PENDAHULUANPerbankan syari'ah dikenal sebagai bank yang tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional lainnya, melainkan ♣ Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo.
This article aims to review the implementation of Fatwa No. 21 / DSN-MUI / X / 2001 concerning General Guidelines for Sharia Insurance in Insurance Institutions. Sharia life insurance is a type of life insurance whose application is based on the provisions of Islam. PT. Prudential Life Assurance is a sharia life insurance company. In carrying out its activities to develop customer funds, PT. Prudential Life Assurance invests. In practice, the investment and insurance percentage determination is carried out unilaterally by the agent. Determining the percentage of this investment will affect customers' cash value claims that do not match the illustration. More specifically, in this connection, the author will analyze two aspects. First, the analysis of Fatwa No.21 / DSN-MUI / X / 2001 regarding the General Guidelines for Islamic Insurance on the implementation of the investment system at PT. Prudential Life Assurance Ponorogo Branch? Second, the analysis of Fatwa No.21 / DSN-MUI / X / 2001 regarding the General Guidelines for Islamic Insurance on the payment of cash value claims for customers at PT. Prudential Life Assurance Ponorogo Branch? The author's type of research is field research using qualitative methods, while the data collection techniques used are interviews and documentation. The analysis used uses the deductive method, namely a discussion that begins with presenting arguments, theories or provisions that are general and then put forward a specific fact. From this research, it can be concluded that the implementation of the investment system at PT. Prudential Life Assurance at the Ponorogo branch is only limited to administration. Where the agent determines the percentage of insurance and investment unilaterally to get a hefty fee, this is not following the DSN fatwa No.21 / DSN-MUI / X / 2001, which reads "investment must be made under sharia." Meanwhile, regarding the payment of cash value claims from customers that do not match the illustration, it follows the DSN fatwa No.21 / DSN-MUI / X / 2001, which reads "different claims in the amount according to the premium paid."Artikel ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Pada Lembaga Perasuransian. Asuransi jiwa syariah adalah jenis asuransi jiwa yang penerapannya berdasarkan ketentuan Islam. PT. Prudential Life Assurance adalah perusahaan asuransi jiwa syariah. Dalam menjalankan kegiatannya untuk mengembangkan dana nasabah, PT. Prudential Life Assurance berinvestasi. Dalam praktiknya, penentuan persentase investasi dan asuransi dilakukan secara sepihak oleh agen. Penetapan persentase investasi ini akan mempengaruhi klaim nilai tunai nasabah yang tidak sesuai dengan ilustrasi. Lebih khusus lagi, dalam hubungan ini, penulis akan menganalisis dua aspek. Pertama, analisis Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Tentang Penerapan Sistem Investasi Pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo? Kedua, Analisis Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Tentang Pembayaran Klaim Nilai Tunai Bagi Nasabah Pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo? Jenis penelitian penulis adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan argumentasi, teori atau ketentuan yang bersifat umum kemudian dikemukakan suatu fakta yang spesifik. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem investasi pada PT. Prudential Life Assurance di cabang Ponorogo hanya sebatas administrasi. Dimana agen menentukan persentase asuransi dan investasi secara sepihak untuk mendapatkan fee yang besar, hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 yang berbunyi “investasi harus dilakukan secara syariah”. Sedangkan mengenai pembayaran klaim nilai tunai dari nasabah yang tidak sesuai dengan ilustrasi, mengikuti fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 yang berbunyi “beda klaim besarnya sesuai dengan premi yang dibayarkan”.
