Dalam praktek hukum perbankan, suatu bank dapat dicabut ijin usahanya dan mengalami likuidasi. Didalam proses likuidasi bank Lembaga Penjamin Simpanan berperan penting dalam menyelesaikan pengembalian dana simpanan para nasabah bank tersebut ketika bank mengalami likuidasi terkaitpembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya, Lembaga Penjamin Simpananmemiliki hak untuk menggantikan posisi nasabah penyimpan tersebut (hak subrogasi) dalam pembagian hasil likuidasi bank. Pemberian kewenangan dan hak tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan tingkat pemulihan (recovery rate) bagi Lembaga PenjaminSimpanan, agar keberlangsungan program penjaminan simpanan dapat terus dijaga.Lahirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menandai babak baru sistem perbankan nasional. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan ini tidak bisa dilepaskan dari upaya peningkatan stabilitas sektor keuangan dan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Penelitian inidifokuskanpada peran dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk menjamin, melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai nasabah bank dalam likuidasi bankdalam hukum perbankan.
The establishment of an arbitration institution as an institution or forum for resolving disputes outside the court is not a result of people's distrust of the current judiciary. In its development, the Arbitration Institution is not only a national issue, but it is seen from its historical development Arbitration institutions become an international issue. On the basis of these international laws, countries that have an interest in arbitration institutions have their own institutions: 1) The International Chamber of Commerce (ICC); 2) The International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID); 3) United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL / UAR).Act number 5, 1958 is an agreement on the convention on the Settlement of Disputes between States and Foreigners concerning Investment (convention on settlement of investment disputes between State and National of Other States). This convention is also called the World Bank Convention. Presidential Decree (KEPPRES) No. 34, 1981 which regulates the Ratification of the Convention on Recognition and enforcement of the foreign Abitral Award (New York Convention 1958). At present Indonesia has Act number 30, 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution becomes the legal basis for alternative dispute resolution outside the Court. The Indonesian National Arbitration Board can be used as a forum for resolving business disputes with written agreements agreed upon by the parties to the dispute under the Act.Then it becomes another problem, how is the legal force of execution (execution) of the arbitration institution's decision? the implementation of the arbitration award based on articles 59 through article 64 of Law No. 30 of 1999 involves a court institution to carry out a decision (execution), what if there is a third party lawsuit/resistance (derden verzet) to the execution? how can legal certainty be applied in the implementation of the arbitral institution's decision? how is the implementation of foreign arbitration decisions in Indonesia and vice versa, how can Indonesian arbitral awards be implemented in other countries?
Tujuan dari penelitian ini adalah guna menyediakan pemahaman mengenai sengketa pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artikel ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Secara lebih lanjut, para penulis menyediakan pembahasan dari artikel ini dengan menyatakan bahwa terdapat dua jenis forum penyelesaian sengketa pertanahan. Forum yang pertama dikenal sebagai forum non-adjudikasi yang terdiri dari mediasi, konsiliasi, konsultasi, dan fasilitasi. Sedangkan, forum yang kedua terbagi menjadi dua sub-klasifikasi yaitu adjudikasi dan non-adjudikasi. Metode adjudikasi tersebut terdiri dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri terhadap sengketa kepemilikan tanah, dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan tata usahanegeri mengenai keabsahan sertifikat tanah. Selain itu, sub-klasifikasi kedua dari metode adjudikasi ini dilakukan melalui penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase yang dapat diterapkan terhadap perjanjian arbitrase dengan objek berupa tanah.
