Basicly, The government carries out three main duties, namely: organizing government, carrying out development, and holding public services. State that is required to attend to serve every citizen and citizen to fulfill the rights and basic needs of the community under government approval, accept the mandate of the UUD NRI 1945 (Constitution of the Republic of Indonesia). Based on data or empirical facts, the fact that public services in Indonesia are still not optimal. The quality of community services that have not been optimal, determine the expectations of the community, will reduce the essence of the objectives of the government (state) to realize social welfare for all the people of Indonesia. For this reason, one of the efforts that must be done immediately in realizing good and prime public services is to optimize public information disclosure in the implementation of public services. The main key to understanding good governance is understanding the principles of good governance. Starting from these principles, a benchmark for the performance of a government will be obtained. Information disclosure is one of the important principles of good governance, which can help to realize good and excellent public service delivery. The constitutional guarantee of the right to public information disclosure agreed is contained in Article 28F of the UUD NRI 1945, then further regulated in Act Number 14 / 2008 Concerning Public Information Openness (UU KIP), related to the budget for public service needs, namely transparent, effective and efficient, accountable and accountable. Public services related to information disclosure will create good governance. Keywords: Information disclosure, public service, good governance. Abstrak Pemerintah pada prinsipnya menjalankan tiga tugas utama, yaitu: menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan menyelenggarakan pelayanan publik. Negara wajib hadir untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masayarakat dalam kerangka pelayanan publik, sebagaimana amanat UUD NRI 1945. Berdasarkan data atau fakta empiris, tercermin bahwa pelayanan publik di Indonesia masih belum optimal. Kualitas pelayanan publik yang belum optimal, sebagaimana harapan masyarakat, akan mengurangi esensi tujuan pemerintah (negara) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu salah satu upaya yang harus segera dilakukan dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan prima adalah mengoptimalkan keterbukaan informasi publik di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip yang penting dari good governance, yang dapat membantu untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan prima. Jaminan konstitusional terhadap hak atas keterbukaan informasi publik sebagaimana termaktub dalam Pasal 28F UUD NRI 1945, kemudian diatur lebih lanjut ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), menjadi dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan publik yang didasarkan pada keterbukaan informasi, akan mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Kata kunci: Keterbukaan informasi, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Abstracts The research aims to find out about developing community participation in the protection and management of the environment for sustainable national development. The research method used in this study is empirical legal research that uses a conceptual approach. The results of the study show that First, the protection and management of the environment in its area is a shared responsibility, between the government (state), the private sector and the community. One of the roles of the community in environmental activities is the supervision room. Community participation in the framework of protecting the right to a good and healthy environment is accommodated in various environmental instruments, as stipulated in the PPLH Law. Secondly, empirically the involvement of the community so far in managing the new environment is solely looking at the community as the information provider (public information) or merely limited to counseling so that activities related to the environment run unimpeded. In the future, optimizing the role of the community in protecting and managing environmental activities needs to be further enhanced by opening up a wider space of participation. Keywords: Community Participation, Environment. Sustainable Development Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan nasional berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada dasanya merupakan tanggung jawab bersama, antara pemerintah (negara), swasta dan masyarakat. Salah satu peran masyarakat dalam aktivitas lingkungan hidup adalah ruang pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam kerangka untuk melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat, diwadahi dalam berbagai instrumen lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam UU PPLH. Kedua, Secara empiris pelibatan masyarakat selama ini di dalam pengelolaan lingkungan hidup baru semata-mata hanya memandang masyarakat sebagai penyampai informasi (public information) atau hanya sebatas penyuluhan sehingga suatu kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup berjalan tanpa hambatan. Kedepan, harus dilakukan optimalisasi peran serta masyarakat dalam aktivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu lebih ditingkatkan dengan membuka lebih luas ruang partisipasi. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Lingkungan Hidup. Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintah (BPN) mempunyai kewajiban yang diperoleh secara atribusi untuk melakukan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. Kewenangan tersebut kemudian didelegasikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), selaku pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik yang berkaitan dengan tanah.Perspektif bestuurs bevoegdheid menjelaskan bahwa sumber wewenang yang diperoleh secara delegasi, maka tanggung jawab dan tanggung gugat sudah berada pada penerima delegasi (delegataris). Berdasarkan hal tersebut, maka PPAT selaku delegataris, memiliki tanggung jawab administrasi apabila terjadi mal administrasi dalam pembuatan akta otentik tersebut. Penerapan sanksi administrasi merupakan bentuk tanggung jawab yang harus diterima oleh PPAT apabila terjadi mal administrasi. Mal administrasi mengakibatkan akta cacat yuridis. Konsekuensi hukum terhadap akta PPAT yang cacat yuridis, dapat berupa terdegradasinya kekuatan bukti sempurna dari akta otentik (pelanggaran syarat formil), dan batal demi hukum atau dapat dibatalkannya suatu akta dalam hal pelanggaran syarat materiil.
The Indonesia Peatland Restoration Agency (BRGI) is established with the legal basis of Presidential Regulation Number 1 Year 2016. BRGI is founded by coordinating and facilitating peatland restoration in several regions in Indonesia. BRGI is a non-structural institution which is under responsible to the President. BRGI is a state's auxiliary organ (agency or supporting / supporting body). In authority, BRGI can expand its tasks and functions given by the Presidential Regulation or outside the Article 2 and 3 of Presidential Regulation No. 1 2016. Article 30 section (1) clearly states that BRG conducts the duties for 5 (five) years and ends on December 31st, 2020. This is further strengthened by the provision of Article 31 which states that the Presidential Regulation is valid for five years from the enactment. The President with his prerogative has the authority whether to continue the existence of the BRGI or not, even though the Presidential Regulation clearly states the expiration of the institution. Keyword: The Indonesia Peatland Restoration Agency (BRGI), authority, prerogative. Abstrak Badan Restorasi Lahan Gambut Indonesia (BRGI) didirikan dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016. BRGI didirikan dengan mengoordinasi dan memfasilitasi restorasi lahan gambut di beberapa daerah di Indonesia. BRGI adalah lembaga non-struktural yang bertanggung jawab kepada Presiden. BRGI adalah organ bantu negara (lembaga atau badan pendukung / pendukung). Dalam wewenangnya, BRGI dapat memperluas tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Peraturan Presiden atau di luar Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden No. 1 2016. Pasal 30 ayat (1) dengan jelas menyatakan bahwa BRG melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini semakin diperkuat dengan ketentuan Pasal 31 yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden ini berlaku selama lima tahun sejak berlakunya. Presiden dengan hak prerogatifnya memiliki wewenang apakah akan melanjutkan keberadaan BRGI atau tidak, meskipun Peraturan Presiden dengan jelas menyatakan berakhirnya lembaga. Kata kunci: Badan Restorasi Lahan Gambut Indonesia (BRGI), otoritas, hak prerogatif.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.