Selama hampir satu tahun terakhir, pandemi virus corona telah mengubah pola kehidupan masyarakat di berbagai bidang, termasuk perekonomian dan bisnis, sosial, politik, pendidikan dan teknologi. Di tengah pandemi saat ini, pelaku usaha baik kecil, menengah dan besar harus berpikir keras dalam menjalankan usahanya. Pemanfaatan teknologi yang dibarengi dengan pemasaran dan branding bisnis produk melalu media sosial menjadi solusinya. Tak sedikit pelaku usaha memanfaatkan media sosial Instagram untuk menjual produknya itu, akan tetapi banyak juga persoalan yang dihadapi dalam pemanfaatan jejaring tersebut. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk menganalisa sejauh mana peran media sosial Instagram sebagai media pemasaran dan branding bisnis di era pandemic covid 19 saat ini dan mengambil tempat di peternak Ikan Betta Splendens. Instagram sebagai salah satu media sosial di Indonesia yang memiliki banyak penggemar disinyalir akan membantu pemasaran dan branding bisnis kepada para pelaku usaha. Karena di era pandemi saat ini tidak hanya pengusaha kecil saja yang terkena dampak tapi juga pengusaha besar mengalami dampak kelesuan di penjualan produknya. Media sosial instagram sebagai salah satu sarana dalam melakukan promosi penjualan yang mudah dan efektif, instagram juga memiliki banyak keuntungan bagi pemasar, salah satunya adalah pemasar atau pelapak tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya promosi produk mereka, dengan begitu pelaku usaha bisa melakukan promosi sepuasnya agar produk mereka bisa menguasai pasar. Hal ini juga sebagai upaya meningkatkan penjualan produk lokal di tengah pandemic khususnya ikan Betta Splendens. Kata Kunci : Media Sosial Instagram, Media Pemasaran, Branding Bisnis
Indonesia adalah merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam (natural resources) yang menjadikan kegiatan pertambangan sebagai salah satu aspek penggerak perekonomian di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berimplikasi bagi keberlanjutan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif, yaitu dengan meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koherenen. Pelitian ini bertujuan untuk mengkaji impikasi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan green constitution. Dari kajian dan pengolahan data menghasilkan sebuah konsep, yaitu perwujudan kedaulatan lingkungan (ecocracy). Kata Kunci : Implikasi, green constitution, kedaulatan lingkungan (ecocracy), undang-undang pertambangan mineral dan batubara
Various problems faced by well drillers in carrying out drilling. The problem is the lack of understanding of well drillers in marketing well drilling services that are in accordance with today's all-digital conditions. The next problem is the well drillers who do not understand and apply occupational health and safety when drilling. The purpose of this community service is to increase the productivity of artesian well drillers in Kalisongo Village, Dau District, Malang Regency, which is carried out by the method of socializing the website as a marketing medium for well drilling services and introducing website marketing of well drilling services to well drillers and understanding the importance of implementing health and work safety. The result of our dedication is the formation of the matair.id website as a marketing medium for artesian well drilling services and the application of occupational health and safety for well drillers.
Implementation of principles for good corporate governance in a certain kind of company aims at managing and improving company's performance. In fact, those principles of corporate governance has been, so far implemented less optimally. It is due to several drawbacks. The main problems in implementing good corporate governance principles is lack of sanction for companies which do not implement them and certain kind of culture encouraging people to obey more on informal regulation such as certain custom prevailing in certain community than on formal one. To overcome those problems of good corporate implementation, it is recommended that the state and its apparatus functioning as regulator should force companies to implement principles of good corporate governance and company culture as a unity of harmonious values followed by implementing rules of law and consistent law enforcement. Corporate world as market stakeholder implements good corporate governance as basic guidance of business and community holds social control objectively and responsibly. AbstrakPenerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk mengelola perusahaan secara sehat dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam penerapannya prinsip tata kelola perusahaan kurang optimal. Kurang optimalnya dalam penerapan disebabkan adanya hambatan-hambatan. Hambatan utama dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan tidak adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakannya dan faktor budaya masyarakat yang lebih mematuhi hukum informal yang berupa kebiasaan daripada hukum formal. Rekomendasi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah negara dan perangkatnya sebagai regulator harus memaksa perusahaan untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan dan budaya perusahaan sebagai sebuah kesatuan nilai harmonis yang diiringi dengan melaksanakan peraturan perundangundangan dan penegakan hukum secara konsisten (consistent law enforcement), dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha, dan masyarakat melakukan kontrol sosial (social control) secara obyektif dan bertanggung jawab.Kata kunci: budaya perusahaan, harmonisasi, tata kelola perusahaan
Judicial decisions must have legal implications for relevant parties. PMK No. 2/PUU-XIX/2021 remains debatable between creditors and debtors because it seemingly weakens the protection of creditors' rights. Creditors cannot immediately carry out enforcement procedures that cut off the creditor's business flow because the position of the subject of fiduciary obligations is in the debtor's control, making it possible for disputes between debtors and creditors. This normative legal research was conducted using a philosophical, juridical approach covering statutory policies, conceptual and case approaches. PMK No. 2/PUU-XIX/2021 does not regulate creditor legal provisions in enforcing fiduciary securities, making it difficult for creditors to execute them. The Constitutional Court should decide to guarantee justice for all parties and provide a decision with clear content and sentence structure, so multiple interpretations will not occur. The execution of fiduciary securities during the Covid-19 pandemic should not be immediately carried out because the creditor had to follow the predetermined procedures.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.