Ekonomi Biru adalah konsep pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan penghidupan dan mata pencaharian yang seiring dengan pelestarian ekosistem laut. Artikel ini membahas potensi Ekonomi Biru terhadap upaya pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi fokus negara-negara sejak konferensi terkait lingkungan di Stockholm pada tahun 1972. Pada dasarnya, pemanfaatan sumber daya laut telah diatur dalam United Nations on the Law of the Sea 1982 dan instrumen hukum internasional lainnya. Akan tetapi dibutuhkan sistem manajemen dan peraturan khusus dalam taraf internasional dan nasional untuk mengimplementasikan komponen aktivitas ekonomi biru yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan laut. Selain itu, potensi lain dari ekonomi biru adalah kaitannya dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang akan dikaji secara normatif melalui peraturan perundang-undangan dan kajian hukum internasional.
Trenggalek is one of the potential regencies in East Java, with many beautiful tourist destinations. Realizing this fact, the government of Trenggalek has set a target to develop 100 tourist villages in Trenggalek by 2024. Tourist villages are now becoming one of the main attractions in Trenggalek. To make the villages more known and visited by tourists, some support is needed, one of which is the involvement of tour guides skilled in using English. Therefore, the community service team from UPN "Veteran" Jawa Timur under the scheme PIKAT (Pemanfaatan Ipteks Bagi Masyarakat = Utilization of Science and Technology for Society) held an English for Tour Guide program in Pandean Village, Dongko Sub-district, Trenggalek. Supported by the Department of Tourism and Culture of Trenggalek. This program has been held since July and is still running. The service program consists of three main activities, namely: (1) preparation, debriefing, and pre-departure; (2) implementation; and (3) evaluation. The tour guides joined and attended the program enthusiastically. They were actively involved in the discussions, sharing sessions, and role-plays. It is expected that this program can be impactful for tour guides in tourist villages in Trenggalek and can be extended in a broader scope in the future. In addition, more tourists are interested in visiting Trenggalek, from East Java and around Indonesia.
Social forestry has been an instrument of government to escalate community welfare. Forest village in Indonesia is one of the schemes recognized in the national social forestry program since 2007. The economic potential of forest village management is now realized in the Government Regulation in Lieu of Law No.2/2022 regarding Job Creation, specifically designed to accelerate the national economy. The ease offered by the JCL changes nothing to the community perspective in benefiting Village forests through a collaborative scheme between Village-owned enterprises and other groups. Thus, it is essential to portray this collaboration’s potency to provide village community welfare further. This study uses the socio-legal method by applying statutory and conceptual approaches supported by interview’s respond from the governments. This study’s result shows that the village-owned enterprises shall collaborate in benefiting the village forest to escalate the village IDM level which also represents the achievement of Village SDGs. Eventually, it contributes to the national SDGs’ achievement.Keywords: Indeks Desa Membangun; SDGs; Social Forestry; Village-Owned Enterprises; Village Forest. AbstrakPerhutanan sosial telah menjadi instrumen Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hutan desa di Indonesia merupakan salah satu skema yang diakui dalam program perhutanan sosial nasional sejak tahun 2007. Potensi ekonomi pengelolaan desa hutan kini diakui dalam Perpu No.2/2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) yang dirancang khusus untuk mengakselerasi perekonomian nasional. Kemudahan yang ditawarkan dalam peraaturan tersebut tidak mengubah cara pandang masyarakat dalam memanfaatkan hutan Desa melalui skema kerjasama antara Badan Usaha Milik Desa dengan kelompok lain. Oleh karena itu, penting untuk menggambarkan potensi kerjasama ini yang bertujuan untuk lebih memberikan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yang didukung oleh hasil wawancara pemerintah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes dapat berkolaborasi dalam memanfaatkan hutan desa untuk meningkatkan level IDM desa yang juga merupakan pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Desa (TPB Desa). Pada akhirnya, ini berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional (TPB Nasional).Kata Kunci: BUMDes; Indeks Desa Membangun; Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Perhutanan Sosial; Hutan Desa.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.