Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat di ganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Indonesia sebagai negara hukum pancasila yang demokratis memiliki kewajiban dalam perlindungan hak asasi manusia, perlindungan HAM dalam negara hukum harus termaktub dalam konstitusi ataupun hukum nasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Sebagai negera hukum pancasila HAM telah termuat dalam pancasila itu sendiri, seperti kebebasan dalam beragama dan kepercayaan. Sedangkan sebagai negara demokrasi pancasila, perlindungan HAM menjadi tujuan sekaligus prasyarat bagi berjalannya demokrasi.Kata Kunci: Negara Hukum, Demokrasi; HAM.

Partisipasi perempuan di dalam politik adalah kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Posisi perempuan sangatlah penting dalam dunia politik, keterwakilan perempuan dalam parlemen tentu melibatkan perempuan dalam kedudukan yang strategis dalam pengambilan keputusan yang berpihak kepada kaum perempuan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis nomatif. Hingga saat ini partispasi perempuan di indonesia dalam parlemen masih belum mencapai target nasional yaitu Persen keterwakilan dari laki-laki, untuk itu perlu adanya upaya dalam meningkatkan partispasi perempuan dalam pemilihan umum, mendorong kaum perempuan harus berani tampil dan memiliki kepekaaan untuk berpartisipasi dalam dunia politik sehingga hak-hak perempuan bisa diperjuangkan jika ia menduduki jabatan publik dari hasil pemilihan umum perlu dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan partispasi perempuan dalam dunia politik.Kata Kunci:  Upaya; Partisipasi; Perempuan; Pemilu.

The study discusses the ownership arrangements of employee invention in patent law system in several countries that become the members of G-20 and comparable with employee invention arrangement in patent law in Indonesia. The research approach used by normative juridical and the data used is secondary data and used qualitative analysis. The concept of setting a clear ownership of employee inventions by relying on the doctrine hired to invent or shop rights in the adoption of the patent law system in the advanced industrial countries that become G-20 members proved able to create a climate of innovative inventions by employees of the company and also donate the progress of science and technology. In Indonesia, the concept of employee inventions that have not been expressly provided in Article 12 of Patent Law of 2016 and has not yet adopted the doctrine hired to invent or shop rights gives the benefit of the employer/company to have exclusive rights to the patent and exploit freely on inventions resulting workers but on the other hand less can create a conducive climate for workers to generate innovative inventions.

In Indonesia, the Commission for the Supervision of Business Competition or Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) is granted the power according to Law Number 5 of 1999 but such a power cannot be optimally implemented. KPPU often experiences difficulties and obstacles in the process of enforcing business competition law due to a large number of business actors and uncooperative witnesses so that this hinders the process of examining cases. In particular, KPPU has lack of cooperation of involved parties during the inspection process. However, the KPPU in carrying out its authority can include the role of the Indonesian police to assist in the process of enforcing business competition law. This paper shows that the role of the Indonesian police in the enforcement of business competition law can be initiated during the investigation process if the KPPU requests assistance to present the reported party, witnesses, and expert witnesses. Until the decision is issued by the KPPU, investigators can follow up with relevant individuals that may have cases that contain criminal aspects. Keywords: Business Competition Law, the Commission for the Supervision of Business Competition, Indonesian Police

Imigrasi merupakan instansi yang berwenang menyelenggarakan pengawasan lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata guna meningkatkan sumber devisa. Sehingga pemerintah memberikan bebas visa kunjungan singkat kepada warga negara asing. Visa merupakan izin (persetujuan) untuk masuk, berwujud cap dan paraf yang dibubuhkan oleh pejabat perwakilan bersangkutan pada paspor pemohon. Orang asing yang masuk ke Indonesia memanfaatkan kemudahan bebas visa kunjungan dengan melakukan pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan batas waktu izin tinggal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai aturan hukum keimigrasian. Penelitian ini bertujuan mengkaji penegakan hukum oleh keimigrasian kepada orang asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan lewat batas waktu.  Hasil penelitian ini melihat bagaimana penegakan hukum keimigrasian bertindak sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, dengan cara pengawasan kelengkapan prosedur administratif izin tinggal kunjungan orang asing, dan menindak secara administratif kepada yang melanggar izin tinggal dengan mengenakan kepada orang asing membayar biaya beban, dan pemulangan kenegara asal.

In Indonesia, many cases that occur related to contempt of court and law enforcement have occurred. The issue of Contempt of Court in Indonesia is a problem that is both interesting and complicated in its conception and regulation. Until now, in Indonesia, no provisions specifically regulating the Contempt of Court institutions. This completed study uses a normative juridical research method that prioritizes secondary data. This research addressing the legislation governing the Contempt of Court specifically until now still does not yet exist. However, the general arrangement has happened in the Criminal Code. Contempt of Court can occur both in the courtroom and outside the trial both in criminal, civil and industrial relations cases. Increasingly expanding various actions, which can be categorizing as contempt of court in Indonesia, it is necessary to arrange Contempt of Court in the form of separate rules

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agree-ment interesting to be understood in the perspective of hard law and soft law. TRIPs Agreement justified as hard or soft law by identifying the norms in the TRIPs agreement. Parameter obligation of TRIPs agreement visible implementation and enforcement of agreement norm with full compliance to fourth of the IPR Convention for the State parties is an indicator of unconditional obligation. Parameters precision TRIPS agreement showed formulation of general obligation setting up the implementation of treaty obligations is regulated in detail and the use of ”shall” term in any norm, describe the imperative norm character and shown indicator as substantial limited of interpretation with the parties might not interpreted. Parameter delegation looked explicitly provision of implementation and enforcement agreement that put an obligation on national authorities of state parties through domestic law and its courts. Parameter obligation, precision as well as delegation showed as high indicator that the TRIPs agreement characterized as hard law.

ABSTRAKTujuan : Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan problematik dalam melakukan perlindungan hukum terhadap hak cipta motif lubeng tenun ikat troso. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris menggunakan data primer dan data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif lubeng memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan motif tenun lainnya. Perlindungan terhadap tenun troso secara keseluruhan belum diatur oleh pemerintah dan motif lubeng tenun ikat troso belum didaftarkan di Ditjen KI. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum yaitu masih banyak pengrajin dan pengusaha tenun troso yang belum memahami adanya Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan adanya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang Hak Cipta yang rendah, prosedur pendaftaran hak cipta yang berbelit-belit, dan budaya para pengrajin dan pengusaha tenun troso yang beranggapan bahwa suatu penjiplakan atau peniruan motif tenun troso merupakan suatu hal yang sudah biasa. Upaya dari pemerintah untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada para pengrajin dan pengusaha tenun ikat troso. Pemerintah diharapkan lebih kreatif dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan menambah jumlah agenda sosialisai akan pentingnya pendaftaran hak cipta kepada para pengrajin pengusaha tenun troso sehingga perajin memiliki kesadaran akan pentingnya pendaftaran hak cipta.