidana akan melalui tahap dalam sistem peradilan pidana anak. Salah satu tahapan yang dapat dilalui adalah diversi. Peneliti ingin mengetahui konsep diversi terhadap anak penyandang disabilitas pelaku tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat doktrinal dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undang-undang. Penelitian hukum normatif yang berpijak pada bahan hukum sekunder sebagai bahan kajiannya untuk mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis, sosiologis dan yuridis. Dalam memperdalam kajian, penelitian ini akan menganalisis beberapa kasus di beberapa Pengadilan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesimpulan penelitian ini adalah ditemukan beberapa pengaturan hukum pidana terhadap anak penyandang disabilitas. Konsep diversi terhadap anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana belum dapat dilaksanakan berdasarkan hasil penelusuran putusan tentang diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
Penyalahgunaan penggunaan internet banyak dilakukan oleh anak-anak terutama dalam aktivitas seksual. Kajian ini penting untuk dianalisis karena banyaknya anak-anak yang terjerat tidak hanya menjadi korban tetapi juga menjadi pelaku dalam aktivitas tersebut yang dikenal dengan kejahatan “seks mayantara”. Contoh dari kejahatan “seks mayantara” antara lain cyber pornografi, cyber prostitution, dan cyber sex. Penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut dapat dilihat melalui pendekatan terhadap undang-undang antara lain, KUHP, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Anti Pornografi. Melalui pendekatan normatif ditemukan bahwa penegakan hukum tersebut dapat dilihat dari penerapan sanksinya yang disesuaikan dengan batas umur anak, tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prosedur penyelesaian terhadap anak sebagai pelaku harus mengutamakan proses diversi sepanjang syarat diversi terpenuhi.
Saat ini perjudian online menjadi fenomena tersendiri terutama dikalangan mahasiswa karena menjadi sarana untuk mendapatkan uang secara instan melalui judi. Beberapa mahasiswa bahkan menjadikan perjudian online sebagai mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perjudian online di kalangan mahasiswa merupakan kebiasaan yang buruk bagi generasi masa depan Negara Republik Indonesia karena mendidik orang untuk mendapatkan dan mencari nafkah dengan cara yang tidak wajar dan membentuk pribadi pemalas. Bahkan dalam beberapa kasus banyak mahasiswa yang menggunakan uang kuliah sebagai modal untuk bermain judi tanpa memikirkan efek samping dari tindakan tersebut sekalipun perbuatan tersebut dapat membuat mereka terancam tidak bisa membayar biaya kuliah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa melakukan perjudian online. Penelitian di analisis secara yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka dan melakukan wawancara kepada pihak terkait dan analisis data dilakukan dengan dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis terdapat upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti upaya preventif, represif, kuratif, dan hingga persuasif sayangnya upaya tersebut belum mampu menanggulangi judi online dikalangan mahasiswa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi mayoritas mahasiswa melakukan perjudian online antara lain faktor sosial dan ekonomi, faktor situasional, faktor belajar, faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, dan faktor persepsi terhadap ketramnpilan. Merujuk pada faktor tersebut maka hambatan yang seringkali ditemukan dalam penanggulangan judi online seperti mahasiswa yang cenderung menutup-nutupi permasalahan judi online, mahasiswa sulit menerima nasehat, selalu merasa benar, cenderung menghindari dan menutupi kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan
The background of this research is to analyze and formulate an ideal non-penal policy to countermeasures supporter anarchism based on religious values as contained in Pancasila. This is because the problem of supporter anarchism is no longer only solved through institutional punishment but must look for other “punishment” alternatives or “causative treatment” that are more internal in nature so that supporter anarchism can restore themselves and provide support to their football club properly. Especially if the main problem of supporter anarchism is caused by a misperception of understanding the implementation of fair play football, making them unfair and uncivilized supporters. Formulating a non-penal policy can be done as an answer to the weaknesses of the criminal justice system to countermeasures supporter anarchism. The policy will be carried out based on the religious ideas contained in Pancasila which reflects the identity and character of the Indonesian nation. This goal will be achieved by using normative research based on literature and legislation review with an emphasis on secondary data processing. Based on the research, it can be concluded that there are four basic religious ideas that can be used as a basis for countermeasures supporter anarchism, namely the domestication function as a tool to limit, the personalization function as a tool to make good and caring individuals, the compensation function as a tool to limit social conflict, and the function of innovation as a tool creative function to help resolve problems or conflicts. Keywords: Religious Idea; Non-Penal Policy; Supporter Anarchism.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.