Tujuan dari Koperasi ini tidak hanya sekedar untuk mencari keuntungan semata seperti pada tujuan dari badan hukum lain seperti Perseroan Terbatas. Koperasi merupakan usaha ekonomi yang lebih mendahulukan kesejahteraan anggotanya melalui bidang keuangan. Hal ini menekankan pada pentingnya kesejahteraan anggota sebagai salah satu tujuan pendirian koperasi. Agar tujuan dari koperasi tercapai, koperasi dapat melakukan berbagai kegiatan usaha. Sehubungan dengan pinjam meminjam yang menjadi dasar hubungan antara bank dengan Koperasi Simpan Pinjam, maka Koperasi Simpan Pinjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan saat diminta bank atau saat Koperasi Simpan Pinjam tidak aktif lagi melakukan kegiatannya. Selanjutnya bagaimana hubungan hukum antara Koperasi Simpan Pinjam dengan kreditur. Dasar hubungan hukum antara Koperasi Simpan Pinjam dengan kreditur adalah perjanjian pinjam-meminjam uang yang oleh masyarakat sering disebut sebagai perjanjian kredit. Perjanjian itu sebenarnya merupakan hubungan yang didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam seperti diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Pinjaman koperasi atas pembiayaan bank dilakukan dan ditandatangani oleh seluruh pengurus koperasi melalui personal quarantee sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata yaitu sebagai penanggung utang disebut dengan "Penjamin". Sedangkan aset pribadi yang diserahkan pengurus kepada bank sebagai jaminan tambahan atau accesoir.
The NPPN regulations in PER DIRJEN PAJAK Number 17 / PJ / 2015 state that the NPPN percentage is grouped by region. Where this grouping of regions causes a difference in the percentage between regional groups. In addition, regulations regarding regional grouping are also found in PERMENKUMHAM Number 27/2016 which divides regional categories for the position of notaries. For the purpose of this research, this type of normative legal research uses a statute approach where the legal materials in this study are analyzed using prescriptive analysis techniques. Based on the results of the author's research, it can be concluded that the NPPN grouping by region is one of the manifestations of the Equality principle where this principle provides the same treatment to people who are in the same condition. The sentence is in the same condition can be interpreted as being in the same regional characteristics which are based on considerations using several variables. Broadly speaking, there is a correlation between the regional grouping of the two regulations, which lies in the basic factor for determining regional grouping, that is regional economic growth. The regional grouping that is regulated in the two rules has also fulfilled the value of justice as proposed by Aristotle's theory of justice. Regional grouping which is regulated by the government has clear and firm reasons so that this grouping is not a discriminatory act but is a form of distributive justice.How to cite item: Rachmatullah, A., Anshari, T., Wisnuwardhani, D. (2021). Analisis yuridis pengelompokan wilayah pada notaris berkaitan norma perhitungan penghasilan neto terkait pejabat umum. Jurnal Cakrawala Hukum, 12(2), 129-138. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v12i2.5811
This study aims to determine the position of the agent in a syndicated loan agreement, and the agent's responsibility when the debtor experiences an achievement. This research is a normative juridical research which is a procedure to find the truth based on scientific logic from the normative side. The approach in this research is legislation and conceptual approach. The results showed that the agent's relationship with the creditors was the power relationship with the power of attorney. If a dispute arises between the agent and the parties in the syndicated loan agreement, the settlement is based on the provision of power of attorney in the syndicated credit document. The responsibility of the agent is divided into two, namely the agent who also participates in the syndication participant, and the agent outside the syndicated loan participant. Agents who are also creditors in syndicated loans, if debtors default, then the agent is responsible. The responsibility of the syndicated loan agent outside the syndicated loan participant is only as a liaison between the creditor and the debtor. The role of agents is limited in accordance with what is written in the agreed agreement document Abstraks Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi agen dalam perjanjian kredit sindikasi, dan tanggung jawab agen ketika debitur mengalami wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang merupakan prosedur untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari sisi normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan hubungan agen dengan para kreditur adalah hubungan kuasa dengan pemberi kuasa. Jika timbul sengketa antara agen dengan para pihak di perjanjian kredit sindikasi, maka penyelesaiannya berlandaskan pada ketentuan pemberian kuasa dalam dokumen kredit sindikasi. Tanggung jawab agen terbagi menjadi dua, yaitu agen yang juga ikut sebagai peserta sindikasi, dan agen diluar peserta kredit sindikasi. Agen yang juga merupakan kreditur dalam kredit sindikasi, apabila debitur wanprestasi maka agen ikut bertanggung jawab. Tanggung jawab agen kredit sindikasi diluar peserta kredit sindikasi hanya sebagai penghubung antara kreditur dan debitur. Peranan agen bersifat terbatas sesuai dengan yang tertulis dalam dokumen perjanjian yang telah disepakati.
Government makes various efforts to prevent the crime of money laundering. One of them is to encourage some parties to participate in supervising the suspicious financial transaction. In its practice, this triggers juridical problem such as verification and monitoring policies of financial transaction on the service users by the notaries. This research aims to describe the notary’s criteria and legal responsibilities on the suspicious transaction. This article is based on the doctrinal legal research with statute and conceptual approaches. The research result shows that the criteria of suspicious financial transaction have been set in Indonesian legislation. The notary has legal responsibility to identify and verify the service users of authentic deed issue in implementing precautionary principles. This responsibility is accompanied by administrative sanction which is in line with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 9 of 2017, concerning the Implementation of Knowing Your Customer Principles for the Notary.Pemerintah melakukan berbagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Salah satunya, mendorong berbagai pihak untuk turut serta mengawasi terjadinya traksaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam pelaksanaannya, upaya ini menimbulkan problem yuridis. Seperti kebijakan verifikasi dan pemantauan transaksi keuangan pengguna jasa oleh notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kriteria dan tanggung jawab hukum notaris terhadap terjadinya transaksi keuangan mencurigakan. Artikel ini berdasarkan penelitian hukum doktrinal, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria transaksi keuangan menurigakan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Notaris memiliki tanggung jawab hukum untuk mengidentifikasi dan memverifikasi pengguna jasa pembuatan akta autentik dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian. Tanggung jawab ini disertai sanksi administrasi sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.