Public participation is intended the idea of forming laws and regulations does not always have to come from the power holders only, but can emerge from the society. This paper aims to determine the impact of the Constitutional Court’s decision Number 91/PUU-XVIII/2020 on the formation of laws in Indonesia, especially in accommodating public participation which is limited to two main issues. First, how is the form of expanding the meaning of public participation in the Constitutional Court’s decision Number 91/PUU-XVIII/2020. Second, what is the impact of expanding the meaning of public participation in the formation of laws. This doctrinal legal research uses secondary data. The results of the study show that the form of expanding the meaning of public participation in the Constitutional Court’s decision Number 91/PUU-XVIII/2020 is carried out in a meaningful way, by providing guarantees of participation for affected communities and the impact of expanding the meaning of public participation in the formation of laws, namely changing the paradigm of law formation, improvement of regulations and strengthening of public participation as a basis for formal testing.
Bawaslu has one function, namely to supervise and prevent violations in elections. The existence of Bawaslu has an important meaning in avoiding the occurrence of election violations through efforts to enforce election law. This research uses sociological juridical research method, which is done by studying primary data and secondary data. The primary data referred to is obtained directly from the field by conducting interviews with informants who are related to the discussion. From the research conducted, it can be understood that the model of law enforcement by Bawaslu in simultaneous elections in West Sumatra Province is carried out through the settlement of administrative violations, the settlement of violations of the code of ethics, and the settlement of election crimes. Meanwhile, the application of the ideal model of electoral law enforcement is carried out by the method of preventing violations and taking action against violations and disputes in the election process.
Peraturan Walikota (Perwako) Padang Nomor 49 Tahun 2020 mengatur tentang teknis pelaksanaan protokol kesehatan yang diterapkan pada lokasi-lokasi tertentu. Dalam hal penegakan hukum atas protokol kesehatan tersebut, pada Perwako Padang Nomor 49 Tahun 2020 dijelaskan secara eksplisit bahwa penegak hukum yang berwenang dalam menjalan penegakan hukum protokol kesehatan adalah Satpol PP, dan dapat didampingi oleh Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, dan Polri. Pada Pasal 36 ayat (2) Perwako Padang Nomor 49 Tahun 2020, mengatur tentang pola kehidupan baru dalam bentuk protokol kesehatan pada kegiatan sosial dan budaya. Namun persoalannya tidak disebutkan mekanisme penjatuhan denda kepada pelanggar. Berdasarkan itu, pertanyaan yang muncul adalah apakah ada ketentuan dalam bentuk aturan pelaksana tentang pemungutan denda administratif tersebut sehingga dapat dilaksanakan oleh Satpol PP dan apakah satpol PP memang memiliki wewenang dalam penjatuhan dan pemungutan sanksi administratif tersebut. Metode penelitian dalam riset ini ialah yuridis sosiologis. Dari hasil riset yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Satpol PP memiliki kewenangan untuk penjatuhan sanksi administrasi bagi yang melakukan pelanggaran terhadapat protokol kesehatan. Disamping itu, penjatuhan sanksi adminitrasi tersebut menunjukkan bahwa hukum tersebut bekerja di masyarakat, mengatur masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan. Proses bekerjanya hukum tersebut muncul karena adanya mobilisasi hukum.
Penyandang disabilitas memiliki hak, kedudukan dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Berdasarkan data potensial pemilih pemilu (DP4) bulan desember tahun 2018 bahwa penyandang disabilitas di Sumatera Barat sebanyak 9.172 jiwa. Besarnya jumlah disailitas dapat memberikan peluang akan kecurangan dalam pemilihan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan hak pilih bagi disabilitas khususnya di provinsi Sumatera Barat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu serentak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Sumatera Barat dilakukan dengan melakukan pendataan, sosialisasi dan memberikan akses. Kendala dalam pemenuhan hak pilih yaitu paradigma keluarga, paradigma petugas dan minimnya data disabilitas.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.