Konsumsi adalah satu kegiatan ekonomi yang penting, bahkan terkadang dianggap paling penting. Dalam ekonomi konvensional prilaku konsumsi dituntun oleh dua nilai dasar, yaitu rasionalisme dan utilitarianisme. Kedua nilai dasar ini kemudian membentuk suatu prilaku konsumsi yang hedenostik – materialistik, individualistik, serta boros (wastefull). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip dasar bagi konsumsi adalah manusia akan mengkonsumsi apa saja dan dalam jumlah berapapun sepanjang : anggarannya memenuhi dan memperoleh kepuasan maksimum. Dalam Islam, konsumsi tidak seperti itu. Karena ada hal yang menjadi aturan bagaimana etika konsumsi. Untuk itu perlu kiranya diketahui bagaimanakah teori konsumi dalam Islam.
Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan pajak. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara akan sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah Negara. Sehingga sudah sepantasnya ssbagai warga Negara yang baik untuk taat membayar pajak. Pemerintah Indonesia sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Artikel ini akan membahas mengenai dampak dari pandemi covid. Pandemi covid yang melanda hampir semua Negara didunia termasuk Indonesia ini membawa dampak buruk yang sangat banyak. Seperti pembatalan penerbangan domestic dan internasional, menurunnya jumlah wisata asing yang berkunjung ke Indonesia, penurunan okupansi hotel, kehilangan sector layanan udara, kontraksi PMI Manufacturing Indonesia yang cukup dalam hingga 4,3 atau lebih rendah dibandingkan tahun lalu, meluasnya PHK menyebabkan angka pengangguran menambah, dampak inflasi sehingga merosotnya nilai tukar uang, turunnya daya beli masyarakat,berkurangnya investasi, berkurangnya ekspor dan impor. Hal tersebut juga mengakibatkan turunnya penghasilan masyarakat maupun perusahaan sehingga berdampak turunnya penerimaan dari pajak penghasilan.
Abstrak Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang peran pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mengantisipasi krisis ekonomi pada masa pandemi covid-19. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif yang digunakan untuk dapat mendeskripsikan secara mendalam mengenai peran pajak sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam praksis perpajakan nasional pada masa covid-19. Hasil penelitian ini adalah pajak berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal dengan kombinasi fungsi regulerend dan stabilitasi ekonomi untuk menjaga kondisi kontraksi dan relaksasi ekonomi nasional yang mempunyai fleksibilitas untuk penerimaan negara yang berkelanjutan; distribusi untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga stabilitasi pertumbuhan ekonomi yang mendukung pembangunan nasional merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan kebijaksanaan fiskal dalam meningkatkan daya saing investasi dan mengantisipasi pelemahan ekonomi global. Kata Kunci: Pajak, Kebijakan Fiskal, Krisis Ekonomi, Covid-19
This study aims to analyze the effect of taxpayer attitudes, taxpayer awareness, and sanctions against taxpayers, on taxpayer compliance in paying land and building taxes. The data obtained is in the form of data from the regional office of the tax directorate general. The analysis method used is descriptive quantitative r. The test results show that partially the attitude of taxpayers has no significant effect on taxpayer compliance, taxpayer awareness has a significant effect on taxpayer compliance, tax knowledge has a significant effect on taxpayer compliance, and simultaneously the attitude of taxpayers, taxpayer awareness, and tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance.
Islamic financial institutions in their operations require legislation. In addition, practitioners of sharia economics also need a fatwa from the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) to guarantee the implementation of Sharia principles in sharia financial institutions. Although the fatwa is basically an advice that can be carried out or ignored, but the DSN-MUI Fatwa if it is related to positive law, the position is the same as the doctrine that is as an amplifier in the legal ruling of a qadhi in a case. The DSN-MUI fatwa also has authority and an important role in making legislation binding, and is used as a positive law in enhancing the development of sharia economics in Indonesia. The legal aspects contained in the DSN-MUI fatwa, can be seen from the absorption of the DSN-MUI fatwa in various regulations relating to the operations of Islamic financial institutions, and have been transformed into the form of laws. Thus, the legal strength of the DSN-MUI fatwa becomes binding in the operations of Islamic financial institutions
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.