This research is a Socio-Legal Analysis of the Role of Customary Institutions in Resolving Land Conflicts in Customary Forests in the Merauke Regency Region, while the problems to be studied are about how the position of customary forests belonging to the Marind customary community in the Merauke Regency area is in the perspective of legislation and how the process of transitioning customary forest land by the Marind indigenous people in the Merauke Regency area. The purpose of this study was to find out how the position of the customary forest belonging to the Marind customary community in the Merauke Regency area is in the perspective of legislation and to find out the process of resolving forest land conflicts by the Marind customary community in the Merauke Regency area. The research method used in this research is Juridical Sociolegal. This research is a study that looks at law through a combination of normative analysis (legal norms, juridical) and non-legal science approaches. Based on the Papua Province Perdasus Number 23 of 2008 concerning the Ulayat Rights of Indigenous Law Communities and Individual Rights of Indigenous Peoples to the Land of the Indigenous Peoples, Marind Imbuti, the owner of customary land in the Veterans area of Merauke Regency, does not own customary forest, but owns land or customary forest. The process of transitioning the Ulayat Forest belonging to the Marind Imbuti customary community inhabiting the Merauke Regency area must go through the Customary Process and Administrative Process, both of which are quite strict and selective.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi di Kabupaten Merauke dan mengetahui upaya penanggulangan praktik prostitusi di Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di Polres dan Dinas Sosial Kabupaten Merauke dengan mengambil berkas untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi praktik prostitusi. Selain itu penulis juga langsung melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan praktik prostitusi yaitu mucikari dan pekerja seks komersial (PSK). Hasil penelitian yang diperoleh penulis, antara lain: 1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi di Kabupaten Merauke adalah faktor ekonomi, keluarga, pendidikan, lingkungan, dan sakit hati. 2. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi praktik prostitusi adalah upaya preventif dan upaya represif.
Pengangkatan anak merupakan peristiwa hukum yang lazim terjadi di Indonesia, termasuk pada masyarakat Suku Malind di Kabupaten Merauke. Namun ada hal yang unik dalam Suku Malind dimana terdapat ritual pengangkatan anak yang berasal dari Suku Malind yang telah dewasa, bahkan telah menikah, yang biasa dikenal sebagai anak adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak adat menurut hukum adat Suku Malind dan untuk mengetahui implikasi yang terjadi sehubungan dengan pengangkatan anak tersebut. Hasil dari penelitian ini mendapat hasil (1) Pelaksanaan pengangkatan anak adat pada Suku Malind dilakukan dengan ritual adat yang berlangsung semalam suntuk dan diakhiri dengan pengukuhan dari ketua adat yang mana diberi nama dan marga Malind dan sebidang tanah dari tanah marga untuk dimilikinya. (2) Implikasi dari pengangkatan anak adat tersebut menciptakan hak dan kewajiban bagi anak adat dalam statusnya sebagai anggota masyarakat adat Malind dan mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan antara anak adat tersebut dengan suku sebelumnya.
Terdapat beberapa sistem pemerintah di dunia, yaitu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, semi presidensial, liberal, demokrasi liberal, dan komunis. Perbedaan penerapan sistem pemeritahan antarnegara disebabkan oleh banyak hal, seperti kondisi sosial budaya dan politik yang berkembang di negara yang bersangkutan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah menambah literasi terhadap ilmu perbandingan hukuam tata negara dan juga mengetahui bagaimana dan dimana letak perbedaan, persamaan perbandingan antara Indonesia dengan Jepang. Metode menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang tinjauannya memfokuskan diri pada ketentuan hukum positif untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pembahasan dalam artikel ini menunujukkan sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presindensil sedangkan sistem pemerintahan Jepang yang menganut sistem parlementer. Konstitusi keduanya sama-sama rigid dan flexibel. Hanya saja kalau Indonesia secara perubahan Indonesia sudah mengalami empat kali amandemen sedangkan Jepang belum pernah sejak. Dalam hal ini harus diakui Jepang sangat rigid dari pada Indonesia. Tetapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan amandemen; Jepang punya kemiripan dengan Indonesia dalam hal bentuk negara yaitu negara Kesatuan; Lembaga Perwakilan. Sistem perwakilan Jepang menganut strong bicameral. Sedangkan Indonesia menganut soft bicameral; Bentuk Pemerintahan negara Jepang adalah Monarkhi Konstitusional. Sedangkan Indonesia adalah Republik; Masyarakat negara Jepang sangat berbeda dengan masyarakat negara Indonesia dari kepercayaan terhadap agama dan juga terkait dengan kebiasaan. Penulis menyarankan agar menjadikan tolok ukur untuk masyarakat di Indonesia bisa mencontoh kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat di Jepang yaitu, tingkat kesadaran cukup tinggi terhadap peraturan-peraturan.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.