Along with the ability of the community and government to manage their area, currently the focus of development is not only on cities/districts but moving towards rural areas. One of the development concepts that can be used is the smart village.The concept of smart village empowerment is designed as an enabler of competitive, sustainable and inclusive village development.Therefore, this study aims to develop a smart village that can be applied to rural areas in Jombang Regency.The model-building method is used to reconstruct the conceptual model that is collided with the existing empirical conditions.The results of the study contained three basic dimensions of a smart village, namely smart government, smart people, and smart environment.These dimensions will produce a harmonious collaboration in a constructive and sustainable manner.In addition, to achieve the goal of collaboration, it is necessary to use technology and information (IT) so that the welfare and independence of the village community of Jombang Regency can be achieved.
Abstrak Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini digambarkan secara jelas dan mendetail terkait implementasi (PTSP) dalam mewujudkan pelayanan prima di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Informan dalam penelitian ini terdiri dari empat (4) informan kunci, tiga (3) informan pendukung, dan adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan secara keseluruhan Implementasi PTSP di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk kepengurusan pelayanan perizinan sudah dilakukan sesuai dengan SOP dan regulasi yang ada. Komunikasi yang dilakukan antar atasan dan bawahan tentang implementasi juga sudah sesuai dengan aturan, dan komukasi yang dilakukan dengan masyarkat pun juga sudah menyeluruh. Serta untuk waktu penyelesaian, dan biaya terkait pelayanan perizinan juga sudah diatur sesuai dengan SOP yang sudah berlaku. Dilengkapi juga berbagai fasilitas yang lengkap yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penunjang kepuasan dan kenyamanan masyarakat. Kata Kunci: Implementasi Progam, PTSP, Pelayanan Prima. Abstract This study uses a qualitative method, this research is described clearly and in detail related to the implementation (PTSP) in realizing excellent service at the Office of Investment and One Stop Integrated Services, Trenggalek Regency. Data obtained from primary and secondary sources. The informants in this study consisted of four (4) key informants, three (3) supporting informants, and the data collection techniques in this study were observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the overall implementation of PTSP in the Office of Investment and One Stop Integrated Services for the management of licensing services has been carried out in accordance with existing SOPs and regulations. Communication between superiors and subordinates regarding implementation is also in accordance with the rules, and communication with the community is also comprehensive. As well as for the completion time, and costs related to licensing services have also been regulated in accordance with the SOP that is already in effect. It is also equipped with various complete facilities available at the Investment Service and One-Stop Integrated Service as a support for community satisfaction and comfort. Keywords: Program Implementation, PTSP, Excellent Service.
Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana praktik open government melalui partisipasi publik dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di kabupaten Bojonegoro. Partisipasi publik melalui dialog publik di kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wujud implementasi open government di kabupaten Bojonegoro.Hasil studi menunjukkan bahwa open government melalui dialog publik dapat mewujudkan transparansi berupa : penyampaian informasi terkait sosialisasi program-program pemerintah, finansial dan penyelenggaraan pelayanan publik. Sedangkan akuntabilitas yang terwujud melalui dialog publik terkait kinerja pemerintah dan pelayanan publik. Dialog publik memiliki peran dalam mewujudkan praktik transparansi dan akuntabilitas di kabupaten Bojonegoro, yaitu : meningkatkan kepercayaan publik, membentuk legitimasi masyarakat serta memperbaiki pengambilan keputusan. Pembelajaran dari inovasi partisipasi publik melalui dialog publik di kabupaten Bojonegoro adalah : pentingnya komunikasi langsung antara pejabat publik dan masyarakat, pentingnya peran pemimpin sebagai pelatih, dan partisipasi publik memastikan bahwa pemerintah selalu terhubung dengan masyarakatnya. Kata Kunci : open government, partisispasi publik, transparansi, akuntabilitas, dialog publik jumat
Kajian ini bertujuan untuk merumuskan program strategis pembangunan daerah melalui pendekatan SWOT Balanced Scorecard. Fokus penelitian ini pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri. Pemetaan program ini bertujuan untuk menjadi bahan rekomendasi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri (RPJMD) periode tahun 2021-2025. Data penelitian ini merupakan data primer dari hasil observasi dan survei para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis RPJMD. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil analisis dokumen perencanaan dan laporan tahun-tahun sebelumnya. Teknik analisis yang digunakan adalah diagram SWOT, untuk mencari posisi kuadran, yang kemudian diolah menjadi berbagai alternatif strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi kuadran Kabupaten Kediri berada pada posisi S-T, sehingga strategi yang dipilih adalah diversifikasi. Dari hasil tersebut, peneliti membuat 4 (empat) alternatif strategi. Keempat alternatif strategi tersebut diturunkan menjadi prioritas program dan target per tahun menggunakan pendekatan Balanced Scorecard.
Abstrak Reformasi pelayanan publik di Kabupaten Nganjuk dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat secara esensial menunjang implementasi pelaksanaan otonomi daerah yang dilandasi oleh budaya kerja yang tinggi. Oleh karena itu penting sekali untuk dianalisis terkait bagaimana optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien berdasarkan kinerja OPD di Kabupaten Nganjuk. Analisis menggunakan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil. Indikator kinerja berorientasi pada hasil dipilih karena kawasan prioritas berisi kinerjadan hasil kualitas pelayanan pubik. Aspek indikator kerja yang dipilih adalah efektivitas dan kepuasan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif berdasarkan kajian kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa teori-teori relevan diperoleh dengan metode telaah pustaka. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa teori-teori relevan diperoleh dengan metode telaah pustaka. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk dalam peningkatan pelayanan publik sudah dilakukan secara optimal. Dimana target dalam rencana kerja semua terpenuhi. Selain itu program peningkatan pelayanan publik sudah sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran di Kabupaten Nganjuk. Dengan demikian, program capaian kinerja pada peningkatan pelayanan masyarakat dapat dikatakan efektif Kata Kunci: Pelayanan Publik; Kinerja; Kabupaten Nganjuk Abstract Public service reform in Nganjuk Regency is carried out in realizing effective and efficient government governance. The implementation of services to the community essentially supports the implementation of regional autonomy which is based on a high work culture. Therefore, it is very important to analyze in relation to how to optimize the implementation of public services in realizing effective and efficient government governance based on the performance of OPD in Nganjuk Regency. The analysis uses performance indicators that are results-oriented. Results-oriented performance indicators were chosen because the priority area contains the performance and results of the quality of public services. Aspects of the selected work indicators are effectiveness and satisfaction. The approach used in this paper is a qualitative approach based on literature review. The data collection method used is secondary data in the form of relevant theories obtained by the literature review method. The data collection method used is secondary data in the form of relevant theories obtained by the literature review method. Based on the results of the analysis, it shows that the performance of the local government of Nganjuk Regency in improving public services has been done optimally. Where the targets in the work plan are all met. In addition, the public service improvement program is in accordance with the vision, mission, goals and objectives in Nganjuk Regency. Thus, the performance achievement program in improving community services can be said to be effective Keywords: Public service; Performance; Nganjuk Regency
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.