The Ministry of ATR/BPN organizes land registration innovations based on the national strategic program, namely PTSL. The implementation of PTSL aims at accelerating land registration in a fair and equitable manner, including anticipating disputes in the field of utilization and spatial planning. One important issue is the dispute over road access. The Land Office of Bekasi Regency applies a policy of implementing servituut rights in land registration activities as an anticipation of disputes related to road access. This research was conducted to understand the implementation of servituut rights as the actualization of the social function of land in the PTSL program at the Bekasi Regency Land Office. This study uses empirical legal research methods. The results of the research show that the implementation of the servituut rights policy is motivated by the dualism of road status, the existence of regional development and land acquisition, and the relatively high land value. The implementation of the policy has undergone a change in meaning, from restrictions on land use to the obligation to surrender some land rights. For PTSL participants who agree to give up part of their rights for roads, the administration of the transfer of rights is carried out in a Declaration Letter on Land Boundaries and Land Areas. For those who disagree, the plot of land is included in the K3 category and a land register is made.
: The right through the yard of another is a form of social function of land rights that reflected in Article 6 of the UUPA. The social function of land rights itself tends to shift toward individual concepts, leading to the non-fulfillment of the social function of land rights. This can lead to disagreements, such as disputes over road access of yard. This study aims to determine the problems encountered in the settlement of access of yard disputes and the pattern of settlement through Mediation, State Administrative Court and General Courts. The research method used is empirical law research method with case approach done to 3 (three) cases related to access of yard disputes. The results showed that the problems faced in the settlement of access of yard disputes is the lack of detailed regulations on the dedication of the yard, and the unoptimal implementation of the provisions related to the access of yard in the first land registration. In relation to its implementation, dispute settlement through Mediation can be said to solve the problem more thoroughly than the handling of disputes through the judiciary, especially related to the maintenance of land registration data. Keywords : Dispute Resolution, Access of Yard, Social Function of Land Rights Intisari : Hak melalui pekarangan orang lain merupakan salah satu wujud fungsi sosial hak atas tanah yang jiwanya tercermin dalam Pasal 6 UUPA. Fungsi sosial hak atas tanah sendiri cenderung mengalami pergeseran menuju konsep individual, yang berujung pada tidak terpenuhinya fungsi sosial hak atas tanah. Hal tersebut dapat memicu perselisihan, seperti sengketa mengenai akses jalan bidang tanah pekarangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan serta pola penyelesaiannya melalui Mediasi, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus yang dilakukan terhadap 3 (tiga) kasus terkait sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan adalah belum tersedianya peraturan detail mengenai pengabdian pekarangan, serta belum optimalnya pelaksanaan ketentuan terkait akses jalan bidang tanah pekarangan pada pendaftaran tanah pertama kali. Terkait pelaksanaannya, penyelesaian sengketa melalui Mediasi dapat dikatakan menyelesaikan masalah secara lebih tuntas dibandingkan dengan penanganan sengketa melalui lembaga peradilan, terutama terkait dengan pemeliharaan data pendaftaran tanahnya. Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan, Fungsi Sosial Hak Atas Tanah
This study aims to determine the implementation and obstacles in HT-el registration at the Pekanbaru City Land Office, because the Pekanbaru City Land Office is one of the pilot projects for HT-el services. This study uses empirical legal research methods using primary data in the form of interviews with PPAT, the Bank as creditors and the Land Office. The results showed that the registration of HT-el at the Pekanbaru City Land Office has not entirely gone according to procedure. Problems with account registration, technical registration and data validation are obstacles in registering Mortgage Rights with the HT-el system at the Pekanbaru City Land Office. Several things that must be considered are the need for system improvement to make it smoother, socialization and evaluation to HT-el users, and data validation at the Pekanbaru City Land Office that need to be increased to 100% to support HT-el services and other electronic services in the future. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan dan hambatan dalam pendaftaran HT-el di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, karena Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai salah satu pilot project untuk layanan HT-el. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengunakan data primer dalam bentuk wawancara kepada PPAT, Bank sebagai kreditur dan Kantor Pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran HT-el di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru belum seluruhnya berjalan sesuai prosedur. Permasalahan pendaftaran akun, teknis pendaftaran dan validasi data menjadi hambatan dalam pendaftaran Hak Tanggungan dengan sistem HT-el di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. beberapa hal yang harus dipertimbangkan adalah perlunya perbaikan sistem agar lebih lancar, sosialisasi dan evaluasi kepada pengguna HT-el, dan validasi data di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru perlu ditingkatkan menuju 100 % untuk menunjang pelayanan HT-el dan pelayanan elektronik lainnya dikemudian hari.
PTSL is essentially welcomed by Indonesian people because it’s cheaper, but not all villages are enthusiastic to PTSL program because some villages refuse to follow the program, including Taruba Village, Sahu Sub-district, West Halmahera Regency. The purpose of the present study was to determine the factors causing rejection to PTSL program in Taruba Village and solutions for rejection to PTSL to avoid similar thing in the future. The research method was qualitative research method with descriptive approach. Based on the research result, the factors causing the rejection were: (1) people refused to divide/split their lands although the lands exceed the maximum registration limit; (2) PTSL fee is considered high if they had to divide/split the land, while the economic situation was poor; (3) there was internal village issue due to differences in political views. Solutions for PTSL rejection are: (1) issuing local regulation; (2) charging the entire or part of PTSL cost to APBD; (3) making legal agreement.Keywords: PTSL, SKB of 3 Ministers, Cost, Rejection. Intisari: Pelaksanaan PTSL pada dasarnya mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia karena biayanya yang lebih murah, namun ternyata tidak semua desa antusias pada program PTSL karena masih terdapat desa yang menolak untuk mengikuti program ini, salah satunya yaitu Desa Taruba Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penolakan program PTSL di Desa Taruba serta solusi untuk mengatasi penolakan PTSL sehingga kedepannya tidak terjadi hal serupa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui bahwa yang menjadi faktor penyebab penolakan yaitu: (1) masyarakat menolak untuk membagi/memecah bidang tanah mereka, sementara luas tanah mereka melebihi batas maksimum yang dapat didaftarkan; (2) biaya persiapan PTSL yang dianggap besar terutama ketika dilakukan pemecahan/pembagian tanah mereka, sementara kondisi ekonomi mereka terbilang rendah; (3) adanya masalah internal desa dimana perbedaan pandangan politik menjadi penyebabnya. Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi penolakan PTSL yaitu: (1) perlu diterbitkan peraturan daerah; (2) seluruh atau sebagian pembiayaan PTSL dapat dibebankan dalam APBD; (3) dilakukan perjanjian yang sah.Kata Kunci: PTSL, SKB 3 Menteri, Biaya, Penolakan.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.