Tindak pidana korupsi adalah extra ordinary crime, yakni tindak pidana yang memerlukan keterlibatan banyak pihak, cara yang tidak biasa dan melibatkan komitmen dari masyarakat. Salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi adalah melalui pemberian contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi serta strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi dan integritas dan nilai-nilai antikorupsi. Sehubungan dengan pengawasan pada penggunaan anggaran negara melalui dana desa, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis hambatan dalam penerapan pencegahan korupsi pada penggunaan dana desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksploratif dengan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perwujudan pencegahan korupsi pada penggunaan dana desa pada Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa {PMD)dan Pemerintah Desa Suci, Desa Yosowilangun dan Desa Giri pada Pencegahan korupsi adalah pertama, pemahaman yang rendah mengenai gerakan anti korupsi berupa pemenuhan unsur monitoring dan evaluasi, pemenuhan dokumen saat perencanaan dan pelaksanaan dan administrasi kegiatan. Kedua, bentuk pencegahan korupsi adalah dengan munculnya rasa ketakutan untuk melakukan pelanggaran pada peraturan pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut. Ketiga, pembahasan mengenai Pencegahan korupsi seakan-akan merupakan kajian yang baru dan tabu untuk diadakan pembahasan lebih lanjut.
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan strategi pembangunan ekonomi Indonesia, dengan sebuah target akan mapannya perekonomian bangsa. Hal ini merupakan konsekuensi negara dunia ketiga termasuk Indonesia yang terlibat dalam dinamika pasar bebas. Disisi lain MP3EI sangat kental penghambaannya terhadap kapitalisme, dan dalam praktiknya banyak menimbulkan masalah, khususnya masalah lahan dan para petani pemilik lahan. Salah satu kasus yang diangkat dalam tulisan ini adalah pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta yang dikaji dari perspektif viktimologi dan penulis membahas permasalahan ini dengan menggunakan parameter hasil Kongres PBB ke VIII di Havana, Kuba yang menyatakan bahwa pembangunan itu bisa bersifat kriminogen dan viktimogen. Dari pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pembangunan NYIA memenuhi ketegori pembangunan yang bersifat kriminogen dan viktimogen. Pembangunan NYIA telah terjadi cacat administrasi yang berhubungan dengan AMDAL sehingga termasuk pembangunan yang tidak direncanakan secara rasional atau direncanakan secara timpang, tidakmemadai/tidak seimbang. Pembangunan NYIA juga melanggar Hak Asasi Manusia ditambah lagi peraturan yang berkaitan dengan pembangunan ini tidak memadai dalam melindungi kesejahteraan masyarakat atas nama pembangunan, maka pembangunan NYIA tersebut merupakan pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral dan tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral.Kata Kunci : Pembangunan, Viktimologi, Administrasi, Hak Asasi Manusia
Efforts to reform the criminal procedural law continue to be carried out, by introducing many new concepts such as preliminary examination, expansion of the opportunity principle to the concept of a “jalur khusus” which is similar but not the same as the plea-bargaining concept applied in common law countries, especially the United States. The concept of this “jalur khusus” is understood to encourage the creation of an effective and efficient criminal justice system so that the principles of simple, fast, and low-cost justice can be realized. Of course, this new concept still needs to be studied its advantages and disadvantages. By using normative juridical research methods, this study aims to examine the challenges in applying the concept of “jalur khusus”s as stipulated in the RKUHAP. From this research, it can be seen that in addition to the ambiguity of the proceedings and the provisions on the maximum limit of punishment, what needs to be criticized is the parameters of the judge's belief in determining the truth of the defendant's confession and also the unregulated role of the victim in the “jalur khusus” mechanism.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.