Kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan (KBKP) merupakan salah satu sistem pembayaran dalam program jaminan kesehatan nasional pada puskesmas untuk meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien sehingga mutu layanan yang diberikan dapat terjaga. Kabupaten Jember sebagai salah satu kabupaten yang menjalankan kebijakan tersebut, namun diketahui terdapat kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penilaian terhadap puskesmas melalui KBKP dilihat berdasarkan pencapaian indikator yang meliputi angka contact rate, rasio rujukan rawat jalan non spesialistik, rasio peserta prolanis dan 1 indikator tambahan yaitu kunjungan rumah. Namun pelaksanaan kebijakan ini terdapat beberapa permasalahan yang dapat menghambat pencapaian target. Penelitian ini menggunakan metode Riset Implementasi. Riset ini membahas berbagai masalah implementasi dalam konteks yang beragam dimana pengambilan datanya dilakukan secara kualitatif (indepth interview) dan kuantitatif (analisis data sekunder). Evaluasi pelaksanaan KBKP tahun 2016 menunjukkan masih banyaknya tantangan dan hambatan sehingga BPJS Kesehatan mengeluarkan petunjuk teknis terkait KBKP. Tujuan penyusunan petunjuk teknis tersebut adalah memberikan panduan bersama pelaksanaan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan di FKTP. Pemerintah daerah diketahui kurang terlibat dalam kebijakan KBKP tersebut, tidak terdapat kebijakan yang mendukung kebijakan KBKP di tingkat kabupaten. Pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam regulasi KBKP masih sulit dicapai oleh puskesmas khususnya pada indikator contact rate, pencapaian target indicator contact rate hanya 15 puskesmas (30%). Pencapaian indikator rujukan non spesialistik yang telah ditetapkan dalam regulasi KBKP selalu dapat dicapai oleh puskesmas (100%), namun indikator prolanis target pencapaiannya hanya 38 puskesmas dari 50 puskesmas yang dapat mencapai (76%). Sulitnya pencapaian target indikator contact rate karena petugas kesehatan di puskesmas tidak sempat meng-entry data kontak sehat dan kontak sakit pada aplikasi P Care. Diketahui KBKP dapat meningkatkan kepuasan peserta karena memaksa puskesmas untuk meningkatkan contact rate dengan peserta JKN dan merasa di ‘spesial’kan dengan program prolanis. Kebijakan KBKP juga dapat meningkatkan mutu pelayanan puskesmas karena puskesmas harus meningkatkan sarana prasarana agar 145 diagnosis tersebut dapat diselesaikan.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melaksanakannya kegiatan didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 suatu Unit Pelaksana Teknis Daerah dapat menerapkan BLUD apabila meyelenggarakan pelayanan umum baik sebagai penyediaan barang maupun jasa layanan umum kepada masyarakat terutama untuk penyedia pelayanan kesehatan. Unit – unit di bidang kesehatan yang dapat menerapkan BLUD diantaranya adalah puskesmas, rumah sakit, dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Penyelenggaraan BLUD di Puskesmas bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi pemberi pelayanan kesehatan dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah puskesmas. Akan tetapi untuk dapat menerapkan kebijakan BLUD tersebut puskesmas harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik itu persyaratan substantif, teknis, maupun administratif serta kesiapan struktur birokrasi, sumber daya organisasi, dan budaya organisasi. Analisis dilakukan terhadap 10 puskesmas terpilih di wilayah Kabupaten Jember yaitu Puskesmas Kaliwates, Ajung, Klatakan, Patrang, Sumberbaru, Lojejer, Kalisat, Silo 2, Sukowono, dan Sumberjambe. Hal ini dilakukan mengingat belum adanya puskesmas berstatus BLUD di wilayah tersebut. Mayoritas puskesmas sudah mendapatkan sosialisasi dan siap meningkatkan status mejadi BLUD namun perlu adanya dasar regulasi yang kuat, sumber pembiayaan dan melengkapi fasilitas dan sumber daya manusia terutama tenaga akuntan yang dibutuhkan untuk mendukung terbentuknya puskesmas BLUD. Puskesmas juga diharapkan melakukan survey kepuasan pelanggan sebagai salah satu indikator persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan diri sebagai puskesmas BLUD
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.