Siklus akuntansi digunakan untuk melihat gambaran keadaan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan, apakah perusahaan tersebut memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian. Perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang begitu pesat, sehingga perusahaan dituntut untuk terus berinovasi untuk meningkatkan performance perusahaan. Faktor yang menyebabkan keterlambatan informasi, kurang terorganisasinya pengolahan informasi dan data tidak terintegrasi menyebabkan perusahaan kesulitan dalam mengendalikan arus keuangan. Penelitian ini merancang suatu aplikasi siklus akuntansi keuangan menggunakan pendekatan Enterprise Resource Planning (ERP) dan Technology Accepteance Model (TAM). ERP dikenal dengan sistem terintegrasinya antar proses bisnis satu dengan yang lain sedangkan model TAM untuk melihat faktor penerimaaan pengguna terhadap perubahan proses bisnis menggunakan aplikasi. Berdasarkan hasil perancangan aplikasi yang telah dikembangkan dengan beberapa kriteria utama diperoleh kriteria kemanfaatan dengan persentase 75%, kriteria kemudahan dengan persentase 76,67%, kriteria usability dengan persentase 77,5%, kriteria graphic design dengan persentase 80%, kriteria compability dengan persentase 60% dan kriteria functionality dengan persentase 72,5%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi ini bermanfaat, mudah digunakan, selain itu memudahkan dalam pengendalian dan pengambilan keputusan berdasarkan parameter tersebut.
Penelitian tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri tahun 2020 bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis penilaian masyarakat terhadap lima fungsi layanan kepolisian dan komprehensivitas penilaian masyarakat terhadap kelima fungsi layanan kepolisian serta layanan kepolisian dalam mewujudkan layanan prima kepolisian pada seratus sebelas (111) Polres terpilih jajaran dua puluh empat (24) Polda. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah mix method research. Kecenderungan penilaian baik sebesar 80,98% dengan penilaian tertinggi fungsi Intelkam (82,66%) dan terendah pada fungsi Reskrim sebanyak (77%). Layanan fungsi Lantas mendapatkan penilaian baik kedua (82,05%) dan fungsi Binmas peringkat ketiga (81,85%). Bidang layanan kepolisian fungsi Sabhara peringkat keempat (81,35%). Inovasi yang dilakukan oleh masing-masing Polres terpilih jajaran dua puluh empat (24) Polda untuk memberikan layanan prima kepolisian kepada masyarakat dengan: a) Memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi; b) Pelayanan dengan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat; c) Penyediaan fasilitas pelayanan; d) Membangun kemitraan dengan masyarakat. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan inovasi adalah: ketidaksesuaian kebutuhan dan ketersediaan personel, anggaran, sarana dan prasarana yang berdampak terhadap beban kerja berlebih, ketidakoptimalan pencapaian target kerja dan penilaian masyarakat. Rekomendasi yang ditawarkan adalah penerapan manajemen pengetahuan dan pendekatan kesisteman dalam pelaksanaan tugas Polri sehingga pelaksanaan tugas kepolisian dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis.
