Sistem keadilan pemilu telah dibangun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal itu ditandai dengan diaturnya seluruh prosedur pelaksanaan tahapan pemilu dan mekanisme penanganan pelanggaran atau sengketa pemilu. Penyelesaian pelanggaran pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Dalam menyelesaikan pelanggaran dan sengketa, Bawaslu berwenang menerbitkan putusan yang bersifat final. Dengan wewenang tersebut peran Bawaslu diperkuat dalam kerangka penegakan hukum untuk keadilan pemilu. Kajian ini hendak menelaah bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan, khususnya di Sumatera Barat. Dipilihnya Sumbar karena provinsi ini menjadi salah satu daerah yang rawan dari aspek penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Selain itu, di Sumbar juga terjadi peningkatan jumlah kasus yang ditangani Bawaslu pada Pemilu 2019 dibandingkan 2014. Terkait hal itu, masalah yang hendak dijawab adalah bagaimana penegakan hukum pemilu dilaksanakan Bawaslu dalam rangka mewujudkan keadilan pemilu, khususnya dalam penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu. Masalah tersebut dijawab menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengandalkan bahan hukum berupa putusan pengadilan dan putusan Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam kajian ini disimpulkan bahwa sistem keadilan pemilu telah dijalankan dalam proses penanganan pelanggaran dan sengketa oleh Bawaslu di Sumatera Barat. Hal itu ditandai dengan diprosesnya setiap laporan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana dan sengketa pemilu berdasarkan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian, beberapa kelemahan yang ditemui masih mengganjal cita perwujudan keadilan pemilu secara lebih optimal.The electoral justice system has been established in Law Number 7 of 2017. It is marked the electoral justice system has been established in Law Number 7 of 2017. It is marked by the regulation of all procedures for implementing the election stages and the mechanism for handling election violations or disputes. The settlement of violations and election disputes is carried out by Election Supervisory Body (Bawaslu). In resolving violations and conflicts, Bawaslu has the authority to issue final decisions. With this authority, the role of Bawaslu is strengthened in the framework of law enforcement for election justice. This study would like to examine how this authority is exercised, especially in West Sumatra. West Sumatra has chosen because this province has become one of the most vulnerable areas in terms of organizing free and fair elections. Furthermore, there has also been an increase in the number of cases handled by Bawaslu in the 2019 elections compared to 2014 in West Sumatera. Therefore, how election law enforcement is carried out by Bawaslu to realize electoral justice, particularly in handling election violations and disputes. This article using normative legal research methods by relying on legal materials in the form of court decisions and decisions of the Bawaslu in province and city. In this study, it was concluded that the electoral justice system had implemented in the process of handling violations and disputes by Bawaslu in West Sumatra. All complaint report indicated it, i.e., administrative offenses, alleged criminal acts, and election disputes have been passed based on procedures determined by statutory regulations. However, there are still some weaknesses that must be evaluated because the election justice can not maximize.
Penelitian ini mencoba untuk mengkaji hubungan antara malpraktik pemilu dengan korupsi dengan berfokus pada analisis terhadap penyimpangan di dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilu Indonesia 2019, dengan fokusan pemilihan legislatif. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan literatur yang mengkaji malpraktik pemilu di Indonesia yang lebih banyak dilihat pada tahapan kampanye ketimbang tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara di mana peran penyelenggara pemilu menjadi sangat sentral. Untuk menganalisis hal tersebut, penelitian ini menganalisis secara lebih spesifik pada keterlibatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu di dalam malpraktik pemilu. Menggunakan metode analisis dokumen dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa tahapan rekapitulasi suara, khususnya pada tingkat kecamatan, merupakan fase paling rawan terjadinya malpraktik pemilu di mana keterlibatan penyelenggara pemilu ad-hoc dan saksi kandidat memiliki peran penting di sana.
ABSTRAKDalam proses pemberian suara pada pemilihan umum, masyarakat yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum percaya dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain mereka percaya bahwa hal yang mereka lakukan memiliki efek politik (political efficacy). Sehingga merupakan sebuah hal yang penting untuk melindungi hak politik seluruh warga negara termasuk hak pilih yang dimiliki oleh kelompok penyandang disabilitas. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, setidaknya terdapat dua rumusan masalah yang dapat menjadi pagar dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana permasalahan dan pelanggaran atas hak kelompok penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019?; dan Bagaimana perlindungan hak kelompok penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat?
The regulations of campaign finance have highly problematic for local electios (Pilkada) in Indonesia. However, the campaign finance system changed gradually over the following years, many alleged campaign violations committed by candidates during local elections. In this study, the researcher wants to assess campaign finance regulations based on the accountability concept. The measurement of accountability in the campaign finance regulations has been divided into two perspectives, which are legal and finance. The study used a qualitative method with a case study approach in Jambi's three regions, which held local elections (Pilkada) in 2018. This study argues that the current regulations have not solved the whole problem of campaign funds. The level of corruption by candidates remains stubbornly high due to less authority and weak sanctions. At the same time, most campaign finance regulations have never been enforced. As a result, revising Acts on the election, enhancing law enforcement, and raising public awareness need to promote for ensuring the quality of local democracy.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.