Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah; (1) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam RumahTangga di wilayahhukumPolsekMandai. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam RumahTangga di wilayah hokum Polsek Mandai. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polsek Mandai Polres Maros, dan yang menjadi fokus pada peneilitian ini ada dua yakni: Preventif dan Represif. Hasil penelitian menujukkan bahwa upaya penanggulangan dilakukan secara preventif dan represif. Sementara kendala yang dihadapi dalam perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah tidak adanya peraturan pelaksana terkait perintah perlindungan, keterbatasan dana dan keluarnya hasil visum et repertum membutuhkan waktu yang lama, keterbatasan sumber daya manusia seperti tidak adanya tenaga psikolog, kurang maksimalnya pelayanan konseling untuk korban, dan kurangnya pemahaman polisi terhadap pentingnya perintah perlindungan bagikorban. Keempat, keterbatasan sarana prasarana dan terdapat korban yangenggan ditempatkan di rumah aman The objectives of this research are; (1) to find out and to analyze the efforts of the police in overcoming criminal acts of Domestic Violence in the jurisdiction of ??the Mandai Police. (2) To find out and analyze the obstacles faced by police investigators in efforts to overcome criminal acts of domestic violence in the jurisdiction of ??the Mandai Police. The research used is empirical legal research, which is a legal research method that functions to see the law in a real sense and to examine how the law works in society. The research was carried out in the jurisdiction of the Mandai Police in Maros, and the focus of this research are: Preventive and Repressive. The results of this study show that prevention efforts are carried out in a preventive and repressive manner. Meanwhile the obstacles faced in protecting women victims of domestic violence are the absence of implementing regulations related to protection orders, limited funds and the issuance of visum et repertum takes a long time, limited human resources such as the absence of psychologists, lack of maximum counseling services for victims, and the police's lack of understanding of the importance of protection orders for victims. Fourth, limited infrastructure and victims who were reluctantly placed in safe houses.
This study aims to determine the implementation of assessments to obtain rehabilitation for drug users by members of the police, as well as knowing the factors that become obstacles in the implementation of assessments in handling narcotics users by members of the police. The research method used is descriptive analysis with data from field interviews and literature. The results showed that the person detected using narcotics will be carried out an assessment process to develop a case carried out by the Narcotics Unit unit investigator Polrestabes Makassar to find out where their involvement was as a dealer, precursor or just a user. While the process of enforcing the code of ethics does not directly take firm action against members who are caught in criminal cases of narcotics abuse. The inhibiting factors in the enforcement of narcotics criminal law by the police are the application of sanctions to members of the police who commit violations. As well as a sense of solidarity between fellow members of the National Police, problems with inadequate facilities and infrastructure and limited budget support.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kota Makassar dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum pada proses diversi tindak pidana pencurian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar pada Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar. Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam masyarakat mengenai peranan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peran pembimbing kemasyarakatan sangat penting dalam pelaksanaan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan serta melakukan penelitian dan memberikan pelaporan melalui LITMAS memberikan pengaruh yang signifikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan pihak korban dalam pelaksanaan diversi. This study aims to determine the implementation of the main tasks and functions of Makassar Penitentiary in assisting children who are dealing with the law in the diversion of theft. This research was conducted in Makassar City at the Makassar Class I Penitentiary Office. The method used by the author is an empirical normative approach. The purpose of this approach taken is to analyze the extent to which a regulation or legislation or law that is effectively applied in the community regarding the role of Makassar Class I Penitentiary. The results of this study indicate that the implementation of the role of social advisors is very important in the implementation of diversion, providing assistance, coaching and conducting research and reporting through LITMAS to have a significant influence on children in conflict with the law and the victims in implementing diversion.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Makassar serta mengetahui bagaimana perlakuan khusus terhadap narapidana risiko tinggi di dalam lembaga pemasyarakatan serta implementasi kebijakan perlakuan khusus terhadap narapidana risiko tinggi di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar. Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan normative empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam masyarakat mengenai pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan narapidana resiko tinggi pada Lapas Kelas I Makassar sudah cukup efektif dengan menempatkan narapidana resiko tinggi ditempat terpisah dengan narapidana tindak pidana lain serta pemberian program pembebasan bersyarat agar narapidana memperoleh kesempatan beradaptasi dan berbaur kembali dengan masyarakat luas. This study aims to determine the implementation of parole for prisoners in Class I Penitentiary (LAPAS) Makassar and to find out how the special treatment of high-risk prisoners in penitentiary and the implementation of special treatment policies for high-risk prisoners in penitentiary. This research was conducted in Makassar in the Class I Penitentiary Office. The method used was an empirical normative approach. The purpose of this approach taken was to analyze the extent of a regulation or legislation or law applicable in the community regarding the implementation of granting parole for prisoners in Class I Penitentiary Makassar. The results of this study indicate that the handling of high-risk prisoners in Class I Penitentiary Makassar is quite effective by placing high-risk prisoners separated from other criminal inmates and providing parole programs so that prisoners have the opportunity to adapt and socialise with a wider community.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana narkotika, mengetahui pertimbangan hakim tentang hal – hal yang memberikan penjatuhan Putusan Bebas Pasal 191 KUHP Ayat (1) terhadap terdakwa tindak pidana narkotika, menganalis dan mengamati fakta – fakta pada persidangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri di Kota Makassar. Hasil Putusan 1434/Pid.Sus/2018/PN Mks. Jaksa Penuntut umum menggunakan dakwaan alternative Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), dimana unsur dan pasal saling berkesesuaian, namun berdasarkan fakta persidangan dan pengakuan saksi-saksi khususnya saksi a de charger dimana pasal yang didakwakan memuat unsur subjektif yaitu setiap orang, namun fakta antara apa yang didakwakan unsur setiap orang (terdakwa) tidak memiliki hubungan dari pengembangan atas kasus narkotika, sehingga atas keterangan tersebut majelis berkesimpulan bahwa unsur setiap orang pada pasal ini tidak terbukti, oleh sebab itu sudah sepatutnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan, mengingat ketentuan pasal 191 KUHP ayat (1) dan ketentuan Hukum lainnya yang saling berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Proses persidangan berjalan tanpa mengesampingkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pada kasus tindak pidana narkotika. This study aims to determine the process of applying the material criminal law in narcotics crime, to know the judge's considerations on matters that provide the ruling on Article 191 of the Criminal Code Free Verdict Paragraph (1) against narcotics criminal defendants, to analyze and observe facts at the trial. This research was conducted in the District Court Office in Makassar City. From this study, the authors get the verdict of 1434 / Pid.Sus / 2018 / PN Mks. The Public Prosecutor uses the alternative indictment of Article 114 paragraph (2) Jo Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics or Article 112 paragraph (2) Jo Article 132 paragraph (1), where the elements and articles are compatible, but based on the facts of the trial and the testimony of witnesses especially witness a de charger where the article charged contains a subjective element that is each person, but the fact between what is charged by the element of each person (the defendant) has no relationship with the development of narcotics cases, so based on the information the panel of judges concluded that the element of each person in this article was not proven, therefore the defendant should have been acquitted of the indictment, bearing in mind the provisions of article 191 of the Criminal Code paragraph (1) and other interrelated legal provisions. The results of this study indicate that the implementation of the Trial Process proceeded without prejudice to the implementation of judicial authority in narcotics crime cases.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.