Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam tak hidup. Sumber daya alam memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Karena sumber daya alam sangat penting bagi kelangsungan hidup atau peradaban manusia, maka manusia berkewajiban untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam tersebut secara terus menerus melalui suatu pengelolaan. Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional diperlukan instrumen kebijakan yaitu undang-undang. Hukum sebagai instrumen kebijakan publik (law as public policy instrument) telah menjadi pilihan utama bagi para pembuat kebijakan negara dan para ahli di bidang administrasi negara (administrasi publik). Dengan diundangkannya berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka muncul cabang atau bidang hukum baru dalam rumpun ilmu hukum, yaitu dalam kepustakaan hukum Inggris disebut “environmental law” dan dalam kesusasteraan Indonesia hukum disebut "hukum lingkungan". Hukum lingkungan hidup adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh negara untuk mengatur perilaku subjek hukum privat dan subjek hukum publik dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam, upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta penyelesaian sengketa yang timbul dari pemanfaatan sumber daya alam. sumber daya dan dampak lingkungan. hidup terjadi. Budaya hukum masyarakat, dalam arti kesadaran masyarakat untuk menaati dan menaati hukum, merupakan salah satu faktor yang menentukan efektifitas penegakan hukum lingkungan, biasanya masyarakat akan menaati hukum karena menganggap hukum yang ada sudah sesuai. dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat atau bermanfaat bagi mereka.
Atas upaya yang sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh untuk mengungkap dan membuktikan peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara demi tegaknya keadilan substansial dan proses hukum sebagai hak dasar seseorang, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, karena meskipun banyak perbedaan pendapat dan perbedaan argumentasi hukum, ini merupakan anugerah Tuhan yang sekaligus menambah wawasan dan pandangan kita tentang suatu proses penegakan hukum di bidang hukum pidana yang sedang diperiksa. Selain kerugian yang harus dibuktikan sebagai akibat dari perbuatan pencemaran nama baik, aspek lain yang juga perlu dibuktikan adalah “serangan” dan “kehormatan”. Kedua unsur ini menjadi sulit dibuktikan karena menyerang bukan berarti menyerang dengan senjata, melainkan dengan kata-kata. Kata-kata yang digunakan sulit diukur, karena bisa berupa kritik atau keluhan atau ucapan yang mengandung kebenaran. Sulit membedakan antara menyerang, mengkritik dan mengeluh. Penyebar dapat dijadikan tersangka setelah penyidik menetapkannya berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung oleh alat bukti. Hal ini sesuai dengan prinsip unnus testis nullus testis. Namun harus diingat, bahwa sebelum putusan inkracht oleh hakim ada asas praduga tak bersalah. Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir 3 huruf c, yaitu: “Setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dibawa ke sidang pengadilan, harus dianggap tidak bersalah sampai suatu putusan pengadilan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.