No abstract

No abstract

Land tax (landrent) was first introduced by British Ruler, Thomas Raffles in 1811/1812, but was later retained by the Government of the Dutch East Indies until the end of its power in 1942. The long history of applying this tax has led to various dynamics from continuous administrative reforms to socio-political resistance from the taxpayer (community). In general, the application of land tax adapted to local economic and political conditions to make it work effectively and efficiently. In the autonomous region of vorstenlanden, the application of land tax became the pull out field of political authority between the Dutch East Indies Colonial Government and the traditional Governments of the Yogyakarta and Surakarta palaces, both of which share political and administrative powers in their respective territories. On the one hand this condition leads to dualism administrative, because the land tax operates as a central tax and local tax, thus potentially causing double tax burdens for local communities. This article seeks to critically examine how the pull out of land tax administration in vorstenlanden and how far the tax became part of the political relations of the colonial state with the indigenous traditional state. AbstrakPajak tanah (landrent) diperkenalkan pertama kali oleh Penguasa Inggris, Thomas Raffles pada tahun 1811/1812, namun kemudian dipertahankan oleh Pemerintah Hindia Belanda hingga akhir kekuasaanya di tahun 1942. Sejarah panjang penerapan pajak ini telah memunculkan berbagai dinamika mulai dari reformasi administratif berkelanjutan hingga resistensi sosial politik dari pihak wajib pajak (masyarakat). Secara umum, penerapan pajak tanah disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan politik setempat untuk membuatnya bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Di wilayah otonom vorstenlanden, penerapan pajak tanah menjadi medan tarik ulur kewenangan politik antara Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan Pemerintah tradisional Kraton Yogyakarta dan Surakarta, yang keduanya sama-sama memiliki kewenangan politik-administrasi di wilayahnya masing-masing. Kondisi ini di satu sisi menyebabkan timbulnya semacam dualisme administrasi, karena pajak tanah beroperasi sebagai pajak pusat sekaligus pajak lokal, sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya beban pajak ganda bagi masyarakat setempat. Artikel ini berusaha mengkaji secara kritis bagaimana tarik ulur administrasi pajak tanah di vorstenlanden dan sejauhmana pajak tersebut menjadi bagian dari relasi politik negara kolonial dengan negara tradisional pribumi.

No abstract

Peranan mesin sangat vital pada seluruh proses produksi, sehingga keadaan mesin harus selalu dalam keadaan yang optimal, terutama mesin Krones karena pada mesin ini terjadi proses perubahan preform menjadi botol. Tingginya waktu downtimeakan berpengaruh terhadap target produksi yang sering tidak tercapai. Pengukuran nilai efisiensi ini hanya memperhatikan target produksi. Untuk mengetahui efisiensi dari mesin perlu adanya aspek availability, performance, dan quality.Kegiatan perawatan mengalami perkembangan seiring perkembangan ilmu pengetahuandan teknologi menjadi Total Productive Maintenance (TPM).Tujuan dari TPM adalah melakukan minimalisasi kerugian dari sistem manufaktur sehingga mengurangi biaya produksi dengan melakukan pendekatan Overal Equipment Effectiveness (OEE).Perhitungan nilai OEE mempertimbangkan aspek availability, perfomance, dan quality.Selain itu, untuk mengetahui besarnya kerugian produksi, maka dilakukan analisis terhadap six big losses yang pada dasarnya merupakan kerugian dari ketiga aspek OEE.Dengan analisis ini, nantinya dapat diketahui akar penyebab masalah-masalah yang terjadi pada mesin Krones sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan. Tujuan dari Penelitian di PT XY Pandaan adalah menghitung OEE dari mesin Krones, menentukan six big losses, dan mencari penyebab masalah dengan fishbonedan melakukan proses perbaikan.

This study evaluates and compared the performance of coal-fired power plants in ultrasupercritical (USC) versus integrated gasification combined cycle (IGCC). System execution in terms of net control created, exergy examination was performed to coordinate the vitality loss dispersion of this system. Base on the exergy adjust condition. The IGCC system is modeled and simulated with post-combustion capture and both used sub-bituminous coal from the Indramayu PLTU. The result display that with the same amount of raw materials (20 ton/h coal) the IGCC generated great net power than USC. IGCC produced net power of 42 MW and USC of 22 MW. The highest exergy loss in the gasifier, H2S Removal and Carbon Capture for IGCC and in Boiler, Steam Turbine system, and condenser for USC. The total exergy efficiency for IGCC was 41.51% and 33.71% in USC.

No abstract

No abstract