Fenomena mewabahnya virus covid -19 dihampir sebagian besar dunia merupakan kejadian yang tidak terprediksi dengan baik sebelumnya. Hal ini tampak dari kegugupan negara – negara yang menjadi pandemic virus covid -19. Sekaliber US,UK,China,Jepang dan negara Eropa sampai saat ini berjibaku menanggulangi mewabahnya virus covid – 19. Segala aspek hancur dalam resesi ini.Mulai sektor ekonomi, sosial, budaya, ketahanan, kesehatan, pariwisata, industri dan masifnya dampak dengan mewabahnya virus ini menjadi bukti bahwa kemampuan pemerintah tiap negara mendapatkan ujian berat dalam menghadapinya. Berbagai kebijakan pemerintah Indonesia telah dilakukan dengan mengeluarkan 3 (tiga) kebijakan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020,Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020. Penanggulangan tentang semakin meluasnya virus covid 19 tidak bisa dilakukan pemerintah saja.Diperlukan kerjasama lintas disiplin dan bidang dengan mengacu pada prinsip collaborative governance. Sektor kesehatan menjadi leading yang didukung oleh ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, teknologi dan berbagai sektor lain.Diakhir artikel ini beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang dituangkan dengan menggunakan hasil analisis menggunakan SWOT dan Stakeholders Analisys.Dan beberapa temuan dalam naskah ini adalah penekanan atau fokus kepada program penanggulangan covid -19 yang telah dilakukan pemerintah dengan telaah strategi kolaborasi didalamnya. Keyword : Kebijakan Publik, Covid – 19
Terbitnya Permendikbudristek tentang penamaan Program Studi (Prodi) yang ditindaklanjuti dengan nomenklatur perubahan nama Prodi dan/bentuk Perguruan Tinggi (PT) mengakibatkan dampak besar bagi PT. Berdasarkan salinan SK Menristekdikti Nomor 234/KPT/1/2019 Universitas Tulungagung melakukan migrasi 2 (dua) Prodi yakni Prodi Ilmu Hukum ke Prodi Hukum dan Prodi Ilmu Administrasi Negara ke Prodi Administrasi Publik. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan proses migrasi perubahan nama Prodi di Universitas Tulungagung sekaligus mengidentifikasi dampak dan kendala pada saat dilakukan proses migrasi data PD DIKTI. Melalui penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dihasilkan penelitian bahwa implementasi proses migrasi telah dilakukan sesuai dengan mekanisme, tahapan, dan koordinasi dengan pihak LLDIKTI Wilayah 7 Jawa Timur, dapat diselesaikan selama dua tahunan, dan pihak yang terdampak proses migrasi mencakup seluruh sivitas akademika dan institusi. Salah satu kendala terbesar dalam proses migrasi yaitu kurang lengkapnya input data pada pelaporan feeder prodi lama dimana migrasi membutuhkan kevalidan data sebelumnya.
Perlu dipahami bahwa anak sebagai generasi bangsa merupakan aset yang berharga. Kondisi saat ini adalah kasus anak yang merajalela memiliki pola traumatis yang dapat mempengaruhi terbentuknya karakter anak tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus pada penanganan masalah sosial anak jika mereka menginginkan Indonesia memiliki generasi penerus bangsa yang dihormati. Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang benar – benar serius dalam mengadvokasi permasalahan sosial anak. Tata kelola kolaboratif yang dilakukan dalam pelayana permasalahan sosial anak di Kabupaten Tulungagung diwujudkan dalam bentuk Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) sebagai model layanan terintegrasi dalam mengadvokasi masalah sosial anak di Kabupaten Tulungagung. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan model pelayanan integratif untuk menangani kasus masalah sosial anak yang terjadi di Kabupaten Tulungagung; (2) mengetahui model sistem advokasi anak yang dilakukan oleh ULT PSAI, (3) mengidentifikasi keefektifan kegiatan ULT PSAI Kabupaten Tulungagung dalam mengadvokasi permasalahan sosial anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Participatory Action Research (PAR) melalui (FGD) dengan ULT PSAI, korban dan Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan data. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Artikel ini membahas: 1) pemerintah daerah dalam mengadvokasi masalah sosial anak melalui ULT PSAI adalah dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tulungagung sesuai dengan kompetensi dan permasalahan sosial yang dihadapi anak, 2 ) layanan primer), layanan sekunder (penjangkauan terhadap kelompok berisiko), layanan tersier (respon terhadap korban anak), 3) Keefektifan PSAI ULT dapat diidentifikasi dari jumlah dan jenis kasus masalah sosial yang ditangani anak. Melihat keefektifan model layanan ini dapat digunakan sebagai model percontohan untuk daerah lain di Indonesia.
Arah dan gerak benda dapat diketahui dari ouput kompas medan magnet bumi dan optocuopler. Kompas medan magnet bumi menghasilkan nilai tegangan tertentu pada sumbu x,y dan z yang besarnya tidak sama untuk setiap arah pergeseran, sedangkan optocoupler menghasilkan tegangan untuk satu putaran roda. Dengan output tersebut, data dari sensor diintegrasikan dengan data dari peta pada Pc dan dengan konsep GIS sederhana akan dihasilkan suatu tampilan yang berupa posisi benda dan gerak benda pada wilayah peta dan juga dapat diperoleh informasi-informasi dari setiap penampakan pada peta. Kata Kunci : Arah, GIS, kompas
One aspect that is of concern to the Government of Tulungagung Regency is in terms of increasing Regional Original Income (PAD) through the installation of billboards. The Regent in this case as the Regional Head has the authority to make regulations relating to the administration of billboards, the policy regarding the implementation of billboards is to control urban spatial planning so that it is more organized, improve services to the community, and can protect the interests and public order, as well as increase PAD (here in after referred to as Regional Original Revenue) of Tulungagung Regency through advertisement tax revenues. Aims to review the regulation of the administration of advertisements related to licensing regarding arranging permits, installation, form, place of billboards and value advertisement tax, as well as to explain the licensing and tax mechanism on billboards and increase the Regional Original Income (PAD) of Tulungagung Regency through the advertisement tax sector. This research use desciptive qualitative approach, this research is a type of legal social research with the ROCCIPI approach. From the results of the study, it is concluded that the formation of the Regent's draft regulation requires a policy concept through an Academic Paper. Academic papers are a scientific basis and provide a direction in the preparation of public policies.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.