Sektor wisata berbasis nilai keislaman atau disebut halal tourism merupakan suatu terobosan baru. Sektor ini diproyeksikan akan menjadi metode dan cara bagi pelancong muslim dalam melakukan wisata perjalanan. Hal ini didasarkan pada sektor pariwisata yang tidak akan habis termakan perkembangan zaman karena sifat industri wisata yang fleksibel Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kebutuhan keluarga muslim terhadap wisata halal, untuk mengkaji dan menganalisa maqashid as shariah dari pariwisata syariah, dan mengetahui perlindungan wisata muslim melalui UU Perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Hasil dari penelitian ini adalah; 1) preferensi konsumsi bertendensi pada kemaslahatan dan kemudharatan barang dan jasa yang dikonsumsi sehingga barang yang bermaslahah lebih dipilih dari pada yang tidak ada manfaatnya dan yang mudharat perlu di hindari atau di jauh tidak perlu dijadikan pilihan konsumsi dalam keluarga. 2) Konsep pariwisata syaraiah mengandung moral dan budi pekerti yang patut, terwakili oleh nilai-nilai Islam dari produk dan layanan pariwisata syariah, dalam melaksanakan perjalanan wisata tidak hanya bertujuan untung bersenang-senang melainkan harus didasarkan pada 5 hal, meliputi; upaya melindungi agama, upaya melindungi kecerdasan dan akal, upaya melindungi kehidupan, perlindungan terhadap kekayaan; dan perlindungan bagi keturunan. 3) UU Perlindungan Konsumen merupakan alternatif hukum yang secara praktis berupaya untuk melindungi hak wisatawan meliputi implementasi ajaran islam, keamanan produk dan jasa, kejelasan produk dan jasa, pilihan kebutuhan, dan jaminan negara dalam rangka mendapatkan pelayanan produk dan jasa pariwisata syariah yang sesuai dengan ketentuan prinsip penyelenggaraan pariwisata syariah.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mekanisme/prosedur keperanteraan dalam jual beli urudh’ dari sisi syariah dan konvensional dan untuk mengetahui cara agar terhindar dari suatu akad wasathah yang mengandung unsur gharar, serta memahami hak khiyar dalam memberikan perlindungan hak bagi konsumen pengguna jasa wasith. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan comparative approach. Ditemukan bahwa terdapat kesamaan unsur pihak ketiga yang bisa berkedudukan sebagai agen/wasith sekaligus menjadi pembeli dan/atau penjual dalam transaksi jual beli urudh’ dalam mekanisme/prosedur terkait akad wasathah berdasarkan perspektif ekonomi syariah dengan perjanjian freelancer atau keagenan properti, hanya berbeda pada pengaplikasian akad saja. Dalam keperanteraan yang dilakukan di Indonesia baik yang menggunakan system konvensional maupun syariah, tetap ada potensi untuk kedua system tersebut terdapat unsur ketidakjelasan dalam perjanjian/akad, sehingga mengncam kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi urudh’. Harapanya para pihak yang berkecimpung dalam jasa keperanteraan, khusunya yang berbasis syariah,untuk menyadari urgensi kejelasan penggunaan akad wakalah atau akad samsarah, perlu diperhatikan juga penggunaan hak khiyar bagi pengguna jasa wasith dalam upaya menentukan keberlangsungan transaksi, untuk menjamin hak konsumen dan kepastian hukum dalam transaksi jual beli urudh
Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa hubungan antara perubahan sosial masyarakat dengan sistem hukum nasional dan mengidentifikasi sistem hukum modern Lawrance Friedman dalam perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan filosofis. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Hubungan antara perubahan sosial dengan sistem hukum dapat diamati melalui terbentuknya budaya hukum dalam masyarakat, perubahan sosial yang membawa dampak positif membawa masyarakat untuk lebih mawas terhadap perintah dan larangan dalam hukum sehingga menciptakan kesadaran hukum; (2) Masyarakat industri yang awalnya memiliki pola kebiasaan dan perilaku untuk memanfaatkan teknologi mesin untuk sarana memproduksi barang dalam rangka memperkaya nilai ekonomi mereka, kini sejalan dengan gagasan baru arus dimensi perubahan sosial, pelan tapi pasti telah berubah pola kebiasaanya menjadi masyarakat digital. Dengan adanya social of changes ini juga menimbulkan fenomena society forces laws. Kata Kunci: Perubahan Sosial, Sistem Hukum Abstract This study aims to analyze the relationship between social change in society and the national legal system and identify Lawrence Friedman's modern legal system in society's social change from industrial to digital. This study uses a normative research method with a philosophical approach. The results of this study are: (1) The relationship between social change and the legal system can be observed through the formation of legal culture in society. Social changes that have a positive impact bring people to be more aware of commands and prohibitions in law to create legal awareness. (2) Industrial society, which initially had a pattern of habits and behavior to utilize machine technology as means of producing goods in order to enrich their economic value, is now in line with the new idea of the flow of dimensions of social change, slowly but surely changing its habitual pattern into a digital society. These social changes also give rise to the phenomenon of society forces laws. Keywords: Social Change, Legal System
The development of ticketing system must be more dynamic to solve various problems of traffic violations. In Yogyakarta, an electronic based assessment method that began in mid-2020 managed to record 315 traffic violations, but the use of this electronic ticketing is still being rejected by some traffic users. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the use of e-traffic ticketing which is applied in the legal area of Yogyakarta city and to analyze the aspects of justice in electronic ticket fines and measures of justice in the current practice of e-traffic tickets. This study uses a juridical normative research method with a statue approach approach and a concept approach. The result of this research is that the use of electronic tickets for law enforcement and motor vehicle drivers in the legal area of Yogyakarta City shows an increase in the aspect of order. For law enforcement, people who practice bribery are minimized, while for motorists it stimulates an orderly attitude in traffic. In the concept of justice, the use of electronic ticketing has paid attention to aspects of legal justice from the procedural formal side and aspects of substantive justice.
In Law Number 37 of 2004 there are many legal vacancies, due to the lack of existing legal principles causing injustice for the parties. The legal vacuum exists because there are many legal principles that are not heeded in the drafting of the Law, so that the justice of the parties is not guaranteed.. This research aims to find the principles that should exist in the Bankruptcy Law in order to be able to guarantee the continuity of perfect law and justice for the parties. This normative research used secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. It is found that the addition of legal principles is indispensable in order to maximize the presence of the bankruptcy law in Indonesia, the principle that needs to be added to the bankruptcy law is the principle which has an element of justice that is distributive justice.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.