Article 4 of the Indonesian Corruption Law stipulates that the return of state financial losses does not eliminate the criminalization of the perpetrators of criminal acts as referred to in Article 2 and Article 3. What about the suspects or defendants who return the results of corruption related to the theory illegitimacy? There are two theories about the illegitimacy which are; the theory of illegitimacy against the formal law and the theory of illegitimacy against the material law. The theory of illegitimacy against the formal law, providing an understanding that an action, act, or activity is said to be against the law when against the rules set in the law. While through the Decision of the Supreme Court, Indonesia adheres to this theory. According to this theory, an action, act, or activity is said to be against the law when it is against the rules established in the law and according to the conditions is a disgraceful act or illegal. The decision of the Supreme Court provides the criteria for the loss of unlawful nature because of the factors of the state not being harmed, the society served and the defendant not making a profit. With the enactment of this theory, the existence of Article 4 of the Indonesian Corruption Law, becomes invalid with the condition that the results of corruption and its benefits have been returned by the perpetrators of corruption.
Penyidikan yang dilakukan oleh Penuntut Umum setelah Penyidik ( Kepolisian / PPNS ) tidak dapat melengkapi berkas perkara sebagaimana Pasal 39 huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tidak dijelaskan lebih lanjut dalam pasal tersendiri maupun penjelasan tentang ruang lingkup kewenangan penyidikan tersebut serta dalam undang-undang juga tidak disebutkan apakah penyidikan oleh Penuntut Umum ini termasuk Penyidikan Lanjutan atau penuntut umum melakukan penyidikan dari awal. Penyidikan oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana perusakan dilakukan dalam tahap yang dikenal istilahnya Pra Penuntutan. Tugas Penuntut Umum dalam tahap Pra Penuntutan yang awalnya melakukan tugas dan kewenangannya meneliti berkas perkara yang disampaikan penyidik dan selanjutnya memberikan petunjuk, berdasarkan perintah undang-undang wajib melakukan penyidikan dengan jangka waktu tertentu setelah penyidik tidak dapat menyelesaikan penyidikannya baik karena berkas perkara belum lengkap dan atau masa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik selama 60 ( enam puluh ) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari telah habis dan jika kewajiban sebagaimana Pasal 39 tersebut tidak dilaksanakan, maka sesuai Pasal 42 UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ( P3H ) dapat dikenakan sanksi administratif
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.