The bank's activity as an intermediary is to collect and distribute funds in the form of credit. Creditors in providing credit to debtors adhere to the principle of prudence, because creditors are faced with credit risk. For this reason, banks in providing credit to debtors have several conditions that must be met, including the existence of guarantees, both material (material) and immaterial (individual) guarantees. One form of individual guarantee is a guarantor (borghtoct), which is found in the case of the Supreme Court's Decision on Bankruptcy and PKPU. The research method used is normative research with a statutory approach. The results of the study found that the petitioned bankruptcy case was rejected or at least declared unacceptable because the PKPU applicant did not have legal standing because the facility agreement underlying the debt was legally invalid and therefore null and void, as well as the company guarantee deed as well as the legal limit.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya eksploitasi penggunaan aplikasi youtube dan facebook sehingga marak pula eksploitasi karya musik yang terjadi dengan tidak sepengetahuan oleh pencipta atau pemegang hak ciptanya. Hal ini lah yang menjadi pengaruh negatif dari teknologi ini sehingga dapat menghilangkan hak-hak ekonomi dari para pencipta dan pemegang hak cipta. Bentuk penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah bentuk penelitian diagnostik, artinya metode penelitian diagnostik merupakan metode penelitian yang dirancang dengan menuntun seorang peneliti ke arah suatu tindakan, sehingga dengan metode penelitian ini peneliti akan di arahkan pada sebab-sebab timbulnya suatu gejala. Hasil penelitian ini Secara khusus pelindungan yang dibutuhkan oleh para insan seni dan dalam dunia industri musik ini adalah pelindungan terhadap hak ekonomi dan pelindungan terhadap hak moral. Adanya kesenjangan ekonomi yang terlihat di dunia industri musik ini terhadap para pencipta lagu sebagai pemegang hak cipta lagu dibandingkan dengan ketenaran lagu yang diciptakan, yang artinya lagu yang diciptakannya sangat diminati oleh masyarakat dan diputar atau diperdengarkan di berbagai tempat secara berulang-ulang. Jika suatu karya cipta di katakan adalah sebuah kekakayan yang berkaitan dengan ekonomi, sebagian besar penggunaan lagu atau musik tersebut selalu disertakan dengan aktivitas ekonomi (Nainggolan, 2016). Seharusnya para pencipta lagu dapat menikmati kekayaan intelektualnya yang mana objek kekayaan intelektual (lagu/musik) tersebut begitu disenangi oleh masyarakat lain. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual, dimana objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya eksploitasi penggunaan aplikasi youtube dan facebook sehingga marak pula eksploitasi karya musik yang terjadi dengan tidak sepengetahuan oleh pencipta atau pemegang hak ciptanya. Hal ini lah yang menjadi pengaruh negatif dari teknologi ini sehingga dapat menghilangkan hak-hak ekonomi dari para pencipta dan pemegang hak cipta. Bentuk penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah bentuk penelitian diagnostik, artinya metode penelitian diagnostik merupakan metode penelitian yang dirancang dengan menuntun seorang peneliti ke arah suatu tindakan, sehingga dengan metode penelitian ini peneliti akan di arahkan pada sebab-sebab timbulnya suatu gejala. Hasil penelitian ini Secara khusus pelindungan yang dibutuhkan oleh para insan seni dan dalam dunia industri musik ini adalah pelindungan terhadap hak ekonomi dan pelindungan terhadap hak moral. Adanya kesenjangan ekonomi yang terlihat di dunia industri musik ini terhadap para pencipta lagu sebagai pemegang hak cipta lagu dibandingkan dengan ketenaran lagu yang diciptakan, yang artinya lagu yang diciptakannya sangat diminati oleh masyarakat dan diputar atau diperdengarkan di berbagai tempat secara berulang-ulang. Jika suatu karya cipta di katakan adalah sebuah kekakayan yang berkaitan dengan ekonomi, sebagian besar penggunaan lagu atau musik tersebut selalu disertakan dengan aktivitas ekonomi (Nainggolan, 2016). Seharusnya para pencipta lagu dapat menikmati kekayaan intelektualnya yang mana objek kekayaan intelektual (lagu/musik) tersebut begitu disenangi oleh masyarakat lain. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual, dimana objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia
Pidana tambahan adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama. Kebiri kimia merupakan salah satu contoh dari pidana tambahan yang ada di Indonesia, kebiri kimia merupakan tindakan penyuntikan cairan kimia dimana menyebabkan hormon testosteron melemah dan dapat menimbulkan kerusakan pada fungsi organ tubuh yang lainnya. Diperbolehkannya kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat karena dianggap tidak menghargai kesempatan manusia untuk mempertahankan kehidupannya dan keturunannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari tujuan pemidanaan dan hak asasi manusia (HAM) dan bagaimana penerapan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.