Abstrak Latar belakang: Kelengkapan resume dan ketidaktepatan koding masih menjadi penyebab terbesar pengembalian berkas klaim dari BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kelengkapan dan ketepatan koding diagnosis dan prosedur terhadap besaran klaim di satu rumah sakit (RS) Pemerintah di Jakarta Selatan. Metode: Penelitian observasional yang dilakukan dengan penelusuran rekam medis (RM) bulan November 2017 dan wawancara mendalam terhadap 7 informan yang terdiri dari manajemen, koder, dokter penanggung jawab pasien (DPJP) dan verifikator RS. Ketepatan koding didapatkan dengan membandingkan pengkodean oleh koder RS dan koder standar. Analisis data dilakukan dengan analisis konten. Hasil: Dari 105 sampel rekam medis didapatkan angka ketidaklengkapan resume terbanyak pada pemeriksaan penunjang (12,2%), ketidaksesuaian pengisian pada diagnosis sekunder mencapai 68,6% dan ketidaktepatan koding paling tinggi pada diagnosis utama (21,9%). Rerata klaim INA-CBGs yang dihasilkan koder RS lebih rendah dari koder standar dengan selisih klaim sebesar 4%. Hal tersebut disebabkan adanya ketidakpatuhan dokter dan tidak semua dokter mendapatkan pelatihan pengkodean. Proses pencatatan RM masih banyak didelegasikan kepada residen. Pemeriksaan resume oleh verifikator dan pengkodean oleh koder masih kurang pemahaman tentang diagnosis dalam konsep INA-CBGs. Kesimpulan: Ketidaklengkapan resume dan ketidaktepatan koding di RS menyebabkan klaim INA-CBGs yang diterima lebih rendah rata-rata 4% sehingga dapat mengurangi pendapatan RS. (Health Science Journal of Indonesia 2018;9(1):14-8) Kata kunci: Ketidaktepatan koding, diagnosis dan prosedur, klaim rendah Abstract Background: Coding inaccuracy and inadequate physician documentation are still the major problem of BPJS claims that resulting potential loss of hospital finance. This study aims to analyze the completeness and accuracy of diagnosis and procedure coding on the INA-CBGs claim amounts at one government hospital in South Jakarta. Methods: This observational study was conducted through medical record review during the period of November 2017 and in-depth interview involved 7 informants consist of hospital management, coders, responsible physicians and hospital verifiers. Re-coding was carried out by standar coder and the results were compared with hospital coders outcome. Content analysis was used to analyze the data. Results: The review of 105 medical record found incomplete documentation for supporting medical examination variable (12.2%), inconsistency documentation of secondary diagnoses were the highest, at 68.6% and the most frequent for inaccurate coding was primary diagnoses at 21.9%. The claims generated by hospital coders are lower than standard coder by an average 4%. The indepth interview revealed low physicians compliance on the documentation standard procedure and lack of coding training for physician. The process of the documentation practice was still delegated to the resident physicians. The discharge summary review by verifier and coding by the coders was still lack of understanding of the diagnosis in the INA-CBGs concept. Conclusion: Incomplete discharge summary and inaccurate coding of diagnosis and procedure generate loss of hospital revenue by an average 4%. (Health Science Journal of Indonesia 2018;9(1):14-8) Keywords: Inaccuracy of clinical coding, diagnosis and procedure, lower claim
Universitas Indonesia kuratif. Berdasarkan program, banyak terealisasi untuk program penguatan Sistem kesehatan 59,55%-67,43%, berdasarkan mata anggaran, paling besar untuk belanja operasional (83,68%-93,57%). Dengan sumber daya yang terbatas sedangkan kebutuhan kesehatan yang terus meningkat, maka diperlukan efisensi penggunaan sumber daya yang ada serta pemilihan program kegiatan kesehatan yang efektif, serta perlunya dibuat kebijakan penganggaran kesehatan sebagai dasar atau acuan perencanaan anggaran kesehatan di Kota Serang.Kata Kunci: Pembiayaan Kesehatan, DHA, Belanja Kesehatan PendahuluanUniversal Health Coverage (UHC) bertujuan untuk memastikan setiap orang, dimanapun bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa menimbulkan masalah keuangan akibat penyakit yang dideritanya. Setiap tahunnya 100 juta orang jatuh miskin dan 150 juta orang secara global mengeluarkan biaya kesehatannya secara pribadi (out of pocket) untuk biaya kesehatannya. Jaminan kesehatan adalah inti dari Universal Health Coverage dan meningkatkan pembiayaan kesehatan adalah tujuan utama kebijakan pembiayaan kesehataan. 79%. This shows the commitment of Serang City government to funding the health sector. From the perspective of Health financing by function, the largest percentage is health system governance functions and for curative services. From the perspective of the program, many is allocated for health system strengthening program 59,55% -67,43%. While from the perspective of budget, most is allocated for the operational expense (83.68% -93.57%). With limited resources while increasing health needs, it will require the efficient use of existing resources as well as the selection of effective health program activities, and the need to make health budgeting policy as the basis or reference of health budget planning in Serang City.
