This paper reveals the condition of religious awareness of High School Students in Kendari. Religious awareness is seen in the implementation of religious teachings that leads to the religious understanding of the students. Their religious awareness is measured in three aspects: 1) The relationship of the students with God (prayer and fasting) and the relationships of the students with other students (social interaction) and the relationship between students and themselves (food, drink and clothing and morals). The research data is collected through observation, interview and documentation method. This study indicates that religious awareness of high school students in Kendari is still low. This is due to the low and disproportionate hours of Islamic education in schools compared to the extent of subject matter that must be accepted by the students; 2). Inadequate Islamic educational facilities/infrastructures exist; 3). The professionalism of teachers of Islamic religious education which is still not entirely proper is due to the low level of education of Islamic teachers, 4). The welfare of Islamic religious education teachers is still uneven, so religious teachers are still there whose attention is divided to seek additional income; 5). Islamic education learning method has not varied.
Abstrak Tujuan Otonomi daerah memberikan kemudahan daerah dalam melaksanakan kewenangan, sehingga dalam menjalankan kewenangan membawak efek positif dalam berinvestasi. Investasi bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat daerah serta peningkatan Pendapatan Daerah, tetapi otonomi sering disalahgunakan oleh Pemerintah daerah terutama yang berhubungan dengan perizinan, sehingga Investor mengalami kesulitan dan hambatan. Tujuan otonomi daerah supaya ada dampak positif serta memberi pelayan publik lebih mudah dan cepat, penyederhanaan Pelayanan Kegiatan Investasi, dan penyederhanaan (regulasi) pelayanan kegiatan ekonomi membantu kelancaran usaha dari para pelaku ekonomi, karena deregulasi dipandang untuk meningkatkan efisiensi bagi pelaku ekonomi. Adanya kepastian proses adminitrasi dan kepastian hukum yang dapat menjamin keamanan dan stabilitas politik Daerah, singkronisasi regulasi antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, Daerah harus membuka diri dan mempermudah perizinan sektor investasi terutama berhubungan rekruitmen tenaga kerja yang besar, terukurnya kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah dengan menggunakan kinerja fiscal sehingga tercapainya keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Investasi. Abstract In doing investment, there are often problems, one of which is regional autonomy, the challenges of implementing investment in Indonesia in the era of regional autonomy in Indonesia. In its regulation, there is a system of division of authority in facilitating the entry of investments with the investment arrangements at the regional level referring to investment regulations at the national level. Therefore, although the direction of Indonesian economy after Regional Autonomy refers to the economy in the region, it must be remembered that the authority of regional autonomy towards regional independence remains within the framework of the unitary state. The direction of the investment policy and the increase in business activities through investment policies are expected to create opportunities for the growth and development of the business world for every large, medium, and small scale of economic actor. Simplification of Investment Services, Simplification (deregulation) economic activity services helps accelerate the operation of economic actors, because deregulation is seen to increase efficiency for economic actors. The certainty of the administrative process and legal certainty that can guarantee the security and political stability of the region, synchronization of regulations between the local government and the central government, faster in licensing and the realization of certainty, the regional government must open up and facilitate licensing of the investment sector, especially related to the large recruitment of workers, measurable regional financial capacity in the era of regional autonomy by using performance so that the regional achievement can successfully undergone the regional autonomy.
ABSTRAK Bentuk dari aspek hukum dalam pelaksanaan administrasi publik di Indonesia adalah kebijakan publik dapat ditinjau tidak hanya secara sosial, politik dan ekonomi tetapi juga yuridis (perundang-undangan). Tujuannya agar penyusunan kebijakan tidak sembarangan atau benar-benar mempertimbangkan dalam menyusun kebijakan akan tidak dianggap melakukan tindakan sewenang-wenang melanggar kewenangan atau mengacuhkan kepentingan publik. Fungsi pemerintah dalam membuat kebijakan dibidang hukum adminstrasi publik yaitu fungsi regeling, membuat produk hukum tertulis yang berisikan materi daya ikat terhadap sebagian atau seluruh penduduk wilayah Negara dan fungsi beschikking, produk hukum yang berupa penetapan yang dibuat oleh pejabat tata usaha Negara. Kata kunci: Aspek Hukum, Administrasi Publik, Pemerintahan. ABSTRACT The form of the legal aspect in the implementation of public administration in Indonesia is that public policy can be reviewed not only socially, politically and economically but also juridically (legislation). The aim is that the formulation of policies is not carelessly or truly considerate in formulating policies that will not be considered as having arbitrarily violated authority or ignored the public interest.The function of the government in making policies in the field of public administration law is the function of regeling, making written legal products containing material binding power to part or all of the population of the State territory and the beschikking function, legal products in the form of decisions made by state administrative officials.
Neoimperialisme masih beroperasi di berbagai bagian dunia dengan segala cara, halus maupun kasar tergantung situasional menguntungkan pihak yang kuat, sementara yang lemah tetap dieksploitasi dalam ungkapan lain gambaran sila kedua pancasila tentang suasana hidup global yang berupa kemanusiaan yang adil dan beradab, tampaknya masih belum segera menjadi kenyataan. Menghadapi persoalan mendasar ini, kita harus memiliki kepekaan sejarah dan kepekaan nurani dalam membaca dinamika kehidupan global, nasional, dan lokal yang berubah dengan cepat. Pancasila akan mampu memberikan sebuah Ontological Security (Human Ontology) kepada kita semua di masa yang akan datang. Pancasila dengan seluruh aspeknya memberikan landasan yang amat kuat bagi peningkatan kemampuan profesionalisme, peningkatan cinta tanah air, peningkatan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang disertai sikap keterbukaan, sikap kebersamaan, toleransi, serta sikap harmoni. Kata Kunci: Implementasi Pancasila, Tantangan, Solusi
The birth of the Basic Agrarian Law UU No.5 of 1960 and Government Regulation No. 24
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.