Pelayanan tugas kepolisian di bidang penegakan hukum khususnya di tingkat Polsek pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik. Namun pelayanan terhadap masyarakat yang tinggal di pedalaman, perbukitan, pegunungan, kepulauan, atau lokasi yang sulit terjangkau masih perlu ditingkatkan agar pemerataan pelayanan kepolisian di masyarakat dapat terjamin. Pentingnya dilakukannya penelitian tersebut dikarenakan kondisi geografis di wilayah hukum Polsek memiliki karakteristik, tingkat kerawanan yang berbeda–beda, dan tingkat keterjangkauan yang beragam. Ada yang bisa ditempuh dalam waktu puluhan menit dan ada juga yang membutuhkan waktu tempuh puluhan jam karena kondisi wilayah yang sulit dijangkau, kondisi wilayah yang dipisahkan oleh lautan, kondisi wilayah yang diliputi pegunungan, daerah perbatasan ataupun daerah yang merupakan pulau kecil terluar berpenghuni dan lain sebagainya. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap kecepatan quick respon pelayanan kepolisian kepada masyarakat khususnya di bidang penegakkan hukum. Penelitian ini dilakukan di 8 (Delapan) Polda pada Bulan November 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai panduan wawancara serta pengumpulan data sekunder. Responden dan informan adalah para Kapolsek, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kanit Reskrim, Penyidik Pembantu dan masyarakat. Hasil penelitian menyebutkan bahwa: 1) wacana penghapusan kewenangan penyidikan di tingkat polsek tidak diinginkan baik dari kalangan masyarakat maupun internal anggota polri; 2) Masyarakat lebih suka berurusan dengan polisi Polsek karena jarak dan waktu tempuh dekat dengan tempat tinggal serta merasa lebih mengenal polisi di Polsek; 3) Sebagian besar polsek (63% dari 347 polsek sampel penelitian) belum menerapkan Penyelesaian Perkara melalui Keadilan Restoratif; 4) Keterbatasan kualitas penyidik/penyidik pembantu sangat berpengaruh pada kinerja penyidikan perkara pidana; 5) Kecenderungan penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat yang tidak/belum bisa dibuat dalam bentuk Laporan Polisi di SPK Polsek dituangkan dalam bentuk Pengaduan Masyarakat (Dumas); 6) Pola penugasan rangkap pada Polsek yaitu Bhabinkamtibmas merangkap sebagai penyidik pembantu; 7) Keberadaan polsek yang memiliki wilayah perairan belum terdukung dengan sarana transportasi air sesuai kondisi perairan wilayahnya. Penguatan penegakan hukum di tingkat Polsek dalam memberikan pelayan prima meliputi: 1) Penegakan hukum di polsek mestinya lebih mengedapkan keadilan restoratif dari pada penghapusan kewenangan penyidikan; 2) Perlu dipikirkan tentang keberjalanan proses penanganan perkara; 3) Perlunya strategi penguatan Polsek yang dapat dilakukan guna optimalisasi fungsi penegakan hukum; 4) Perlunya strategi penguatan Polsek melalui redesain pola integrasi penanganan perkara antar unit kepolisian; 5) Perluya penerapan manajemen pengetahuan diterapkan sebagai salah satu penguatan Polsek guna membangun capacity building
Kebutuhan dan pentingnya mewujudkan stabilitas Kamtibmas sebagaimana amanat konstitusi melalui Undang-Undang No.2 Tahun 2002 bahwa dalam mewujudkan sinergitas hubungan masyarakat dan Polri maka Polri bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Polri melalui upaya Pemolisian Masyarakat telah menggelorakan kepada jajaran internal Polri dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Sampai saat ini baru tergelar 38.477 Bhabinkamtibmas sekitar 46,15%. Pemenuhan kekurangan 53,85% tersebut dapat terpenuhi apabila dapat ditugaskan seorang Petugas Polmas. Guna mewujudkan pencapaian peningkatan Indeks Kamtibmas dan penguatan Harkamtibmas, Puslitbang Polri melaksanakan penelitian Penguatan Peran Pemolisian Masyarakat Mewujudkan Stabilitas Kamtibmas bagi Pembangunan Nasional dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta pengumpulan data sekunder. Responden dan informan adalah terdiri dari internal dan eksternal Polri. Internal Polri terdiri dari Pejabat Polda, Polres, serta anggota Polres yang terkait. Dari eksternal Polri adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Instansi Pemerintah (Kesbangpol), Kepala Desa/Lurah, Babinsa, FKPM, Pokdar Kamtibmas, LSM/Ormas. Hasil penelitian menyebutkan bahwa: pelaksanaan tugas Polmas masih dipahami sebagai petugas Bhabinkamtibmas sehingga perlu dilakukan sosialisasi Perpol Nomor 1 tahun 2021 tentang Polmas; koordinasi fungsi Binmas dengan fungsi teknis lainnya belum maksimal dilaksanakan karena belum terjadi transfer pengetahuan lintas fungsi; kegiatan koordinasi lintas fungsi dan pemangku kepentingan perlu dioptimalkan; pembinaan kemampuan mendeteksi, mengidentifikasi dan memecahkan masalah keamanan dan ketertiban bagi masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan; implementasi Polmas melalui kemitraan terlaksana namun perlu dioptimalkan; pemahaman kemitraan Polri dan masyarakat melalui Polmas masih rendah; kemitraan Polri dan masyarakat dalam implementasi Polmas sudah dilaksanakan, namun melalui lembaga diluar FKPM.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.