Tidak peduli seberapa Konstitusi adalah hukum seperangkattidak sewenang-wenang. Dari sudut pandangaturan untuktertulis membagi menciptakan negara hukum, lebih diinginkan. Metodedengandemokrasi,yang demokratisadalah permasalahan yang muncul dinternet dan berkaitan ni tingkat pertumbuhantertinggi yang mengaturnegara, selaluseperangkat kekuasaan negara dan membatasi kekuasaan pemerintah agar teori hukum, keberadaan konstitusi dapat negara hukum dandan negara hukum penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatifmetode penelitian untuk menggambarkan ataumenjelaskanpenelitian diperolehdilakukan.Dua jenis data yang digunakan dalamfakta dan lapangan.Dalampenelitianini sumber datadari jurnal, buku, i artikel yang sesuai dengan penelitian yangTeknik pengumpulan data jenis data yang digunakan.penelitian iyaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulispenelitian.beberapahukum, bentukdiklasifikasikan menurut aspek: bentuk, sifat, status pemerintahan, dan sistem pemerintahan.
Pelaksanaan Reformasi Peraturan Presiden mendapatkan landasan hukum melalui penerbitanNomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birorasi 2010-2025. Salah satu agenda Indonesiapada reformasi pegawai adalah menciptakan Good Governance di Indonesia. Pada dasarnyamerupakan upaya untuk melakukan perubahan dan perubahan mendasar terhadap sistempenyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaandan sumber daya manusia aparatur. Perubahan pengelolaan sektor publik tidak hanya bertujuanmemodernisasi institusi negara dan mengurangi biaya pelayanan publik, namun juga diharapkanmenghasilkan kerja sama yang dinamis antara pemerintah dengan masyarakat sipil dan sektorswasta. Salah satu usaha yang digunakan untuk menunjang reformasi pegawai adalahmenggunakan teknologi informasi. Usaha ini dinilai efektif untuk memperbaiki pegawai diIndonesia. Teknologi Informasi didefinisikan sebagai penyampaian layanan dan informasi daripemerintah publik menggunakan sarana elektronik yang mempermudah komunikasi masyarakatdengan pemerintah dan ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, mengungkapkannyata masyarakat. Tulisan ini mendeskripsikan bagaimana mendorong akuntabilitas birokrasipejabat pemerintahan dalam rangka tercapainya prinsip-prinsip good governance.
Pelaksanaan Reformasi Peraturan Presiden mendapatkan landasan hukum melalui penerbitan Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birorasi 2010-2025. Salah satu agenda Indonesia pada reformasi pegawai adalah menciptakan Good Governance di Indonesia. Pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Perubahan pengelolaan sektor publik tidak hanya bertujuan memodernisasi institusi negara dan mengurangi biaya pelayanan publik, namun juga diharapkan menghasilkan kerja sama yang dinamis antara pemerintah dengan masyarakat sipil dan sektor swasta. Salah satu usaha yang digunakan untuk menunjang reformasi pegawai adalah menggunakan teknologi informasi. Usaha ini dinilai efektif untuk memperbaiki pegawai di Indonesia. Teknologi Informasi didefinisikan sebagai penyampaian layanan dan informasi dari pemerintah publik menggunakan sarana elektronik yang mempermudah komunikasi masyarakat dengan pemerintah dan ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, mengungkapkan nyata masyarakat. Tulisan ini mendeskripsikan bagaimana mendorong akuntabilitas birokrasi pejabat pemerintahan dalam rangka tercapainya prinsip-prinsip good governance.
Pelaksanaan Reformasi Peraturan Presiden mendapatkan landasan hukum melalui penerbitan Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birorasi 2010-2025. Salah satu agenda Indonesia pada reformasi pegawai adalah menciptakan Good Governance di Indonesia. Pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Perubahan pengelolaan sektor publik tidak hanya bertujuan memodernisasi institusi negara dan mengurangi biaya pelayanan publik, namun juga diharapkan menghasilkan kerja sama yang dinamis antara pemerintah dengan masyarakat sipil dan sektor swasta. Salah satu usaha yang digunakan untuk menunjang reformasi pegawai adalah menggunakan teknologi informasi. Usaha ini dinilai efektif untuk memperbaiki pegawai di Indonesia. Teknologi Informasi didefinisikan sebagai penyampaian layanan dan informasi dari pemerintah publik menggunakan sarana elektronik yang mempermudah komunikasi masyarakat dengan pemerintah dan ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, mengungkapkan nyata masyarakat. Tulisan ini mendeskripsikan bagaimana mendorong akuntabilitas birokrasi pejabat pemerintahan dalam rangka tercapainya prinsip-prinsip good governance.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.