Pandemi Covid-19 membuat perubahan besar pada layanan rumah sakit klinik rawat jalan di Indonesia. Perubahan dalam layanan rawat jalan termasuk perubahan alur masuk rawat jalan sesuai protokol kesehatan dimana pasien harus memakai masker, melakukan prosedur skrining, dan membatasi pendamping pasien bahkan pemisahan layanan untuk pasien Covid-19 dan non-Covid-19. Dengan adanya perubahan tersebut, rumah sakit perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk mempertahankan angka kunjungan klinik rawat jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran evaluasi pelayanan rawat jalan di RS X tahun 2020 melalui segmenting, targeting dan positioning sebagai strategi ke depan.Desain penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif, cross sectional dengan menggunakan sampel laporan survei pasien rawat jalan dan laporan kinerja pasien rawat jalan RS X tahun 2020.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggan rawat jalan Rumah Sakit X berdomisili di luar wilayah kecamatan rumah sakit (50,1%), pelanggan wanita terbanyak, dan penanggung biaya paling banyak pribadi (83,8%). Jumlah kunjungan rawat jalan selama pandemi mengalami penurunan sebesar 55,63%. Namun tetap saja meskipun banyak protokol baru yang dibutuhkan, kepuasan pasien terhadap pelayanan rawat jalan sebesar 97%, pelayanan kefarmasian rawat jalan sebesar 92,1% dan kesulitan mendapatkan tempat parkir pada saat kunjungan rawat jalan hanya 16,6%.Dengan masih tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RS X, manajemen disarankan segera menerapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat jalan selama pandemi ini.Kata kunci: evaluasi rawat jalan, segmenting, targeting, positioning
Abstrak Sugar-Sweetened Beverages (SSBs) atau yang dikenal dengan minuman berpemanis bergula adalah cairan yang ditambahkan dengan berbagai macam bentuk gula. Konsumsi minuman berpemanis berlebih berkontribusi terhadap Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti penambahan berat badan, meningkatkan risiko diabetes mellitus tipe 2 serta penyakit kardiovaskuler. PTM dapat dicegah sedini mungkin dengan mengurangi konsumsi kalori dalam gula. WHO menyarankan orang dewasa dan anak-anak untuk mengurangi asupan gula hingga kurang dari 10% dari total asupan energi dan dilanjutkan hingga kurang dari 5% dari total asupan energi. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui determinan sosial ekonomi yang memengaruhi konsumsi minuman berpemanis. Menggunakan data sekunder dari survey sosial ekonomi nasional (Susenas) Tahun 2017 dengan model two part (OLS, Probit dan Tobit). Variabel akses internet merupakan variabel yang konsisten berhubungan dengan penurunan pengeluaran dan partisipasi rumah tangga untuk konsumsi minuman berpemanis. Oleh karena itu, perlu meningkatkan sosialisasi promosi iklan layanan kesehatan masyarakat terkait bahaya konsumsi minuman berpemanis berlebihan dan pencantuman batas aman konsumsi minuman berpemanis pada label kemasan. Abstract Sugar-Sweetened Beverages (SSBs) are added liquids with various of sugar. Consumption of SSBs contributes to Non-Communicable Diseases (NCDs) such as weight gain, increasing the risk of type 2 diabetes mellitus and cardiovascular diseases. NCDs can be prevented as early as possible by reducing the consumption of calories in sugar. WHO recommends adults and children to reduce sugar intake to less than 10% of total energy intake and continue to less than 5% of total energy intake. This study aims to determine the socio-economic factors consumption of SSBs. We employed secondary data from the 2017 National Socio-Economic Survey (Susenas) with two-part models (OLS, Probit and Tobit). We found that internet access is consistently associated with lower household expenditure and consumption of SSBs. Therefore, it is necessary to increase the promotion of public health service advertising related to the danger of excessive consumption of SSBs and the inclusion of safe consumption of SSBs on packaging labels.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.