The Wetu Telu indigenous people in Bayan, North Lombok have the traditions of their ancestors that have Islamic nuances and their existence is recognized until now. The existence of indigenous peoples has been recognized and respected by the 1945 Constitution. However, the existence of new laws and regulations on indigenous peoples has again encountered problems that threaten their existence. The Omnibus Law which was recently passed is considered to provide a legal loophole that could displace the existence of indigenous peoples. The purpose of this research is to find out the legal problems of the threat to the existence of the Wetu Telu indigenous people and to know the concept of the Work Creation Act (Omnibus Law) in Bayan Village, North Lombok Regency, West Nusa Tenggara. This research uses juridical empirical or socio-legal research, which is a type of sociological legal research or field research that examines applicable legal provisions. The results of this study show that the normative issue of the Omnibus Law can lead to norm conflicts with other laws regarding the recognition of indigenous peoples in Indonesia.
The purpose of this research is to find out how the application of children's behavior and its influence on the customary law system of the Dayak Ngaju Tribe. The research method used is qualitative. Primary data comes from observations and interviews. Meanwhile, secondary data from previous studies were collected to support the findings. The findings reveal that there are differences in the rule of law between Islamic law and positive law and customary law of the Dayak Ngaju tribe. Islamic law regulates inheritance and inheritance rights according to lineage, positive law regulates the return of cases of adoption to civil law, and customary Dayak Ngaju law recognizes adoption.
Pekerja/buruh freelance terhadap wartawan selama ini masih belum mendapatkan perlindungan hukum terkait kesejahteraan yang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja antara wartawan freelance dengan perusahaan media merupakan hubungan industrial dengan pemberian kerja yang batasi waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Disamping itu setiap pekerja mempunyai hak untuk membuat serikat pekerja dengan tujuan untuk menyeimbangkan kedudukan antara pengusaha dengan pekerja yang cenderung lebih lemah. Permasalahan hukum terjadi ketika eksistensi serikat pekerja freelance masih dianggap bukan sebagai pekerja melainkan sebagai mitra, sehingga serikat pekerja freelance tidak ada hubungan industrial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni dengan mengkaji persoalan hukum dengan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan serta literatur tekait hukum. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian bahwa pekerja freelancemempunyai hak untuk mendirikan serikat pekerja, karenanya pekerja freelance membuat perjanjian kerja bukan perjanjian mitra dan termasuk dalam hubungan industrial. Perlindungan hukum sesuai amanat UU Ketenagakerjaan dibidang ekonomi, sosial dan teknis harus dirumuskan regulasinya secara jelas agar perlindungan bagi pekerja freelance dapat terwujud. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Serikat Pekerja, Freelance, Wartawan
ABSTRAK
Proses pembebasan tanah guna kepentingan pembangunan seringkali masih menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang timbul adalah pembebasan tanah yang terjadi di calon ibu kota baru Nusantara yang dibangun di wilayah hutan Kalimantan yang termasuk ke dalam paru-paru dunia. Hal demikian akan dikhawatirkan mengganggu ekosistem yang ada dan dapat mengganggu iklim pelestarian lingkungan. Guna menjawab problematika tersebut dalam penelitian ini digunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sehingga penelitian ini sampai pada kesimpulan setiap tanah haruslah sesuai dalam pengadaannya, baik secara pemanfaatan SDA maupun dalam penataannya.
Kata Kunci : Peruntukan tanah, Dampak lingkungan, Ibu Kota Baru
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.