Penelitian ini fokus pada pemahaman tentang zakat profesi menurut elit agama Kota Malang, dan bagaimana konstruk elit agama Kota Malang dalam menunaikan zakat profesi. hasil penelitian dan analisis data, sesuai dengan rumusan penelitian yang diajukan di awal, peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Zakat profesi menurut elit agama kota Malang adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seseorang dengan penghasilan tertentu setelah mencapai nishab dan haul (dalam jangka waktu satu tahun). Konstruks elit agama kota Malang terhadap zakat profesi adalah: Semua subyek penelitian, baik dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama’, dan Majelis Ulama’ Indonesia menyatakan bahwa zakat profesi hukumnya wajib. Hal ini didasarkan atas keumuman lafadz tentang perintah zakat dalam al-Qur’an dan qiyas aulawi terhadap lafadz tentang perintah zakat pertanian. Sedangkan dalam menentukan nisab untuk zakat profesi semua berpandangan bahwa zakat profesi diqiyaskan dengan zakat emas dan perdagangan. Hanya saja terdapat perbedaan dalam prosentasenya. Muhammadiyah menyatakan bahwa prosentase zakat profesi sebanyak 2,5%. Sedangkan dari Nahdlatul Ulama’ menyatakan bahwa prosentasenya mulai 2,5%-3,3%. Sementara itu, untuk MUI terdapat dua pandangan, yaitu 2,5 % dan 2,5% - 5% untuk kehatia-hatian (ihtiyath). Adapun waktu pelaksanaan zakat profesi, yaitu tidak menunggu nishab dan haul tetapi langsung pada waktu menerima penghasilan.
This research aims to create a model for acculturation dialogue between representatives of religion, local wisdom, and power. The study uses a socially defined paradigm as an approach to cultural acculturation and adopts the theory of institutional development acculturation of Islam (almuhaafadhatu ala al-qadiimi al-shaalih wa al-akhdu bi al-jadiidi al-ashlah). This research found five models for acculturation dialogue between religion, local wisdom and power, namely, 1) taggayyur /deculturating /changing, 2) takammul /additive/ perfecting, 3) tahammul /considerate /tolerant, 4) tasallum /inclusive /receptive, and 5) tamsarrub /institutive /absorbing. The first acculturation model tends to reject the other cultures. The second model tends to be open and cross-sectoral in its approach. The third model is tolerant and accepting of all. The fourth model tends to be open and objective in recognizing truth and goodness from outside of itself, an acculturation model that has the potential to create peace and harmony. The fifth model seeks to absorb universal values so that together cultures are institutionalized into a new cultural unity.
Abstrak:The decline in family endurance in dealing with conflict, leading to increased divorce rate in Indonesia. Various
<p>Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui landasan-landasan yang mempengaruhi terbitnya fatwa MUI dan PERMENKES, dan (2) menjelaskan khitan perempuan dalam fatwa MUI dan PERMENKES dengan menggunakan tinjauan <em>maqashid al-syari’ah. </em>Penelitian ini berupa <em>literature research </em>(penelitian kepustakaan). Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif dengan tujuan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan tentang khitan perempuan dalam Fatwa MUI No.9A Tahun 2008 dan PERMENKES No.6 Tahun 2014. Dalam penelitian ini diperoleh dua hasil penelitian, (1) landasan terbitnya Fatwa MUI No.9A Tahun 2008 ialah untuk menghidupkan sunnah adanya khitan pada perempuan sebagai tanda pemuliaan bagi para perempuan. Sedangkan landasan terbitnya PERMENKES ialah disebabkan oleh adanya fenomena praktek khitan perempuan yang tidak higienis yang cenderung menghilangkan libido perempuan. (2) jika ditinjau menggunakan <em>maqashid al-syari’ah, </em>khitan perempuan dalam fatwa MUI menekankan pada syiar Islam yaitu <em>hifdz al-diin</em> (menjaga agama)<em> </em>dan <em>hifdz al-nafs </em>(menjaga jiwa). Sedangkan khitan perempuan dalam PERMENKES lebih menekankan pada <em>hifdz al-nafs </em>(menjaga jiwa), karena jika pelaksanaan khitan tersebut dengan menghilangkan secara total atau sebagian dari organ kelamin wanita, maka itu akan berdampak buruk pada fisik dan juga psikis seorang perempuan.</p>Kata Kunci<strong>: </strong>Khitan; Fatwa MUI; PERMENKES; <em>Maqashid Al-Syari’ah.</em>
Farid Esack is an Islamic thinker from South Africa who proposes Liberation hermeneutics in comprehending the Qur’an from the perspective of Liberation Theology to realize justice. This article examines Esack’s hermeneutical method in interpreting Qur’an and analyses how he applies the spirit of liberation and justice as principles of Liberation Theology in his interpretation. This study shows that Esack’s hermeneutics differs from others because, as a liberation theologian, he puts liberative-praxis as the main objective of his liberation theology. His method does not only revolve around textual understanding but also push practical implication. He moves forward from praxis (experience) to texts and then goes back to experience. To him, interpretation must be able to encourage changes within society. Therefore, as the second feature of this method, in Esack’s hermeneutics, interpretation is not just scholarly speculative exercise which has no implication. It has a specific aim, namely is to establish a better life for society in which justice is a fundamental prerequisite. DOI: http://dx.doi.org/10.20414/ujis.v20i1.822
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.