Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) adalah teori yang dikemukakan oleh Venkatesh, et al. (2003). UTAUT memiliki empat kostruk utama yaitu 1) ekspektansi kinerja (performance expectancy), 2) ekspektansi usaha (effort expectancy), 3) pengaruh sosial (social influence), dan 4) kondisi-kondisi pemfasilitasi (facilitating conditions). Model ini digunakan untuk meneliti Implementasi Aplikasi SIMPeL dalam proses pengadan langsung. Aplikasi SIMPeL di bangun oleh LPSE Kementerian Keuangan untuk menfasilitasi proses pengadaan langsung. Penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan penggunaan Aplikasi SIMPeL dengan menggunakan model UTAUT. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori. Data diperoleh dari responden para pihak yang terkait dalam pengadaan langsung dengan menyebarkan kuisioner tertutup. Besarnya sampel sejumlah 160 responden dianalisis dengan metode Partial Least Square (PLS) menggunakan software smartPLS. Berdasarkan analisis data diperoleh hasil sebagai berikut Ekspektasi kinerja (Performance Expectancy) dan Ekspektasi usaha (Effort Expectancy) mempengaruhi perilaku penggunaan Aplikasi SIMPeL melalui faktor Tingkat minat penggunaan aplikasi SIMPeL (Behavioral Intention). Sedangkan Tingkat minat penggunaan aplikasi SIMPeL (Behavioral Intention) dan Kondisi-kondisi Pemfasilitasi (Facilitating Conditions) mempengaruhi langsung perilaku penggunaan Aplikasi SIMPeL. Faktor sosial (Social Influence) tidak mempengaruhi minat penggunaan aplikasi SIMPeL (Behavioral Intention) dan penggunaan Aplikasi SIMPeL. Selain itu faktor kondisi-kondisi pemfasilitasi (Facilitating Conditions) mempunyai pengaruh sedang sedangkan yang lain kecil.
This research based on the many problematic rural banks (BPR) in Indonesia and had declared as failing banks those their business licenses had revoked by the bank supervisory authority. This paper aims to explain the conditions that occurred in the last years of a BPR before experiencing failure and to analyze the causes of this condition based on interviews with practitioners who had taken handle failed bank resolutions and references and financial indicators in the BPR. The bank condition is seen based on the financial reports for the last two years submitted by the BPR to the bank supervisory authority. This research was conducted by conducting interviews, studying literature, and analyzing the main financial ratios of banks by taking a sample of 31 rural banks whose business licenses had been revoked by the bank supervisory authority. The concluding of this study is mismanagement is the main factor that has impacted increasing of Non-Performing Loan (NPL), Operating Expense to Operating Income (OEOI), and Loan to Deposit Ratio (LDR), it Also has consistently decreasing Capital Adequacy Ratio (CAR) and Return on Asset (ROA).
<p><em>Penelitian ini bertujuan menjelaskan apakah pelanggaran etika menjadi penyebab fraud dan kegagalan bank yang terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia menurut perspektif auditor yang pernah melakukan penugasan audit di bank dalam likuidasi. Penelitian ini mengambil sampel 9 (Sembilan) auditor yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk memberikan informasi dan fakta-fakta yang terjadi sesuai hasil audit yang dilakukan di BPR dalam likuidasi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa</em><em> Prosedur audit utama yang dilakukan auditor dalam audit neraca penutupan (NP) yang dapat mengetahui dan/atau membuktikan adanya pelanggaran etika di Bank Perkreditan Rakyat adalah prosedur konfirmasi. Sedangkan pelanggaran etika menjadi penyebab utama terjadinya kegagalan bank adalah buruknya tata kelola BPR. Pelanggaran etika yang bersifat administratif maupun bukan administratif menjadi penyebab yang kuat terjadinya fraud dan kegagalan bank. Namun demikian pelanggaran etika bukan penyebab langsung terjadinya fraud di BPR, karena pelanggaran etika dapat bersifat administratif yang tidak menyebabkan terjadinya fraud. Fraud muncul tidak semata-mata karena pelanggaran etika namun dapat disebabkan hal lain yang bukan termasuk pelanggaran etika. </em></p><p><strong>Kata Kunci</strong>: Etika, Kegagalan bank, Audit Bank Dalam Likuidasi</p>
Penelitian ini bertujuan menjelaskan pencatatan provisi yang dilakukan oleh otoritas penjamin simpanan sesuai standar akuntansi keuangan guna mengakui adanya kewajiban seperti klaim penjaminan simpanan nasabah penyimpan dan/atau gugatan hukum oleh nasabah/pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi otoritas tersebut sebagai penjamin simpanan nasabah dan resolusi bank. Penelitian ini mengambil Lembaga Penjamin Simpanan sebagai otoritas penjamin simpanan di Indonesia menjadi objek studi melalui wawancara kepada dua orang praktisi akuntansi yang membantu LPS dalam menyusun kebijakan akuntansi LPS dan satu orang pegawai LPS yang menangani fungsi akuntansi. Metodologi dalam penelitian ini adalah kualitatif dan sifat penelitian ini deskriptif analisis (analysis descriptive). Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa pencatatan akuntansi LPS dalam pembayaran klaim nasabah mengacu kepada PSAK dan memenuhi syarat untuk mencatat provisi sepanjang seluruh kondisi yang disyaratkan oleh PSAK telah terpenuhi. Provisi yang dicatat LPS tidak menggunakan PSAK 62: Kontrak Asuransi namun berdasarkan pada PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi. Provisi diakui LPS untuk mencatat: (1) Pembayaran klaim Penjaminan nasabah bank yang dilikuidasi dan (2) gugatan hukum kepada LPS yang berpotensi besar (probable) menimbulkan provisi karena kemungkinan besar terjadi sumber daya keuangan yang keluar pada masa mendatang (dalam waktu 12 bulan kedepan)
Digital transformation is the government's main concern which represented by technology and social media-based services. This concept also adapted to civil servant development and training programs which becomes the main task for Widyaiswara. This study aims to describe the widyaiswara's competencies, appropriate digital and social media, and the collaborative patterns of training institutions in the digital era. The research is descriptive, and analyze using the literature review method. The result shows us five major competencies which are important, namely: information and data literacy, communication and collaboration, digital content creation, digital security, and technical problem-solving. The user also needs to choose the right digital and social media platform since the usage of those by training institution tend to increase efficiency and, moreover, government income sources. There are several recommendations for widyaiswara from this research, such as: the need to increase digital competency, the need of ethical code in a digital era, and the need for regulation that possible government to get revenue from social media.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.