ABSTRAK : Islam tumbuh dengan banyak kepedulian positif terhadap realitas suatu permasalahan, termasuk fenomena perekonomian, salah satunya adalah nilai filantropi dalam kewajiban zakat. Pengembangan pengelolaan zakat salah satunya adalah dengan produktifitas zakat, yang seharusnya mampu berperan dalam mengatasi pelbagai permasalahan ekonomi. Salah satu lembaga zakat yang menerapkan metode pendayagunaan zakat secara produktif adalah Baznas Kota Madiun yaitu dengan melalui program Bisafari. Begitu juga pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 telah mengatur mengenai pendayagunaan zakat produktif tersebut. Salah satu syaratnya adalah bahwa kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi, memenuhi ketentuan Syariah, dan menghasilkan nilai tambah ekonomi. Demikian juga halnya terkait pembuatan laporan tentang produktifitas zakat, dalam aturan tersebut, laporan dilakukan setiap 6 bulan sekali dan harus mencantumkan perkembangan Mustahiq. Hasil dari penelitian tentang pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Madiun, Pertama, tentang kriteria Mustahik dalam Program Bisafari belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan Menag No. 52 Tahun 2014, dalam praktiknya, di Kota Madiun masih terdapat mustahiq yang tidak bisa mengembangkan usahanya dengan bantuan tersebut, artinya belum bisa berdaya secara ekonomi. Kedua, kajian Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap pelaporan zakat produktif di Baznas Kota Madiun dengan program bisafarinya adalah belum sesuai dengan Pasal 35 ayat (4) yaitu Baznas Kota Madiun hanya membuat laporan keuangan Baznas setiap setahun sekali, dan dalam pembuatan laporan tersebut tidak dicantumkan mengenai perkembangan para mustahiq, sehingga tidak diketahui apakah ada perubahan dari pemberdayaan dana zakat tersebut.
This article aims to review more concretely how the fatwa position of DSN-MUI toward Sharia Insurance in Indonesia's legal system and how this fatwa is transformed by insurance companies in the form of Unit Link products. Researchers used library research methods, comparative and correlative approaches, and content analysis techniques to answer this. Based on the analysis, the position of the fatwa of DSN-MUI toward Sharia Insurance is hierarchically equivalent to the position of the laws and regulations based on the provisions stated in Article 1 paragraph 3 of Law No. 40 of 2014 on Insurance. Furthermore, from the aspect of transformation, it is found that there are three patterns of transformation used by insurance companies; there are patterns of adoption, expansion, and narrowing. The narrowing pattern is widely used because of the technical nature of the Unit Link. However, from the aspect of conformity with the fatwa, after the transformation process is carried out, especially in the fatwa of the DSN-MUI regarding wakalah bil ujrah by expanding the meaning of ujrah, it is resulted in deviations from sharia principles, especially considering the types of ujrah as stated in a limited manner in the fatwa. wakalah bil ujrah. This research contributes to providing a way to resolve the implementation of Unit Link.Artikel ini bertujuan untuk mengulas secara lebih konkrit bagaimana posisi fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimana fatwa ini ditransformasikan oleh perusahaan asuransi dalam produk unit link. Untuk menjawab hal ini, peneliti menggunakan metode library research, pendekatan komparatif dan korelatif serta teknik content analysis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah secara hierarkis setara dengan kedudukan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan yang tersurat dalam Pasal 1 ayat 3 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Selanjutnya, dari aspek transformasi, ditemukan tiga pola transformasi yang digunakan oleh perusahaan asuransi yakni pola adopsi, perluasan, dan penyempitan. Pola penyempitan banyak digunakan lantaran sifat teknis dari unit link. Sedangkan dari aspek kesesuaian dengan fatwa setelah dilakukan proses transformasi, khususnya dalam fatwa DSN-MUI tentang wakalah bil ujrah dengan melakukan perluasan makna ujrah mengakibatkan adanya penyimpangan terhadap prinsip syariah khususnya tentang jenis ujrah sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam fatwa wakalah bil ujrah. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan jalan penyelesaian implementasi unit link yang selama ini dianggap bermasalah.
AbtractThis research aims to analyze the equality rights of biological children in the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia number: 46 / PUU-VIII / 2010 and its legal consequence. This research included in the normative legal research that used a statue approach and case study approach. The research's data analyzed using preskriptive-analytic methode and hermeneutic methode. The Research's results showed that the decision of Constitutional Court of the Republic of Indonesia number: 46 / PUU-VIII / 2010 expand the interpretation of the concept of nasab from legal children towards biological children to achieve the equality and the sense of fairness. This verdict also expand the interpretation of the evidence. The relationship between parents and their childrens can be proved with the aid of science and technology. The similarity of DNA / RNA betwen parents and their childern is the ratio legis ('illat al-hukm) that into consideration the biological children acquire the civil rights, including inheritance rights.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.