This paper is aimed to explain the presence of marine potentials in the southern coastal area of Lebak Regency, Banten Province that have not been fully exploited. There are several potentials found in this Regency, the extensive coastline of approximately 91.42 km², and the marine resources and fisheries that could be developed. The potentials include not only fisheries and tourism but also mining. With such a high rate of development in the coastal area of Lebak Regency, it will certainly cause various problems in the region such as First, the degradation of coastal and marine ecosystems in Lebak Regency; Second, the increasing intensity of environmental pollution caused by mining and extraction activities; Third, the vulnerability to natural disasters (abrasion, tsunami, erosion, climate change, et cetera); Fourth, the occurrence of area utilization conflict; and Fifth, low productivity of biological marine resources utilization. The method used in this study was a qualitative research method with in-depth interviews, observations, and documentation. The results show that two issues become marine management problems in the southern coastal area of Lebak Regency, the first is environmental degradation, the second is space use conflicts, and the third is waste pollution due to organic and non-organic waste. Meanwhile, actor mapping shows that the government, in this case, the Regent as the authority in the area, has the power, influence, and interest to give input to the marine management of the Southern Coast of Lebak Regency so that it would not only increase the local revenue but also have a significant effect on the local communities, especially the fisher people and, and the environmental sustainability.
Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diwujudkan melalui fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga potensi penyimpangan atau korupsi dapat dicegah. Akuntabilitas menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendapatkan gambaran penerapan dimensi akuntabilitas publik, sistem pengawasan, menganalisis faktor Internal dan eksternal serta merekomendasikan model pencegahan korupsi pada pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara, observasi, telaah dokumen. Dari hasil penelitian ini didapatkan gambaran empiris tentang penerapan dimensi akuntabilitas publik dalam pencegahan korupsi pada penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Pandeglang, serta menunjukan bahwa penerapan lima dimensi akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Pengawasan dianggap dapat mencegah potensi tindakan korupsi. Kemudian dapat terpetakan juga kondisi ril serta tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama mitra (pendamping desa) dalam melakukan upaya pencegahan potensi tindakan korupsi pengelolaan dana desa. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal dapat dirumuskan sebuah model pencegahan korupsi.
This study aims to determine Public Services through the E-filling System at the Cilegon Primary Tax Service Office and to determine the supporting and inhibiting factors. The research used is a descriptive qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data. To deepen the data analysis interviews, observation, and documentation were carried out. The theoretical basis used is public service. The results showed that the public service through the e-filling system was running well-reviewed with the theory of public service. But there are several supporting and inhibiting factors found. Supporting factors 1) employee upgrading, 2) socialization. The inhibiting factors are 1) lack of human resources, 2) e-filling applications are down or error
Secara subtantif, tata kelola pemerintahan mempunyai tiga unsur penting. Ketiga unsur tersebut menjadi acuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Begitu juga dalam pengelolaan pariwisata yang membutuhkan 3 pihak yang harus berkolaborasi, yakni : Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat sekitar lokasi pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tata Kelola Manajemen Pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pandeglang, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung berjalan sesuai dengan harapan baik, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi konflik. Selanjutnya dalam hal Public Private Partnership tercipta kontrak yang baik antara pihak swasta dan pemerintah, namun dari pengelolaan diserahkan kepada pihak swasta, dan pemerintah hanya membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan wisata di daerah tersebut.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.